Aksi 21/22 Mei, YLBHI: Paling Bertanggung Jawab Selain Aktor di Lapangan Adalah Para Elit

Selain itu ia menyebut yang paling bertanggung atas peristiwa kekerasan tersebut adalah para elit.

“Dan karena itu kami mengatakan sesungguhnya yang paling bertanggung jawab selain aktor-aktor di lapangan adalah para elit,” ujar Asfinawati di Kantor LBH Jakarta, pada Minggu (26/05/2019).

Pejuang dan Advokat Hak Asasi Manusia (HAM) ini menegaskan, bahwa fenomena semacam ini bisa menyebabkan demokrasi di Indonesia terancam.

“Dan ini semua mengakibatkan demokrasi kita terancam karena kita tidak bisa lagi membedakan mana tindakan-tindakan sah secara hukum mana tindakan yang tidak sah,” pungkasnya. (Bara)

Lanjut ..

Hari Ini TKN Jokowi-Maruf Amin Datangi MK, Ada Apa?

Dari TKN yang akan bertandang ke KPU ialah Arsul Sani (Wakil Ketua TKN), Ade Irfan Pulungan (Direktur Hukum dan Advokasi TKN), Juri Ardiantoro (Wakil Direktur Hukum dan Advokasi TKN/mantan Komisioner KPU), dan Nelson Simanjuntak (Kordinator Urusan Penanganan Pelanggaran TKN/mantan Komisioner Bawaslu).

“Kami akan membicarakan hasil konsultasi dalam rapat untuk kemudian kami ambil langkah mengajukan permohonan ke MK sebagai pihak terkait,” ujar Arsul.

TKN Jokowi-Amin telah mempersiapkan tim hukum untuk mengajukan permohonan sebagai pihak terkait ke MK. Tim dipimpin pengacara senior yang juga kuasa hukum Capres Jokowi, Yusril Ihza Mahendra.

Kubu Prabowo-Sandiaga secara resmi telah mengajukan gugatan sengketa pemilu ke MK. Gugatan diajukan oleh tim pengacara yang dipimpin oleh Bambang Widjojanto pada Jumat (24/5).

Dalam gugatannya, Prabowo-Sandiaga mengajukan tujuh tuntutan, di antaranya membatalkan Jokowi-Ma”ruf sebagai peserta Pilpres 2019 dan menetapkan Prabowo-Sandiaga sebagai presiden dan wakil presiden terpilih periode 2019-2024.(plt)

Lanjut ..

Rezimnya Dibilang Korup, Jokowi: Jangan Rendahkan Institusi

Jokowi juga menyatakan sebuah lembaga yang dibentuk oleh ketatanegaraan tidak boleh direndahkan atau dilecehkan

“Lembaga yang dibentuk oleh ketatanegaraan harus memiliki sebuah trust dari publik, jangan sampai direndahkan dilecehkan seperti itu pada siapapun,” ungkap Jokowi.

Diketahui, kuasa hukum tim Badan Pemenangan Nasional (BPN) Bambang Widjojanto (BW) menyatakan rezim Jokowi adalah rezim yang kurup ketika mengajukan gugatan hasil pilpres 2019 lantaran menilai adanya kecurangan

“Mudah-mudahan Mahkamah Konstitusi bisa menempatkan dirinya menjadi bagian penting di mana kejujuran dan keadilan harus menjadi watak dari kekuasaan, dan bukan justru menjadi bagian dari satu sikap rezim yang korup,” kata BW di gedung MK, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Jumat 24 Mei lalu. (ahm)

Lanjut ..

Golkar Tuntut Selisih Suara Caleg

Kedua DPP Partai Golkar Adies Kadir menegaskan bahwa surat itu tidak benar. Yang sebenarnya, tegas Adies, Golkar melakukan gugatan terhadap beberapa pemilihan legislatif 2019. Tapi kembali ia tegaskan, gugatan itu bukan untuk membatalkan semua hasil pemilu 2019.

“Ada 9 yang akan kita laporkan ke Mahkamah Konstitusi,” ujar Adies di Jakarta, Minggu (26/5/2019).

