BBM Premium Tidak Jadi Naik, Pencitraan atau Bercanda

Portaldaily.net, Jakarta — Tidak adanya koordinasi antar sesama lembaga negara dalam mengambil suatu kebijakan publik kembali dipertontonkan kepada rakyat Indonesia oleh para pejabat negara .Tidak adanya komunikasi serta adanya perbedaan data yang dimiliki oleh masing-masing instansi yang pada akhirnya saling lempar tanggung jawab semakin membuat kisruh dan gaduh bangsa ini. Seperti diberitakan sebelumnya bahwa pemerintah secara resmi memutuskan untuk menaikkan harga jual BBM jenis Premium mulai pukul 18.00 WIB pada Rabu (10/10). Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan mengatakan, harga Premium naik dari Rp 6.650 per liter…

Read More

Rakyat Jadi Korban Kegagalan Para Penguasa

Portaldailynet, Surabaya – Melemahnya nilai tukar Rupiah terhadap Dollar serta semakin membengkaknya hutang negara ketitik paling mengkhawatirkan yang berdampak langsung terhadap perekonomian masyarakat bawah. Rakyat semakin hari semakin kesusahan untuk mencukupi hidupnya. Solusi-solusi yang keluar dari para petinggi negara justru semakin mengsengsarkan rakyatnya. Ketika harga cabe mahal solusinya tanam sendiri,ketika daging mahal solusinya makan keong, ketika beras mahal suruh ditawar. Belum lagi penanganan korban- korban bencana, seperti bencana Lombok. Keengganan Pemerintah menaikan status menjadi bencana Nasional, menunjukan kegagalan pemerintah mengayomi rakyatnya. Rakyat semakin dinomoduakan dan semakin menderita. Maraknya kasus persekusi,…

Read More

Dollar AS Tembus Rp15.029, Siapa yang Bertanggung jawab

Portaldailynet, Surabaya – Ketua DPR Bambang Soesatyo mengingatkan semua pihak untuk ttida saling menyalahkan seiring pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS). Merujuk data Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR) per 5 September 2018, USD sudah mencapai Rp 14.927. Bamsoet, panggilan bekennya, mengatakan bahwa depresiasi rupiah memang mulai berdampak pada industri yang menggunakan bahan baku impor. Oleh karena itu, kini yang dibutuhkan untuk mengatasi pelemahan rupiah adalah kekompakan dan langkah nyata. “Mengingatkan kepada para pihak agar tidak mencari kambing hitam dengan menyalahkan sebab musabab turunnya rupiah, tapi lakukanlah…

Read More

DPR: Operasi Sumur Minyak Harus Sesuai Standar

RMOL. Wakil Ketua Komisi VII DPR Herman Khaeron turut berduka dengan terbakarnya sumur minyak di Desa Pasir Putih, Kecamatan Ranto, Peureulak, Aceh Timur, Nanggroe Aceh Darussalam, kemarin (Rabu, 25/4).

Untuk mencegah kejadian serupa, dia meminta ada penertiban terhadap sumur-sumur yang tak memenuhi syarat.

Data terbaru, korban tewas akibat terbakarnya sumur di Desa Pasir Putih mencapai 18 orang. Mereka sekarang masih menjalani perawatan di Rumah Sakit. Sebanyak tiga unit rumah terbakar habis.

“Tentu kami turut prihatin dengan kejadian ini dan turut berduka cita. Agar dapat segera mengatasi pemadaman dan menghentikan semburan minyak atau gas,â€� tutur politisi Partai Demokrat ini.

Herman tidak ingin kejadian serupa terulang di kemudian hari. Namun, pengeboran sumur minyak oleh masyarakat cukup banyak. Tidak hanya di Aceh Timur, di daerah lain juga ada. Kondisinya menghawatirkan, berisiko menimbulkan semburan dan rentan terjadi ledakan.

“Ini momentum bagi kita untuk melakukan penertiban. Operasional sumur minyak/gas harus memenuhi syarat dan peraturan perundang-undangan. Memenuhi standar kesehatan, keamanan, dan lingkungan, baik secara manajemen maupun operasionalnya. Jika kita tidak mentaati peraturan dan prosedur, bisa mebahayakan keamanan, keselamatan jiwa, dan lingkungannya,â€� ucap Herman.

Atas dasar itu, dia meminta Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah harus turun tangan. Pemerintah harus memberikan sosialisasi, penertiban, pelatihan, dan pendampingan teknis agar kejadian serupa tidak terjadi kembali. [sam]

Read More

DPR: Tingginya Bawang Putih Persoalan Tata Niaga

RMOL. Persoalan tata niaga, utamanya tata niaga bawang putih kembali mengemuka dalam kesimpulan Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi IV DPR bersama Kementerian Pedagangan (Kemndag), Kementerian Pertanian (Kementan) dan Pengusaha Bawang Putih dan Importr Bawang Putih di Gedung Nusantara DPR RI, Senayan Jakarta, Rabu (25/4).

