Pihak Traveloka Tanggapi soal Harga Tiket Pesawat Rp 21 Juta

Harganya jelas sangat berbeda dengan kelas ekonomi.
Di saat yang sama, tiket pesawat ekonomi ludes terjual sehingga yang tampil di aplikasi marketplace hanya yang tersedia saja.
“Selain harga tersebut adalah harga kelas bisnis yang tentu saja jauh lebih mahal dibanding harga kelas ekonomi, yang pada saat viral kemarin sudah habis,” ujar Direktur Public Relations Traveloka Sufintri Rahayu dalam keterangan tertulis, Jumat (31/5/2019).
Sufintiri mengatakan, masyarakat harus jeli sebelum membeli tiket agar sesuai kebutuhan.
Masyarakat bisa mengatur kelas pesawat yang akan dinaiki di aplikasi tersebut.
Di Traveloka, misalnya, sudah ada filter untuk menyaring pencariannyang diinginkan saja, seperti kelas penerbangan, pilihan transit atau tidak, bahkan mengurutkan dari harga termurah.
Berikut cara melakukan filter daftar maskapai :
1. Setelah menentukan tujuan, tanggal bepergian, dan kelas penerbangan, halaman akan menampilkan hasil pencarian. Lalu, pilih menu filter.
2. Pada bagian ‘Transit’, pilih menu ‘Langsung’, untuk hanya menampilkan penerbangan langsung.
3. Klik ‘Pilih Penerbangan’
4. Laman akan menampilkan hasil pencarian daftar maskapai dengan penerbangan langsung
“Pengguna juga kami imbau untuk memastikan bahwa kelas penerbangan yang dicari sesuai dengan keinginan. Misal, jika ingin mencari kelas ekonomi, maka pada laman awal pencarian dapat memilih kelas ekonomi,” kata Sufintri.
Sufintri mengatakan, harga dan ketersediaan stok tiket sifatnya dapat terus berubah secara real-time.
Oleh karena itu, pengguna aplikasi disarankan untuk rajin-rajin mengecek ketersediaan tiket.
Pengguna juga bisa mengatur fitur Price Alert yang tersedia di Traveloka, terutama di saat-saat peak season seperti saat ini. [tn]
Lanjut ..

Lebaran di Jakarta, Jokowi Bakal Gelar Open House

Rencananya begitu ya,” ujar Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, pada Jumat (31/5/2019).
Selain itu, Moeldoko juga mengatakan orang nomor satu di Indonesia itu juga kemungkinan akan menggelar open house secara terbuka agar bisa bertemu langsung dengan masyarakat yang berkunjung. “Iya begitu (open house dengan masyarakat),” katanya.
Moeldoko menilai momen lebaran tahun ini merupakan ajang persatuan bagi masyarakat. Sehingga, tak ada lagi pertikaian antara sesama khususnya pasca pemilu 2019.
“Harapan kita dengan minal aidin wal faizin ini bisa membuka, membuka suasana yang tadinya enggak enak menjadi enak. membuka suasana yang tadinya saling memfitnah, sudahlah, hilang lagi lah,” paparnya.
“Membuka suasana yang persaudaraan, mungkin tadinya suami istri tegang, mungkin antar teman menjadi terganggu, momentum inilah bisa digunakan sebaik-baiknya. Jangan terlalu tegang, nanti menjadi cepat tua. kan begitu,” ungkap dia. [tsc]
Lanjut ..

Deddy Corbuzier: Saya Sedang dalam Perjalanan untuk Menuju Mualaf

Dan menurut lelaki 42 tahun itu, hal tersebut bukan lagi menjadi rahasia.
“Mungkin Anda semua tahu kalau saya dalam perjalanan untuk jadi mualaf. Dan itu sudah mennjadi rahasia umum,” kata Deddy Corbuzier di YouTube.
“Kalau lihat YouTube saya, banyak sekali saya bikin tentang Islam, dialog sama ustad, banyak sekali subscriber saya mendoakan saya dapat hidayah dan saya berterima kasih atas dukungannya,” sambung Deddy Corbuzier.
Namun, apa yang ingin disampaikan Deddy Corbuzier di YouTube sebenarnya bukan tentang ia menjadi mualaf. Tapi bagaimana ia belajar Islam dan diajarkan untuk meminta maaf.
Dalam video, Gus Miftah meminta Deddy Corbuzier untuk meminta maaf atas keriuhan yang terjadi di media sosial. Menurut Gus Miftah, meminta maaf bukan berarti salah, dan meminta maaf tidak membuat manusia hina.
“Yang perlu gue omongin sama lu, tidak semua yang benar itu dianggap orang baik. Gue yakin lu bener, tapi harus ente ingat, benar itu harus baik. Maka atas semua kegadugahn ini, saya nasihati agar Deddy minta maaf. Toh minta maaf itu mulia, minta maaf itu tidak hina. Apalagi hari ini ente lagi kenceng-kencengnya belajar Islam sama gue. Bahkan jutaan orang di sana berharaP lu segera jadi mualaf. Maka yang peru ente ingat, yang berhak jadi hakim itu Allah,” kata Gus Mifta.
Awalnya Deddy Corbuzier mengaku memperdebatkan nasihat Gus Miftah. Namun akhirnya ia sadar bawa menyelesaikan masalah bukan dengan kekerasan, atau bukan siapa yang benar siapa yang salah.
“Maka saya saat ini dalam proses pembelajaran saya sebagai seorang mualaf, saya juga merasa harus minta maaf. Saya minta maaf atas semua hal yang terjadi atas keributan dan kericuhan,” ujar Deddy Corbuzier.
“Entah saya salah atau benar, saya berada di dalam skenario keributan. Jadi saya dari lubuk hati paling dalam mintaa maaf. Untuk semua yang ada di dalm perisitiwa ini, termasauk subscriber yang terganggu, karena belakangan video saya tidak positif lagi, banyak drama. Saya minta maaf, biarkan benar atau salah Tuhan yang menuntukan,” sambung Deddy Corbuzier.
Sementara itu, permintaan maaf tersebut terkait dengan keriuhan yang terjadi akibat video Deddy Corbuzier yang bekerja sama dengan Cameo Project.
Dalam video kerja sama itu, Deddy Corbuzier dan Cameo Project membahas soal seorang pilot yang juga YouTubers, Captain Vincent Raditya. Seperti diketahui, Vincent Raditya baru-baru ini bikin heboh di YouTube channel-nya dengan mengajak terbang magician Limbad. Saat terbang, Kapten Vincent Raditya melakukan zero gravity yang membuat Limbad terkejut.
Deddy Corbuzier dan tim Cameo Project kemudian mendatangi Direktorat Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara (DKUPPU), dan memiinta pendapat soal Kaptain Vincent Aditya. Tak lama setelah itu, izin terbang Captain Vincent pun dicabut.
Banyak yang menyayangkan pencabutan linsensi terbang Captain Vincent dan tak sedikit warganet yang menyalahkan Deddy Corbuzier. [sra]
Lanjut ..

