Penghitungan Suara Pemilu Oleh KPU Penuh “Salah Input Data”, Ini Tanggapan FPI Aceh

Oleh karena itu petugas KPU jangan ada yang rabun, jangan yang ijazah paket C yg tak mampu berhitung, sehingga banyak terjadi kekeliruan, jangankan satu nol saja sangat berharga kalau dalam matematika , kalau suara 120 bayangkan kalau dibuang nol tinggal berapa suara rakyat, begitu pula dalam penambahan penulisan, walau ditambah angka 1 sangat beda hasil, ummpamanya suara dapat 122, kalau ditambah satu angka 1 didepan jadi 1122 jadi sudah seribu bertambah.
Maka kami desak ketua KPU untuk segera memberhentikan petugas KPU yang rabun, dan juga memberhentikan petugas KPU yang tak bisa ilmu hitung, atau periksa kembali ijazah mereka.
Kami sebagai rakyat sangat heran kenapa salah input dimana mana, dan yang aneh salah input kok selalu 02 yang dirugikan dan 01 yang di untungkan, maka bila salah input dimana mana terjadi, maka akan lahir presiden salah input dan akan jadi negri ini negri yang salah input.

Atau memang semua yang terjadi itu bukan salah input tapi unsur kesengajaan, maka kalau unsur kesengajaan kami harap KPU untuk segera bertaubat, takutlah kepada Allah, jangan dhalimi suara rakyat, karena doa orang orang yg terdhalimi diterima Oleh Allah, pernahkah KPU memikirkan bagaimana rakyat capek capek hadir ke TPS , dan berapa banyak uang negara terkuras untuk pemilu, dan bahkan berapa nyawa yang melayang akibat kecapean jadi petugas pemilu…? Bila semua ini sia sia , maka lebih baik pemilu ditiadakan, kita kembali saja ke sistem kerajaan, atau kesulthanan biar lebih bagus, mungkin demokrasi sekarang tidak cocok lagi di Indonesia.
Kalau demokrasi banyak curangnya, maka jangan salahkan rakyat bila rakyat suatu saah tak mau lagi berdemokrasi, bila pemerintah tak hargai suara rakyat , maka jangan salahkan rakyat jika rakyat buat pengadilan sendiri.

Ttd

Ketua FPI Aceh
KH Tengku Muslim At Thahiri

Lanjut ..

Wakil Ketua MPR: Pemilu 2019 Terburuk Sejak Reformasi

“Saya sudah menyatakan itu sebelum Pak Bambang [Widjojanto] menyatakan itu, saya sudah menyatakan ini adalah [pemilu] terburuk sepanjang zaman reformasi,” kata Hidayat saat ditemui di Kompleks MPR/DPR, Jakarta, Selasa (23/4).

Hidayat yang juga merupakan Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menyatakan buruknya penyelenggaraan Pemilu 2019 dapat dilihat dalam beberapa indikator. Salah satunya dari segi persiapan dan pelaksanaannya masih banyak ditemukan permasalahan di lapangan.

Ia lantas menyinggung pernyataan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang pernah menyebut sekitar 17 juta warga yang tak mendapatkan undangan untuk mencoblos saat hari pemungutan suara, Rabu 17 April lalu.

“KPU juga pernah menyatakan tidak kurang ada 2.500 TPS yang tidak bisa menyelenggarakan pencoblosan pada tanggal 17 [April],” kata dia.

Hidayat melanjutkan, indikator lain kegagalan Pemilu 2019, yakni dugaan penggelembungan suara yang ditemukan masyarakat saat proses perhitungan suara.

Ia menilai KPU sendiri kurang responsif untuk menyelidiki potensi penggelembungan suara yang dilakukan pihak tak bertanggung jawab di Pemilu 2019. Hal itu tentu membuat masyarakat memviralkan dugaan tersebut ke media sosial ketimbang melaporkannya ke KPU.

“KPU mengharap itu tidak diviralkan di media sosial tapi berharap itu disampaikan ke KPU. Lah mereka sudah menyampaikan ke KPU tidak ada perubahan yang memadai, yang kemudian ramai di media sosial,” kata dia.

Belum lagi kejadian-kejadian lain, misalnya pembakaran kotak dan surat suara di Jambi yang melibatkan salah satu caleg.

“Semuanya menandakan betapa penyelenggaraan pemilu memang memerlukan perbaikan,” kata dia.

Foto: Hidayat Nur Wahid

Sumber: CNNI

Lanjut ..