Menurut Ketua Komisi IV DPR RI, Edhy Prabowo, Kemendag harus punya korelasi yang selalu hangat dengan Kementan agar jangan masalah seperti Rekomendasi Import Produk Holtikultura (RIPH) hingga surat perizinan import, antara dua Kementerian ini terjadi miss match.

“Kementerian Perdagangan juga wajib mendapatkan Rekomendasi dari Kementerian Pertanian terkait seluruh kegiatan impor bawang putih sesuai amat UU tentang Hortikultura,” katanya.

Seperti diketahui, tingginya harga bawang putih di pasaran akhir-akhir ini menjadi persoalan yang mengemuka. Untuk mengantisipasi hal itu Kementerian Pertanian telah menerbitkan rekomendasi impor produk Hortikultura kepada 50 importir sebanyak 539 ribu ton seperti untuk memenuhi kebutuhan jelang puasa dan lebaran.

Namun, hingga saat ini Kementerian Perdagangan baru menerbitkan Surat Persetujuan Impor (SPI) kepada 26 importir sebanyak 200 ribu ton.

Hal ini, menurut anggota Komisi IV, Rahmad Handoyo menyebabkan harga bawang putih di pasar tidak mengalami penurunan karena ada kecenderungan harga bawang putih sengaja dipermainkan.

“Sumber masalah bawang putih ini ada pada tata niaga. Ada pemburu rente. Padahal dulu kita pernah swasembada. tapi karena ada permainan begini, petani ogah menanam,” ujarnya.

Yang memang terkesan janggal terbitnya SPI Kemendag yang membuka kran impor hanya pada 26 importir sebanyak 200 ribu ton. Padahal, sesuai prediksi kebutuhan maka Kementan menerbitkan RIPH sebanyak 539 ton kepada 50 importir. Padahal diketahui, pada kasus impor beras, Kementan justru mengatakan stok dalam negeri cukup bahkan surplus, tapi Kemendag tetap memaksakan impor beras.

“Ini diperjelas dengan temuan BPK yang mengatakan data kemendag sangat tidak akurat terkait. Jadi memang ada pemburu rente di sini,” ujarnya.

Senada dengan hal tersebut, anggota Komisi IV dari PKS, Andi Akmal Pasluddin mengatakan masalah bawang putih ini adalah masalah hulu hingga hilir, jadi kebijakan RIPH harus dipertahankan.

“Ini permasalahan hulu-hilir. Makanya RIPH yang dikeluarkan Kementan harus dipertahankan,” ujar Andi.

Dalam Rapat Dengar Pendapat tersebut diperoleh beberapa kesimpulan antara lain, Komisi IV DPR mendukung penuh swasembada bawang putih tahun 2021 serta meminta Kemendag dan kementan membangun kemitraan antara importir dan petani dalam merealisasikan komitmen wajib tanam dan menghasilkan sebesar 5 persen dari volume pemohon RIPH pertahun.

Komisi IV juga meminta Kementan menjamin ketersediaan benih dan lahan dan mengharuskan importir penerima RIPH menyelesaikan kewajibannya menanam paling lambat Desember 2018.

Untuk mewujudkan tata niaga yang lebih baik, Komisi IV DPR meminta tata niaga impor bawang putih diperbaiki dan menggabungkan beberapa asosiasi pengusaha bawang putih dalam satu asosiasi. Komisi IV DPR juga meminta kementerian perdagangan agar seluruh kegiatan impor bawang putih wajib mendapatkan rekomendasi dari kementerian pertanian.

Sementara itu, Ketua Asosiasi Bawang Putih Indonesia (ABPI), Pieko Nyoto Setiadi mengatakan ada pengusaha importir yang telah terbit RIPH tetapi SPI nya tidak terbit, padahal telah memenuhi syarat wajib tanam seperti yang dialami Limbong dari PT. Adil Lestari dan PT Sinar Padang Sejahtera.

Sedangkan Yanti, salah seorang importir dari PT Rahmat Rezeki Bumi mengusulkan perlunya perpanjangan waktu hingga akhir Desember 2018 bagi wajib tanam dari RIPH 2017 karena terkait kesiapan benih.

Mengingat saat ini baru-baru panen sehingga benih tersedia paling cepat bulan Agustus dan disesuaikan dengan musim tanam, maka importir yang memperoleh RIPH 2017 melakukan penanaman semula bulan Juli 2018 menjadi paling lambat Desember 2018.

