KIPP Minta Bawaslu RI Usut Dugaan Pemberian Hadiah Di Bawaslu Lampung

RMOL. Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) meminta Bawaslu RI untuk turun tangan mengusut dugaan pemberian hadiah mobil kepada Bawaslu Provinsi Lampung.

“Jadi kalau memang ada dugaan pemberian hadiah mobil kepada Bawaslu Provinsi Lampung, Bawaslu Pusat harus segera turun tangan,” kata Sekjen KIPP Kaka Suminta kepada Kantor Berita Politik RMOL melalui sambungan telpon, Minggu (9/9).

Baca: Dugaan Pemberian Hadiah Mobil Kepada Bawaslu Lampung Harus Diusut

Kaka meminta Bawaslu RIharus segera mengusut dan telusuri dugaan pemberian hadiah mobil kepada Bawaslu Lampung karena itu sudah merupakan moral hazard.

Menurut Kaka Suminta, apapun dalihnya yang bersumber dari uang APBD/APBN tidak boleh kemudian memberikan keuntungan buat pengguna anggarannya.

“Adanya dugaan pemberian hadiah mobil kepada Bawaslu Lampung akan menimbulkan moral hazard apapun dalihnya,” tegasnya.

Dia menambahkan, dugaan itu harus diusut walaupun telah dimasukan ke dalam barang milik negara. Sebab, mekanisme untuk memasukan sebagai barang milik negara juga tidak mudah.

“Kecuali dibekukan. Kalau Bawaslu menyebutkan dibekukan, maka kelebihan bunganya boleh digunakan.Tapi kanBawaslu tidak ada pendapatan negara non pajak. Malah jadi kacau nanti di BPK,” jelasnya.

Kaka Suminta pun menyoroti ketidakjelasan tentang penilaian perekrutan calon anggota Bawaslu daerah yang masih tidak transparan.

Dia mengatakan, di beberapa daerah perekrutan calon anggota Bawaslu yang tidak bagus tapi masih bisa masuk. Sementara bagi calon yang kualitasnya bagus tapi tidak lolos.

“Di situ kan juga ada ketidakjelasan tentang penilain. Beberapa nilai itu tidak diumumkan secara terbuka,” ucap Kaka.

Menurutnya, ada ruang-ruang gelap yang menjadikan proses penilaian tidak transparan. Memang hal seperti itu tidak hanya terjadi di Bawaslu saja. Tapi juga banyak terjadi komplain saat rekrutmen anggota KPU daerah.

“Karena ada kelompok-kelompok seperti keagamaan, mahasiswa yang agak mendesak. Kebetulan di KPU dan Bawaslu ada kader-kadernya, nah kader-kadernya inilah kemudian yang saling nyantol,” ungkapnya.

Kaka Suminta mengakui masih banyak masalah dalam penyelenggara pemilu. Lembaga penyelenggara pemilu ini tak mencerminkan demokrasi dalam rekrutmennya. Sebenarnya sejak pemilihan tingkat pusat suda ada masalah.

Kentalnya kelompok-kelompok masyarakat mendorong kader atau orang seringkali mengabaikan ‘sistem merit’. Dan ini berlanjut sampai penyelenggara tingkat daerah. Yang paling potensial dari pola ini adalah soal moralitas dan independensi penyelenggara.

Hal ini tergambar dari kinerja dan kebijakan yang diambil oleh para penyelenggara seperti dugaan pemberian hadiah mobil kepada Bawaslu Provinsi Lampung. Termasuk kasus gratifikasi Bawaslu Kepri yang memberikan beberapa buah tas mahal kepada timsel.

“Banyaknya kasus lain yang dilaporkan ke DKPP seperti adanya tudingan penyiapan dalam rekrutmen penyelenggara dan lain-lain. Serta kasus kisruh KPU RI dan Bawaslu RI yang masih berlanjut. Ini harus menjadi warning bagi penyelenggara. Agar tak menjadi kendala untuk pelaksanaan pemilu yang sedang berjalan,” demikian Kaka Suminta. [ian]

Read More

Amien Rais: Awas Jangan Main Curang, Rakyat Sudah Cerdas

RMOL. Jelang Pilpres 2019, pemerintah diingatkan untuk tidak menggunakan alat negara, seperti TNI dan Polri. Sebab, kedua institusi itu bukan milik partai tertentu.

Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais memastikan bahwa rakyat sudah mulai cerdas dan bisa menyaring hal-hal yang di luar batas kewenangan pemerintah.

“Awas jangan main-main (curang), rakyat sudah pada cerdas dan tidak bisa dikibulin,� ujarnya di sela-sela deklarasi Kornas Prabowo-Sandi di kediaman mantan Kapolda Metro Jaya, Noegroho Djajoesman, Jakarta, Minggu (9/9).

Rakyat, sambungnya, sudah tidak bisa dibohongi lewat cara-cara yang penuh kecurangan dalam pemilu. Untuk itu, mantan Ketua MPR ini mengingatkan agar rezim Jokowi belaku jujur dan adil selama pemilu.

Di akhir penyampaiannya, mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah itu mengajak segenap anak bangsa untuk menjaga persatuan dan kesatuan serta menjadikan kontestasi demokrasi ini sesuatu yang penuh kedamaian.

“Democracy is wonderful dan democracy is wonderful, pesan saya mari kita jaga persatuan,� pungkasnya. [ian]

Read More

Ratna Sarumpaet: Lawan Kita Bukan Hanya Jokowi

RMOL. Pilpres 2019 dikhawatirkan tidak berjalan dengan jujur. Diduga ada kekuatan besar yang menyokong di belakang Presiden RI sekaligus bakal capres petahana Joko Widodo.

“Musuh kita bukan sekadar Jokowi, ada kekuatan lain yang sewaktu-waktu bisa membuat kita tidak berdaya sebagai bangsa,” ujar Ketua Presidium Nasional GSI Ratna Sarumpaet, Minggu (9/9).

Ratna menyampaikan hal tersebut di sela-sela deklarasi Kornas Prabowo-Sandi di kediaman Noegroho Djajoesman, Jakarta. Kendati tidak menyebut secara jelas apa kekuatan yang dimaksud, tapi besar dugaannya kekuatan tersebut adalah negara asing.

Menurut Ratna, jika dalam kontestasi Pilpres 2019 ini pasangan calon yang diusungnya yakni Prabowo Subianto-Sandiaga Uno mengalami kekalahan, maka riwayat bangsa Indonesia dapat dikatakan berakhir.

“Allah hanya memberikan kesempatan kali ini, kalau kita gagal sekarang selesai bangsa ini,” katanya.

Dia pun mengimbau kepada para relawan Prabowo-Sandi, untuk berjuang dengan penuh kegigihan dan kesabaran mengingat musuh yang dihadapi sebenarnya adalah lawan yang berbahaya buat kesinambungan bangsa.

“Kita harus sabar untuk memperjuangkan ini. Demi Allah Aku akan melakukan apapun untuk memperjuangkan bangsa ini,” tandasnya. [fiq]

Read More

Amien Rais Minta Jokowi Jangan Libatkan Intervensi Asing Dalam Pilpres

RMOL. Bakal capres petahana Joko Widodo diminta untuk jujur dan adil dalam melaksanakan Pilpres 2019, serta tidak menggunakan intervensi asing.

Hal itu disampaikan oleh politisi senior PAN Amien Rais, di sela-sela deklarasi Kornas Prabowo Subianto-Sandiaga Uno di kediaman Noegroho Djajoesman, Jakarta, Minggu (9/9).

“Saya menyampaikan message, nasihat kepada rezim Jokowi untuk jujur dan tidak menggunakan intervensi asing dalam pilpres, karena ini aib buat bangsa kita,” kata Amien.

Menurut dia, hal itu juga berlaku bagi pasangan Prabowo-Sandi. Dia mengaku, pernyataannya tersebut tidak menuduh bahwa Jokowi menggunakan intervensi asing melainkan hanya mengingatkan.