Kacau, Pendukung Jokowi Blokade Jalan Usai Prabowo Menang di TPS

Dia membangun dua tiang yang didirikan di sisi jalan. Akibatnya hanya kendaraan tertentu yang bisa melintas.

Hal tersebut dilakukan pasca pemungutan suara, Rabu (17/4/2019), setelah pasangan suara Jokowi-Ma”ruf di TPS 06 kalah atas pasangan nomor 02, PrabowoSubianto-Sandiaga Uno

Sontak, tindakan MS memblokade jalan itu membuat warga merasa terganggu. Apalagi di sekitarnya banyak pesantren. Akses jalan tersebut sering dilalui kendaraan MS sudah lama dikenal masyarakat sebagai pendukung berat Jokowi-Ma”ruf. Ia berani berbeda dukungan dengan warga sekitar sejak Pilkada Jatim 2018

“Kalau mobil besar tidak bisa masuk, hanya roda dua,” kata Imron Muslim warga yang hendak melintas saat ditemuidi lokasi, Rabu (24/4/2019).

Imron mengatakan blokade jalan itu sempat memantik protes warga. Banyak masyarakat tidak terima dengan tindakan yang dinilai sepihak ini. Sebab ketika jalan diblokade aktivitas masyarakat terganggu.

Namun, Kepala Desa Sokobanah Laok Indra Kusuma Iswadi membantah blokade jalan akibat persoalan politik. Dugaannya blokade jalan dilakukan sebagai bentuk pelajaran kepada pelaku tambang.

“Tidak ada hubungannya dengan politik, dia (MS) menyempitkan jalan karena warga sekitar yang notabenenya pelaku tambang enggan memperbaiki jalan,” kilah Iswadi.

Camat Sokobanah Ahmad Firdausi menyarankan warga agar melaporkan MS ke aparat.

“Kalau hubungannya sama politik, silakan laporkan ke pengawas pemilu, jangan ke saya,” kata Firdausi. (Alf/cnn)

Lanjut ..

Banyak Efek Negatif, ICMI Desak Pemilu 2024 Gunakan E-Voting

Efek negatifnya, terjadi banyak pertentangan, baik kalangan elite maupun akar rumput.

“Pertengkaran nasional ini melemahkan persatuan Indonesia. Bila menggunakan e-voting, hasil pemilu segera diketahui sesaat setelah pemungutan suara telah dilakukan,” kata Andi kepada TeropongSenayan, pada Rabu (24/4/2019).

Dalih kedua, Andi kembali menuturkan, yakni soal kompleks dan rumitnya mekanisme Pemilu di Indonesia saat ini. Tenaga manusia yang menjadi penyelenggara pemilu terkadang tak mampu memenuhi tuntutan masyarakat.

“Banyak penyelenggara pemilu sakit bahkan gugur dalam menjalankan tugasnya. Dengan e-voting, kerumitan-kerumitan tersebut bisa diminimalisir,” paparnya.

Faktor terakhir menurut Andi, pesatnya kemajuan dibidang teknologi informasi. Saat ini, teknologi kian mempermudah masyarakat dalam melakukan berbagai aktivitas.

Dari sisi ekonomi misalnya, Andi menilai, penggunaan Teknologi informasi di berbagai sektor sudah lazim misalnya di sektor keuangan dan perbankan.

Ditambah lagi infrastruktur IT di Indonesia makin bagus seiring rampungnya proyek Palapa Ring, yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Akses Internet makin mudah dan cepat.

“Dalam konteks politik, teknologi bisa menjadi cara memperkuat dan memperbaiki kualitas demokrasi kita. Sudah saatnya penerapan teknologi Indonesia merambah dunia politik sehingga kepastian politik dapat terwujud,” terang Praktisi Teknologi dan Komunikasi tersebut.

Menurut Andi, untuk menuju penggunaan e-voting pada pemilu 2024, perlu beberapa tahapan. Diantaranya merevisi undang-undang pemilu, persiapan infrastruktur teknologi informasi dan yang lebih penting adalah sosialisasi penerapannya.

ICMI menyarankan untuk mengkaji, ujicoba dan menerapkan secara bertahap hingga benar-benar bisa dilaksanakan pada tahun 2024.

“Persoalan utama evoting adalah kepercayaan pada sistem. Untuk itu harus bertahap dan diuji terus menerus. Indonesia harus menunjukkan pada dunia mengenai kemajuan teknologi Indonesia dengan cara menerapkan e-voting. Sejumlah negara-negara sudah mengimplementasikan e-voting. Misalnya Brazil dan India,” pungkasnya. (Alf)

Lanjut ..