Sebagaimana diketahui, Indonesia tahun 1993-1995 pernah swasembada bawang putih. Namun setelah impor makin tinggi, petani tidak bergairah lagi menanam . Luas tanam pada tahun 1995 sebesar 21 ribu hektar terus menurun dan tahun 2016 tersisa 2 ribu hektar. Kini kebutuhan konsumsi bawang putih 96 persen diperoleh dari impor. Adapun realisasi impor tahun 2017 sebesar 559 ribu ton. [sam]

Read More

Kementan Jajaki Kerjasama Pengentasan Kemiskinan Dengan Asprindo

RMOL. Kepala Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian Agung Hendriadi menyambut baik dukungan Asosiasi Pengusaha Bumiputera Nusantara Indonesia (Asprindo) yang berniat menjajaki kerjasama dengan kementeriannya mendorong percepatan keberhasilan program pengentasan kemiskinan.

“Asprindo ini kami harapkan sebagai mitra yang dapat menjadi booster untuk meningkatkan percepatan program pengentasan kemiskinan,” kata Agung pada saat menerima audiensi dengan pengurus Asprindo, di Kantor Kementerian Pertanian Jakarta Selatan, Rabu (25/4).

Sinergi program Kementan dengan Asprindo, lanjut Agung, salah satunya diharapkan berperan sebagai pelaku yang dapat membuka akses pasar terhadap kelebihan produksi dari petani. Menurutnya prinsip kerjasama ke depan dapat mempercepat target yang ingin dicapai.

Senada dengan Agung, Pengurus Asprindo Bidang Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Irwansyah mengatakan, Asprindo memiliki perwakilan di 34 provinsi dan 30 perwakilan di luar negeri.

“Perwakilan kami di dalam dan luar negeri ini merupakan peluang yang besar untuk memasarkan produk pertanian. Untuk itu kami harap kolaborasi dengan Kementan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat ke bawah ini sangat strategis,” tambah Irwansyah.

Sementara itu Sekjen Asprindo Pusat Hasminto Yusuf mengungkapkan, Asprindo telah melakukan pemetaan program khusus pertanian yang sejalan dengan misi Asprindo yaitu Program Bekerja (Bedah Kemiskinan Rakyat Sejahtera) yang diusung Kementan.

“Ini sejalan dengan misi besar Asprindo dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” jelasnya.

Lebih lanjut Ia mengungkapkan, program tersebut diantaranya adalah Program Pekarangan Pangan Berkelanjutan dan Diversifikasi Pangan. Dalam hal ini, Asprindo dapat berperan dalam riset serta pengembangan produk produk pangan dan pertanian.

“Banyak hal yang yang perlu kita detailkan ke depan untuk fokus ke beberapa sektor kegiatan, semoga ke depan kerjasama ini dapat diwujudkan melalui MoU,” ujarnya.[dem]

Read More

Resmi, Kanomas Ditunjuk Jual Tiket Saudi Airlines

RMOL. PT Kanomas Bakadam Wisata yang merupakan group PT Kanomas secara resmi ditunjuk Maskapai Saudi Arabian Airlines menjadi Preferred Travel Agency (PTA) di Indonesia.

Menurut CEO Kanomas Umar Abdul Aziz Bakadam, penunjukkan tersebut berdasarkan pada hasil kinerja PT Kanomas yang selama bertahun-tahun terus mendukung usaha dari maskapai Saudi Arabian Airlines dengan menjual banyak tiket di Indonesia.

“Dari hasil loyalitas dan usaha besar itulah akhirnya PT Kanomas ditunjuk menjadi agen terpilih sebagai penjual resmi tiket Saudi Arabian Airlines,” kata Abdul Aziz dalam keterangannya, Rabu (25/4).

Dengan dipegangnya lisensi penjualan tiket Saudi Airlines oleh PT Kanomas Bakadam Wisata, Umar mengatakan, harga jual tiket penerbangan yang sebelum 1.250 dolar AS berhasil diturunkan menjadi 850 dolar AS.

“Kami mengharapkan, dengan harga tiket yang turun tersebut, tidak akan mengurangi pelayanan terhadap jamaah selama dalam perjalanan. Pelayanan akan tetap terbaik dan perlu juga ditambahkan, dengan harga jual tiket seperti itu, sudah meliputi asuransi,” katanya.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Bina Umrah dan Haji Kementerian Agama, Arfi Hatim menyambut positif ditunjuknya Kamomas sebagai PTA Saudi Airlines.

“Dengan demikian, kami mengharapkan Kanomas dapat memberikan kepastian tiket penerbangan bagi jamaah umrah di Indonesia. Sehingga, tak akan ada lagi jamaah yang terlantar.

Menurut Arfi, hal ini juga bisa memberikan pilihan bagi pelaku bisnis umrah untuk mendapatkan harga yang terjangkau dengan penerbangan yang direct (langsung). “Karena, penerbangan standar minimal pelayanan umrah itu maksimal satu kali transit saja. kalau ini direct (langsung) tanpa transit, tentu lebih bagus lagi,” tandasnya.[wid]

Read More