Pengamat: Tim Asisten Hukum Bentukan Wiranto Tidak Efektif

Selain itu, dengan perangkat hukum yang sudah ada, seharusnya Menkopolhukam telah memiliki kekuasaan untuk menertibkan tokoh-tokoh elit publik, yang berpotensi mengganggu jalannya pemerintahan. Sehingga tidak diperlukan lagi tim khusus seperti yang dibentuk oleh Wiranto.

“Tentu disayangkan ketika melihat kenyataan ini. Para tokoh yang tergabung dalam tim lebih banyak pakar hukum, tentu memahami alur hukum yang seharusnya sudah dapat dijalankan tanpa adanya tim tambahan di luar perangkat resmi pemerintahan (kepolisian juga kejaksaan),” ujarnya pada TeropongSenayan, di Jakarta, Minggu 12 Mei 2019.

Dedi pun mendesak Wiranto, agar lebih arif dalam mengambil kebijakan. Terlebih tim yang telah dibentuk tersebut akan berhadapan dengan publik.

“Menkopolhukam seharusnya lebih bijak dalam mengambil kebijakan, terlebih tim ini akan berhadapan dengan publik, di mana publik dalam. Konsep demokrasi memiliki ruang yang cukup luas dalam menyampaikan pendapat, berkumpul, juga mengkritik pemerintah,” paparnya.

Tak hanya itu, Doktor Diplomasi Politik dan Kajian Media ini pun menegaskan, bahwa Tim Asistensi Hukum ini tidak ada urgensinya, bahkan hanya akan menambah beban anggaran negara.

“Tidak ada urgensinya, dan malah menambah beban anggaran negara. Sementara kinerjanya tumpang tindih dengan penegak hukum yang lebih konstitutif, seperti pihak Kepolisian dan Kejaksaan yang bertindak dalam hal penegakan hukum sesuai dengan amanat undang-undang,” pungkasnya. (ahm)

Lanjut ..

PKS Desak Dibentuknya Pansus Pemilu 2019

“PKS bersama Gerindra dan PAN, Demokrat Insya Allah menyusul, di paripurna DPR kemarin kami membawa persoalan ini ke tingkat pansus,” kata Mardani di Jakarta, Minggu (11/4/2019).

Ada tiga isu utama yang akan diselidiki Pansus DPR. Di antara terkait meninggalnya ratusan orang petugas penyelenggara pemilu baik dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan aparat keamanan.

Mardani mengatakan, satu nyawa pun tidak layak dikorbankan untuk pesta demokrasi. Berdasarkan laporan KPU, sementara ini ada 574 orang meninggal dunia dan 3.000 lebih lainnya menderita sakit dan menjalani rawat jalan.

“Nyawa itu bukan perkara jumlah, ini jalan terus. Karena itu, mesti ada sesuatu keseriusan dalam mensikapi tragedi demokrasi yang ada sekarang. Pansus akan mencari detail dimana letak kesalahan sehingga terjadi tragedi ini,” ucapnya.

Mardani menambahkan, Pansus DPR juga akan menyelidiki laporan dugaan kecurangan yang terjadi tersetruktur, sistematis dan masif.

“Laporan kecurangan adalah sedemikian masif. Banyak kecurangan yang ditemukan, dan ini menjadi dasar mengapa pansus digulirkan oleh PKS, Gerindra, dan PAN,” jelasnya. (ahm)

Lanjut ..

Antam Sabet Penghargaan Peduli Sosial di Teropong BUMN Award 2019

Pemberian penghargaan Teropong BUMN Award (TBA) 2019 digelar di Ballroom 2B Hotel Fairmont, Jakarta Pusat, pada Jumat (10/5/2019) malam.

Penilaian pada TBA 2019 tersebut menggunakan desk riset, yang dilakukan tim riset (Digit Survey). Selain melakukan desk riset, sistem penilaian juga menggunakan sistem penjurian yang dilakukan oleh Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics & Finance, DR. Enny Sri Hartati dan Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Ir. H. Achmad Hafisz Tohir.

Berdasarkan olah data dan penjurian yang telah dilakukan, setidaknya ada tujuh BUMN dari berbagai bidang yang tercatat sebagai penerima penghargaan, PT Antam Tbk salah satunya, berhasil menyabet penghargaan sebagai BUMN Peduli Sosial.

BUMN Peduli Sosial sendiri, dinilai dari aspek, yakni bantuan sosial melalui dana Corporate Responsibility (CSR), pengembangan masyarakat dan lingkungans serta bantuan pengembangan pendidikan.

“Kami mengucapkan terima kasih atas penghargaan sebagai BUMN Peduli Sosial dariteropongsenayan.com, sebagai bentuk pengakuan atas program pengembangan masyarakat dan bina lingkungan,” ujar Direktur Sumber Daya Manusia (SDM), PT Antam Tbk Luki Setiawan Suardi.

Luki mengatakan, program pengembangan masyarakat dan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) Antam memang difokuskan pada bidang pendidikan, kesehatan, sarana dan prasarana umum, sarana ibadah, bantuan bencana alam, serta upaya pelestarian alam.