“Saya tidak menuduh tapi hanya mewanti-wanti agar tidak menggunakan intervensi asing dan aseng,” ujarnya.

Mantan Ketua MPR itu menambahkan, alat negara seperti KPK juga jangan digunakan. Pasalnya, sejauh ini dia melihat gelagat KPK telah digunakan sebagai alat politik oleh rezim pemerintah.

“Kita lihat pihak pemerintah yang masuk persidangan di KPK, tiba-tiba namanya raib semua, tapi kalau yang oposisi dikejar sampai ujung dunia, ini tidak boleh,” tandasnya. [fiq]

Read More

Pemuda Lintas Iman Di Purwokerto Bangun Dialog Keberagaman Indonesia Bersatu

RMOL. Sebagai rangkaian dari Lokakarya Penggerak Perdamaian yang diselenggarakan oleh Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM) bekerja sama dengan Paritas Institut, Minggu (9/9), sekitar 10 pemuda lintas iman terjun langsung membangun dialog keberagaman Indonesia Bersatu melalui kunjungan ke berbagai tempat ibadah di Purwokerto.

Malam sebelumnya, pemuda lintas iman ini telah menginap bersama masyarakat Hindu di Pura Pedaleman Giri Kendeng, Jawa Tengah.

Di Pura Pedaleman Giri Kendeng, pemuda lintas iman disambut oleh Mangku Budi Santoso. Berbagai pertanyaan sempat diajukan oleh pemuda lintas iman ini seputar agama Hindu. Beberapa di antara mereka sebelumnya belum pernah mengunjungi pura dan tertarik untuk mengenal lebih dalam.

Menanggapi pertanyaan-pertanyaan yang diajukan, Mangku Budi Santoso merasa sangat senang. Menurut beliau, melalui dialog seperti inilah keharmonisan antar umat beragama dapat dibangun.

“Sikap toleran terhadap sesama yang berbeda agama merupakan kunci untuk menghindari konflik,” kata Budi.

Menjelang siang, pemuda lintas agama melanjutkan perjalanan mengunjungi beberapa tempat ibadah lainnya diantaranya yaitu Kelenteng Hok Tek Bio Purwokerto, Pondok Pesantren Al-Ittihaad, serta Gereja Kristen Jawa Purwokerto. Rasa kebersatuan semakin terasa di tengah-tengah pemuda lintas iman dalam kegiatan.

Mereka berbagi pengalaman serta dukungan untuk saling menghargai agama dan kepercayaan masing-masing.

Deputi Bidang Kebudayaan Kemenko PMK, Nyoman Shuida menanggapi dengan antusias aksi nyata yang digagas bagi pemuda penggerak perdamaian ini.

“Keberagaman budaya termasuk didalamnya kepercayaan, cara pandang, serta cara hidup masyarakat Indonesia merupakan aset bangsa ini yang semakin menguatkan kita,” ungkap Nyoman.

Oleh karena itu, secara tegas Nyoman pun menggarisbawahi bahwa perdamaian itu dimulai dari diri sendiri yang ditularkan melalui sikap toleransi kepada sesama.

Adapun Lokakarya Penggerak Perdamaian ini pada tahun 2018 ditetapkan pada 5 kota di Indonesia, yaitu Purwokerto, Poso, Palangkaraya, Surabaya, dan Medan.

Agenda terdekat setelah Purwokerto adalah lokakarya di Poso yang direncanakan akan dilaksanakan pada 19-22 September 2018. [fiq]

Read More

Amien Rais: Indonesia Masuk Incaran Perluasan Ruang Hidup Dari China

RMOL. Indonesia masuk dalam incaran perluasan ruang hidup (lebensraum) dari China yang sudah padat dengan penduduknya mencapai satu miliar lebih.

