Pemerintah dorong peran swasta dalam pengembangan TOD di Jabodetabek

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) terus mendorong pihak swasta untuk ikut mendukung realisasi Transit Oriented Devolepment (TOD) di lingkungan Jabodetabek.

Kepala BPTJ Bambang Prihartono mengatakan, pemerintah memiliki keterbatasan terutama dalam hal pendanaan untuk merealisasikan program TOD di Jabodetabek. “Sehingga peran swasta menjadi sangat penting,” kata Bambang dalam keterangan resminya, Sabtu (21/4).

Baca Juga

Menurut Bambang, sudah tidak masanya lagi pengembangan kawasan hunian mengandalkan angkutan pribadi bagi mobilitas para penghuninya, sebaliknya sudah harusnya semua pengembangan kawasan berbasis TOD.

Sementara selama ini banyak pengembangan kawasan hunian yang tidak didukung oleh sistem jaringan transpoetasi publik sehingga menimbulkan kesemrautan lalu lintas.

Kawasan yang dibangun dengan konsep TOD setidaknya mensyaratkan beberapa hal diantaranya adalah tersedianya sistem transportasi berbasis angkutan umum massal untuk mobilitas para penggunanya.

Termasuk dalam hal ini adalah tersedianya jalur pedestrian atau jalur sepeda yang memadai bagi warga dari hunian mereka menuju moda transportasi atau dari satu moda ke moda lain. “Waktu berjalan kaki idealnya tak lebih dari 7 menit menuju pergantian moda,” ujar Bambang.

Selain itu, suatu kawasan TOD harus dibangun sedemikian rupa sehingga mengintegrasikan simpul aktifitas warga baik permukiman, area komersial, perkantoran dan area layanan publik. Integrasi ini dilakukan dengan berbasis moda angkutan umum massal.

Dalam dua tahun ke depan BPTJ menargetkan pembangunan 4 kawasan berorientasi TOD di kawasan Jabodetabek yaitu Terminal Poris Plawad (Tangerang), Baranangsiang (Bogor), Jatijajar (Depok) serta Pondok Cabe (Tangerang Selatan).

Pembangunan kawasan TOD tersebut nantinya direncanakan sepenuhnya menggunakan pembiayaan swasta. Perkembangan terkini untuk Termina Poris Plawad sedang dalam proses tender, menyusul Baranangsiang yang sedang dalam proses kajian desain. Sementara Pondok Cabe dan Jatijajar masih dalam proses pemindahan asset.

Selain rencana membangun kawasan TOD, langkah-langkah BPTJ dalam mewujudkan TOD di lingkungan Jabodetabek adalah memberikan rekomendasi teknis kepada para pengembang yang sedang membangun di kawasan Jabodetabek agar menerapkan prinsip TOD.

Salah satu di antaranya yang segera bergulir adalah pembangunan fasilitas Transfer Point di Kawasan TOD Gunung Putri di Podomoro Golf View, Cimanggis, Kabupaten Bogor. Pencanangan awal pembangunan fasilitas Transfer Point ini telah dilakukan pada 21 April 2018 lalu oleh Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) bersama Bupati Bogor dan Walikota Depok di lokasi tersebut.

Penyediaan fasilitas Transfer Point pada kawasan TOD Gunung Putri yang berada dalam kawasan Podomoro Golf View (PGV) merupakan hasil rekomendasi teknis Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Kementerian Perhubungan, di mana dalam kawasan dengan luas lahan 80 ha terdapat bangkitan dan tarikan perjalanan pada saat jam sibuk setelah kawasan terbangun sebesar 29.618 satuan mobil penumpang (SMP) per jam yang ekuivalen dengan 42.208 orang per jam.

Dalam rencana pengembangan TOD, Podomoro akan membangun stasiun LRT (light Rail Transit) yang terintegrasi dengan perpanjangan Jalur LRT Cibubur – Bogor, dan nantinya stasiun tersebut akan dihibahkan kepada pemerintah, sebagai peran aktif mendukung transportasi yang terintegrasi di Jabodetabek.

Reporter: Dina Mirayanti Hutauruk

Editor: Sofyan Hidayat

INDUSTRI PROPERTI

Related posts

Leave a Comment