“Dalam implementasi program-program sosial tersebut, kami selalu mengedepankan komunikasi dua arah yang efektif dengan para pemangku kepentingan, secara berkelanjutan untuk memastikan program dan inisiatif yang dilakukanANTAMsesuaidengan kebutuhan masyarakat dan sejalandengan agenda pembangunan daerah,” katanya.

“Komunikasi ini diantaranya dilakukanmelalui kegiatan community developmentdan community relations, forum Bipartit dan Tripartit, serta musyawarah perencanaandan lengembangan pembangunan,” imbuh Luki.

Selain itu, Luki kembali menerangkan, dibidang lingkungan, Antam juga menorehkan sejumlah pencapaian melalui komitmen mereka terhadap penerapan good mining practice, dalam pengelolaan lingkungan di sekitar wilayah sekitar operasional sesuai denganaturanyang berlaku.

“Sebagai hasilnya, perusahaan berhasil meraih tiga peringkat hijau dan tiga peringkat biru, dalam penghargaan PROPER dari KementerianNegaraLingkungan Hidup (KLHK). Sepanjang tahun 2018, realisasi pengeluaran dibidang lingkungan tercatat sebesar Rp 114,85 miliar,” terangnya.

Tak hanya itu, menurut Luki, ataspengelolaan program tanggung jawab sosial perusahaan danpengelolaanlingkunganyangbaik, pada tahun 2018 Antam meraih penghargaanuntuk kategori Program Kemitraan dan Bina Lingkungan terbaikIdalamajang Anugerah BUMN2018.

“Kami juga mendapatkan penghargaan Sustainability Reporting Awards (SRA) 2017 untuk kategori Commendation for Best Disclosure on CSR Master Plan,” pungkasnya. (ahm)

Lanjut ..

Soal People Power, BPN: Sudah Terjadi Sejak Lama

“Kami tegaskan bahwa kami akan selalu bersama rakyat untuk memperjuangkan seluruh kepentingan rakyat yang selama ini belum terpenuhi oleh penguasa,” kata Andre di Jakarta, Minggu (11/5/2019).

Ia menjelaskan, pada dasarnya gerakan people power sudah dilakukan oleh masyarakat Indonesia sejak sebelum pencoblosan Pemilu 2019 berlangssung.

“People power kan sudah ada sejak lama. Masyarakat secara partisipatif memberikan dukungan baik moril maupun materiil untuk perjuangan pasangan Prabowo-Sandi,” terangnya.

“Ini merupakan people power yang sebenarnya. Pedagang, petani, nelayan, buruh, guru honorer, hingga masyarakat lapisan bawah lainnya berbondong-bondong memberikan dukungan dan sumbangan dana kepada Prabowo Sandi. Partisipasi mereka karena ingin perubahan,” tamnbahnya.

Andre juga membantah pengertian people power yang banyak ditafsirkan pihak-pihak yang tak bertanggung jawab selama ini adalah sebagai gerakan intimidasi terhadap penyelenggara negara.

“Tidak benar people power ini berarti intimidasi. Sesuai pesan Pak Prabowo, kami akan selalu menempuh jalur konstitusi,” tegas Andre.

Lantas Bagaimana jika kecurangan Pemilu yang terjadi sangat masif seperti saat ini tidak mendapat tindaklanjut dari penyelenggara Pemilu?

“Kami serahkan semua kepada rakayat. Rakyat yang menghendaki perubahan namun ada yang berusaha menghalangi. Dan kami akan selalu berada bersama kepentingan rakyat,” imbuh Andre Rosiade. (ahm)

Lanjut ..

Banyak Petugas KPPS Meninggal-Mardani Tuntut Tanggung Jawab Pemerintah

“Saya mewakili Komisi II DPR RI sangat berbela sungkawa terhadap petugas KPPS baik yang meninggal ataupun sakit. Mereka merupakan pejuang demokrasi,” kata Mardani di Jakarta, Minggu (11/5/2019).

Komisi Pemilihan Umum (KPU), pada Sabtu lalu, menyatakan ada 554 orang yang bertugas saat pemungutan dan penghitungan suara, meninggal dunia. Sebanyak 440 anggota KPPS meninggal dunia. Sementara 3.788 lainnya jatuh sakit.

Lebih lanjut, Legislator PKS tersebut mengatakan Karena hal ini maka akan jadi bahan evaluasi khusus DPR kedepan.

“Sebagai pihak yang terlibat dalam penyusunan Perundang-undangan dan Peraturan KPU, Bawaslu dan DKPP. Selanjutnya kami meminta KPU dan Bawaslu kronologis kejadiannnya, daftar mereka yang wafat dan sakit, berikut kondisi keluarga yang ditinggalkan,” ujar Mardani.

Ia menuturkan Komisi II DPR akan memastikan bahwa Pemerintah telah menanggung biaya berobat dan memberikan santunan kepada seluruh petugas yang sakit dan meninggal dalam penyelenggaraan pemilu tahun 2019.

Selanjutnya Komisi II DPR RI mengusulkan kepada Pemerintah

untuk memberikan beasiswa sampai tingkat Perguruan Tinggi kepada anak-anak penyelenggara yang meninggal pada pemilu tahun 2019.

Terakir Ia mengatakan, Komisi II DPR RI sepakat akan melakukan segera melakukan evaluasi menyeluruh terkait dengan penyelengaraan Pemilu tahun 2019. (ahm)

Lanjut ..