“Di China sudah pengan dengan penduduknya. Makannya itu mereka mencari lebansraum baru atau ruang kehidupan yang baru. Indonesia ini membuat air liur mereka menetes untuk dikuasai,” ujar Ketua Majelis Kehormatan PAN Amien Rais di rumah Noegroho Djajoesman, Jakarta, Minggu (9/9)

Mantan Ketua MPR tersebut mengungkapkan, gejala tersebut terlihat saat adanya konsep One Belt One Road (OBOR) untuk menguasai jalur perdagangan dunia baik darat maupun laut.

Konsep itu melintasi puluhan negara yang dibangun infrastrukturnya dalam bentuk pinjaman. Ketika tidak membayar maka dengan mudah negara tersebut dapat dicaplok.

“Jalan laut yang mereka bangun a membentang dari Beijing melewati Selat Malaka, Selat Sunda juga sebagai penyangganya hingga ke Samudra Hindia,” bebernya.

Indikasi lain, lanjut Amien ialah adanya proyek reklamasi Teluk Jakarta dan masuknya 10 juta tenaga kerja asing asal China.

“Tenaga kerja Aseng kalau dilihat dari potongannya itu bukan bekerja tapi itu jenis dari manusia lain. Teluk Jakarta direklamasi dan kita tahu tol laut itu dijadikan fasilitator laut untuk China,” pungkasnya. [fiq]

Read More

Teduhkan Keberagaman Dalam Festival Payung Indonesia 2018

RMOL. Kehadiran Festival Payung Indonesia 2018 dengan ribuan payung penuh warna dan lukisan, turut membuat pesona Candi Borobudur semakin cantik. Selama 3 hari pada 7-9 September 2018, berbagai kreasi berbahan payung telah memanjakan pengunjung untuk betah berlama-lama.

Bertemakan ‘Sepayung Indonesia, Lalitavistara’, Festival Payung Indonesia dipamerkan dengan ragam kreasi penuh makna, sebagaimana kisah dalam relief Borobudur yang menunjukkan payung sebagai simbol tahapan kehidupan manusia dan perekat keberagaman.

Anggota Gugus Tugas Nasional Gerakan Nasional Revolusi Mental Kemenko PMK, Prof. Paulus Wirutomo dan Taufik Rahzen, turut hadir menyaksikan langsung festival yang diselenggarakan di Taman Lumbini kawasan Taman Wisata Candi Borobudur (TWCB), Magelang, Jawa Tengah itu.

“Sangat impresif. Ternyata payung bisa dilukis dan dipamerkan dengan sangat indah dan menjadi simbol keteduhan keberagaman dalam payung keindonesiaan,” ujar Prof. Paulus mengapresiasi, Mingu (9/9).

Lebih lanjut, Prof. Paulus juga menjelaskan kekagumannya, bahwa di tangan seniman dan perajin, payung disulap menjadi benda seni yang bernilai ditambah pula menjadi magnet festival yang memikat wisatawan.

“Festival ini merupakan hasil proses dari etos kerja dan gotong royong masyarakat, yang mana turut melibatkan seribu lebih seniman dan perajin. Mereka bisa membuktikan kemandiriannya dengan berkreasi di media yang universal,” urainya.

Terkait pemaknaan Festival Payung Indonesia, Sosiolog dari Universitas Indonesia ini memandang bahwa dengan medium payung dan keagungan Borobudur, kita diajak berpikir kembali tentang multikulturalisme dan semangat kemanusiaan.

Hal tersebut juga diamini oleh Direktur Program Festival Payung Indonesia Heru Mataya.

“Dengan melibatkan berbagai elemen dari hampir 30 daerah di Indonesia bahkan mancanegara, Festival Payung diharapkan membawa dampak positif, baik untuk menggairahkan kembali seni payung, menebar pesan keberagaman, bahkan juga sebagai pemberdayaan ekonomi para seniman,” papar Heru. [fiq]

Read More

TNI Bangun Rumah Percontohan Di Desa Topang Lombok Utara

RMOL. Prajurit TNI yang tergabung dalam Komando Tugas Gabungan Terpadu (Kogasgabpad), masih terus melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa bumi di Lombok, Nusa Tenggara Barat.