Gugatan hasil pileg tersebut khususnya terkait perselisihan eksternal. Artinya perselisihan antara caleg Partai Golkar dengan partai lain. Sedangkan, permasalahan pileg antara caleg Golkar diupayakan selesai dalam proses internal.

“Yang eksternal itu pasti ke MK. Tetapi kalau yang internal ya mahkamah partai nanti yang akan menentukan,” kata dia.

Dalam Pileg 2019 ini, Partai Golkar mendapatkan 85 kursi di DPR. Adies mengatakan perolehan kursi tersebut bisa bertambah lagi jika Golkar memenangkan gugatan di MK. (ahm)

Lanjut ..

Punya Visi Sejalan, BTN Siap Jadi Mitra Utama BP Tapera

Keduanya, merupakan agen pemerintah, khususnya dalam pembiayaan perumahan menyasar Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR),” kata Maryono di sela-sela buka bersama media di Kantor BTN, Jakarta, Minggu (26/5/2019).

Diakui Maryono, Bank BTN telah melakukan berbagai inovasi dan sinergi di segmen KPR bagi kelompok MBR.

Di segmen KPR Subsidi misalnya, perseroan aktif bersinergi dengan berbagai pihak guna penyaluran kredit yang lebih luas. Perseroan pun menciptakan produk KPR Mikro untuk menyasar MBR informal seperti tukang ojek online dan tukang bakso untuk memiliki rumah.

Oleh karena itu, bank spesialis kredit perumahan ini mencatatkan pertumbuhan pesat di segmen KPR Subsidi. Dalam lima tahun terakhir, Bank BTN mencatatkan pertumbuhan KPR Subsidi sebesar 29,85% mulai Desember 2014 hingga Desember 2018.

“Per Maret 2019, emiten bersandi saham BBTN ini juga masih menempati posisi wahid di pasar KPR Subsidi dengan pangsa sebesar 92,96%,” jelasnya.

Selain itu, Bank BTN juga telah menggelar Perjanjian Pembelian Saham Bersyarat (Conditional Shares Purchase Agreement/CSPA) untuk membeli 30% saham PT Permodalan Nasional Madani Investment Management (PNMIM).

“Ke depannya dengan ijin OJK, perseroan bakal menambah kepemilikan saham hingga mencapai 85%. Ini kami lakukan untuk memaksimalkan pengelolaan dana jangka panjang seperti dana Tapera, sekaligus untuk meningkatkan kinerja bisnis Bank BTN,” tambah Maryono.

Bank BTN mencatatkan pertumbuhan positif pada penyaluran KPR dan berada di atas rata-rata industri perbankan nasional. Catatan keuangan perseroan merekam, KPR Bank BTN tumbuh sebesar 22,29% secara tahunan (year-on-year/yoy) dari Rp150,9 triliun pada April 2018 menjadi Rp184,53 triliun.

“Pertumbuhan pesat ini disumbang KPR Subsidi yang naik 29,37% yoy dari Rp80,49 triliun pada April 2018 menjadi Rp104,13 triliun di periode yang sama tahun ini. KPR Non-subsidi juga mencatatkan pertumbuhan positif sebesar 14,19% yoy menjadi Rp80,4 triliun pada April 2019 dari Rp70,41 triliun,” jelas Maryono lagi.

Sementara itu, Deputi Komisioner BP Tapera Bidang Pemanfaatan Ariev Baginda Siregar mengatakan kehadiran BP Tapera ditujukan agar kebutuhan kalangan MBR akan perumahan dapat dipenuhi. Kehadiran BP Tapera.

Tujuannya untuk menyediakan dana murah jangka panjang. Dana tersebut akan disalurkan untuk pembiayaan perumahan yang berkesinambungan.

“Peserta Tapera yang tergolong sebagai masyarakat berpenghasilan rendah dapat memeroleh manfaat untuk pembelian rumah, perbaikan rumah, atau membangun rumah melalui KPR dengan bunga rendah yang disalurkan oleh institusi keuangan yang bekerja sama dengan kami,” jelas Ariev.