Dalam rangka membantu warga, Kogasgabpad membangun satu unit rumah percontohan yang nantinya diberikan kepada Ibu Husniati (40) salah satu warga di Dusun Kopang, Desa Mendana, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara.

Komandan Batalyon Zeni Konstruksi 13/Karya Etmaka Letkol Czi Aji Sujiwo sebagai pelaksana pembangunan menyampaikan, rumah percontohan tersebut merupakan bantuan swadaya dari Kogasgabpad sebagai salah satu solusi pilihan warga, selain rumah yang dibangun oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yaitu RISHA (Rumah Instan Sederhana Sehat) dengan bahan atap baja ringan, spandek dan dinding bata.

Menurut Letkol Czi Aji Sujiwo, rumah percontohan ini sifatnya Hunian Sementara (Huntara) dengan rangka dinding, plafon dan atap menggunakan baja ringan dan dinding Glassfiber Reinforced Cement (GRC), dengan ukuran 6×6 meter, dua kamar tidur, ada ruang tamu dan keluarga.

“Pengerjaannya tiga sampai empat hari, selain itu praktis dan ekonomis. Sedangkan bantuan dana dari pemerintah untuk rumah Risha bukan Huntara,” ujarnya dalam keterangan yang diterima, Minggu (9/9).

Ditambahkan oleh Letkol Czi Aji Sujiwo bahwa pembangunan rumah hunian sementara menghabiskan biaya tidak lebih dari 17 juta.

“Setelah rumah percontohan ini selesai masyarakat bisa mencontoh dan membangun rumahnya sendiri dengan uang bantuan dari pemerintah. Jika masyarakat setuju dengan rumah contoh ini, agar pengerjaannya cepat dan terarah, kita akan dampingi hingga selesai,” paparnya.

“Mengingat dalam waktu dekat akan datang musim penghujan, yang tentunya itu akan merepotkan warga yang masih tinggal di tenda,” imbuha Letkol Czi Aji Sujiwo.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Desa Medana H. Umar Halid (50) mengatakan, warganya yang menerima bantuam dari TNI sudah bertahun-tahun ditinggal pergi suaminya menjadi TKI yang hingga saat ini belum ada kabarnya.

“Ibu Husni saat ini tinggal bersama kedua anaknya yang masih kecil-kecil,” ucapnya.

Tak luput, H. Umar Halid juga berterima kasih kepada TNI karena warganya dibuatkan rumah.

“Kami berharap TNI membangun tidak hanya rumah contoh saja, kalau bisa 235 rumah warga yang rumahnya rusak di desa kami bisa dibangunkan oleh TNI. Itu harapan saya,” demikian H. Umar Halid. [fiq]

Read More

Gaet Erick Thohir, Objektivitas Mengawal Demokrasi Jadi Tantangan Jokowi

RMOL. Kehadiran Erick Thohir menjadi ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) pasangan bakal capres-cawapres Joko Widodo-Ma’ruf Amin, semakin menambah daftar bos media massa yang berada di kubu petahana.

Erick Thohir yang merupakan Bos Mahaka Group yang membawahi beberapa media telah menyusul pendahulunya, Surya Paloh dan Hary Tanoesoedibjo yang lebih awal menjadi ketua partai dan mengusung Jokowi.

Pada akhirnya, media sebagai pilar keempat demokrasi menjadi tantangan serius dalam mengawal proses tersebut.

“Objektivitas dan profesionalitas harus dikedepankan oleh media-media yang pimpinannya bergabung pada calon tertentu agar masyarakat mendapat informasi yang objektif, itu tantangannya,” kata pengamat politik Ujang Komaruddin kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (9/9).

Pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia itu menilai, karena kepentingan politik sangat mungkin pemberitaan menjadi tidak berimbang dan justru dapat mengancam demokrasi.

“Memang tidak ada larangan, pemilik media itu terjun ke dunia politik, namun hanya saja profesionalitas harus tetap dijaga,” imbuhnya.

Dia menyebut, kemampuan bakal capres petahana untuk menarik penguasa-penguasa media ke dalam kubunya memang berkat kekuasaan yang diembannya saat ini.

“Itulah sesungguhnya incumbent dengan kekuasaannya bisa menarik pemilik media ke barisannya,” pungkas dia. [fiq]

Read More

Indikasi HTI Dan ISIS Di Balik Gerakan Ganti Presiden‎ Sulit Dibantah

RMOL. Tagar ganti presiden secara sistematis, adalah gerakan yang ingin membangun sentimen ketidaksukaan pada pemerintah yang tengah berjalan karena dianggap tidak mewakili kepentingan politiknya.

Di saat yang sama, gerakan ini juga enggan untuk menyokong calon lawan dari petahana dengan berbagai pertimbangan, karena keduanya tidak mewakili dan merepresentasikan kepenntingan politik mereka.

Ketua Pusat Studi Politik dan Keamanan (PSPK) Universitas Padjadjaran Muradi menegaskan, betapapun para penggiat aksi dan deklarasi tagar ini menolak dikait-kaitkan dengan HTI dan ISIS.

Namun faktualnya keberadaan isu yang berkaitandengan kedua organisasi tersebut tetap melekat dalam setiap aksi dan deklarasinya, yang artinya indikasi HTI dan ISIS di balik gerakan inisulit dibantah.

Apalagi model kampanye yang digunakan mirip dengan apa yang dilakukan di Suriah yang kemudian membelah publik dan menciptakana peperangan yang berlarut-larut di Suriah, dan juga Irak.

Menurut Muradi, ada lima indikasi mengapa gerakan ini ditunggangi penumpang gelap yang mengancam NKRI.

Pertama, meski sebagian presidium gerakan ini adalah penggiat partai, dan partai mereka telah resmi mengusung bakal calon pasangan presiden dan wakil presiden, namun masih enggan untuk diasosiasikan dengan pasangan tersebut.

Hal ini mengindikasikan bahwa ada agenda yang berbeda antara kader partai tersebut dengan gerakan tagar ganti presiden.

“Kedua, esensi gerakan tagar ganti presiden tidak dalam mengusung salah satu pasangan calon dari dua pasangan calon yang ada saat ini, melainkan ada agenda politik tersendiri yang sama sekali berbeda dengan hajat politik yang tengah berlangsung saat ini,” kata Muradi, Minggu (9/9).

Ketiga, sambungnya, dalam setiap aksi dan deklarasi yang dilakukan hampir tidak pernah menyebut pasangan yang ingin diusung oleh partai dari presidium tagar ganti presiden tersebut.

Jika jeli dalam melihat sejumlah orasi yang dilakukan, kerap kali memancing solidaritas keumatan dengan berbagai isu yang belum tentu teruji kebenarannya. Hal ini mengingatkan pada jargon yang sering digunakan oleh HTI sebelum dibubarkan dan dilarang oleh pemerintah.

Keempat, tagar ganti presiden juga secara eksplisit dan terbuka mengklaim sebagai gerakan konstitusional. Namun pada praktiknya itu adalah bagian yang kemudian dijadikan pijakan legal argumentatif, apabila gerakan yang dilakukan ditolak atau dilarang.

Di sisi yang lain, mereka juga kerap menggunakan jargon-jargon dan simbol yang digunakan oleh HTI dan juga ISIS, yang bila mengacu pada UU Anti Teror telah masuk wilayah penyebaran paham radikal dengan simbol-simbol
tersebut.

“Kelima, hampir pasti gerakan tagar ganti presiden akan bermetamorfosa kembali untuk menolak pengguana #2019PrabowoPresiden. Artinya ada penegasan bahwa gerakan tagar ganti presiden tidak menginginkan pola formal konstitusional, sebagaimana yang diatur oleh undang-undang dalam proses pergantian kepemimpinan politik nasional,” demikian Muradi. [fiq]

Read More