Nantinya, lanjut dia, kalangan masyarakat yang ditargetkan menjadi peserta Tapera yakni para pekerja asing, pekerja swasta, pekerja mandiri, pegawai Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Aparatur Sipil Negara (ASN)/Tentara Nasional Indonesia (TNI)/Kepolisian Republik Indonesia (Polri).

Per April 2019, BP Tapera telah memiliki dana senilai Rp10,4 triliun. Dana tersebut berasal dari Taperum-PNS yang nantinya akan diperuntukkan bagi pemupukan, pemanfaatan, dan dana cadangan bagi peserta yang pensiun.

“Ke depannya dana tersebut akan terus meningkat. Kami memproyeksikan potensi peserta Tapera akan mencapai 139 juta orang pada 2024,” pungkasnya. (ahm)

Lanjut ..

Koordinator Kontras Pertanyakan Pernyataan Kepolisian Soal Dalang Kerusuhan 21-22 Mei

Menurutnya, pihak kepolisian menyebutkan orang-orang tersebut merupakan preman bertato dan dibayar untuk melakukan anarkis.

“Kapolri juga menemukan amplop berisi uang dan ada massa bayaran. Namun sampai saat ini pernyataan-pernyataan itu juga seperti tidak ada kejelasan, hanya dalam bentuk siaran pers tetapi juga tidak mampu meredam situasi yang ada,” kata Yati Andriyani dalam konferensi pers bersama YLBHI, LBH Jakarta, Aliansi Jurnalis Independen, Amnesty Internasional Indonesia, Lokataru Foundation dan LBH Pers di Gedung YLBHI, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, pada Minggu (26/05/2019).

“Dilakukan siaran pers, dilakukan pengungkapan, tetapi sampai saat ini sebetulnya dalang yang disebut itu siapa?,” ujar Yati.

Seharusnya, Yati kembali memaparkan, pihak kepolisian melanjutkan hal tersebut dengan mekanisme akuntabilitas yang jelas.

“Jangan sampai hanya menyebutkan ada pihak ketiga, penunggangan tetapi pemerintah gagal menjelaskan, siapa sebetulnya yang dimaksud dalang itu,” bebernya.

Selain itu, menurut Yati, pengungkapan dalang oleh pihak kepolisian sangat penting, selain soal akuntabilitas juga untuk meminimalisir potensi-potensi kerusuhan ke depan. Pengungkapan itu juga untuk memudahkan upaya-upaya penegakkan hukum yang ada saat ini.

“Jadi jangan sampai banyak informasi yang dipublikasi, tetapi informasi itu sendiri tidak jelas sampai sekarang. Kami lihat masih terus terjadi diproduksi atau dipublikasi oleh pihak-pihak otoritas di negara kita,” pungkasnya.

Lanjut ..

Gugatan Prabowo-Sandi Dinilai Sudah Sesuai Konstitusi

“Jadi jalur konsitusionalnya yang harus ditempuhkan itu, mana kala KPU menetapkan calon kemudian ada pihak-pihak yang tidak dapat diterima sehingga jalur konsitusional ke Mahkamah Konsitusi,” kata Adies di Jakarta, Minggu (26/5/2019).

Sudah sepatutnya, kata Sekretaris Fraksi Partai Golkar ini bahwa penyelesain sengketapemiluoleh pihak-pihak yang tidak dapat menerima hasil keputusan KPU dibawa ke MK.

“Jadi saya pikir itu suatu hal yang biasa, karena jalur konsitusinya seperti itu, itu hak dari para calon, jika tidak menerima lalu di uji kembali di MK memang seperti itu jalanya,” katanya.

“Mungkin diluar dari konsitusi itu kan tidak diatur dalam konsitusi kita. Itu sudah jalan yang terbaik untuk orang-orang yang tidak menerima keputusan KPU itu,” tambahnya.

Pasangan calon 02PrabowoSubianto-Sandiaga Unoakhirnya resmi menggugat hasil rekapitulasi suara Pemilihan Presiden atau Pilpres2019 ke Mahkamah Konstitusi pada Jumat, 24 Mei 2019.(plt)

Lanjut ..