Aceh Minta Referendum, Riau Tuntut Otonomi Khusus ke Presiden Jokowi

Ia menjelaskan, bagi Riau, bukan Referendum seperti Aceh yang diinginkan dan diminta. Melainkan, Otonomi Khusus (Otsus), yang dideklarasikan sejak 11 Januari 2006 silam, ke pemerintah pusat.
“Kalau minta merdeka saya rasa tidaklah, tapi kalau Otsus itu tidak masalah, lagian Otsus ini juga sudah lama digaungkan,” ujar Asri, Kamis, 30 Mei 2019.
Asri meminta kepada masyarakat Riau agar tidak terpancing dengan isu referendum maupun isu separatis, sebab isu tersebut tidaklah benar.
“Jadi kita imbau masyarakat jangan terpancing dengan hal yang belum kita tahu kebenarannya begitu,” tutupnya.
Sebelumnya, Aceh melalui Ketua Dewan Pimpinan Aceh Partai Aceh (DPA PA) Muzakir Manaf alias Mualem menginginkan dilaksanakannya referendum atau hak menentukan nasib sendiri di Aceh, isu tersebut menjadi heboh di media sosial.
Pada Kamis, 11 Januari 2007, ribuan elemen masyarakat mendeklarasikan Riau Menuntut Otonomi Khusus (Otsus) sama dengan Aceh, dan Papua.
Pemicu permintaan Otsus ke Pemerintah Pusat kala itu dan hingga sekarang adalah ketidakadilan ekonomi terhadap Riau. Minyak yang terkandung dalam perut bumi Riau, serta minyak di atas permukaan bumi, Kelapa Sawit, dibawa semuanya ke Jakarta.
Riau hanya mendapatkan pembagian 15 persen saja dari pembagian minyak bumi tersebut. Sedangkan untuk kelapa sawit, Riau sama sekali tak mendapatkan hasil apa-apa, karena pajak-pajak dibawa ke Jakarta.
Ditambah lagi, pemerintahan Presiden Joko Widodo pada Triwulan IV 2017, hingga kini masih mengutang ke rakyat Riau sejumlah Rp 1,7 triliun. [kp]
Lanjut ..

Pesan Berantai Kepung Rumah Prabowo, BPN: Itu Cuma Cari Sensasi

Selain itu massa ini juga mengincar rumah Polonia, Seknas Prabowo-Sandi di Menteng dan juga Sekretariat Presidium Alumni 212 Jaktim yang berafiliasi dengan paslon Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.
Juru Bicara Badan Pemenagan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Andre Rosiade menuturkan orang yang menyebarkan pesan tersebut hanya mencari sensasi. Ia meragukan massa tersebut mempunyai nyali menduduki rumah Prabowo.
“Menurut saya ini orang-orang cari sensasi saja. Kita serahkan pihak kepolisian mengatasinya. Tapi saya enggak yakin mereka (massa) juga punya nyali,” ungkap Andre, Jumat (31/5).
Andre mengingatkan jangan sampai massa ini memancing pendukung Prabowo kembali turun ke jalan
“Jangan sampai mereka-mereka ini yang memprovakasi pendukung pak Prabowo karena mau duduki Kartanegara. (Mereka) paling hanya cari sensasi, alias caper,” ujar Andre.
Sementara itu, kepolisian memastikan tidak ada aksi massa hari ini.
“Tidak ada pemberitahuan (kepada pihak kepolisian) dan masih aman,” ungkap Kapolres Jakarta Selatan Kombes Polisi Indra Jafar.
Seperti diketahui, pesan yang tersebar di Whatsapp ini bukan hanya kali pertama. Sebelumnya pada 24 Mei 2019 muncul pesan berantai di WhatsApp dengan gerakan yang serupa yaitu untuk melakukan aksi mengepung Kertanegara pada jam 14.00 WIB. Tertulis dijudul pesan tersebut Undangan Ribuan Massa GNKR Siapkan Aksi Kepung Kertanegara: Kenapa Gak Siap Kalah?
Tertulis juga akan mengepung Kertanegara karena ingin meminta pertanggungjawaban. “GNKR Berencana akan menggelar aksi Kepung Kertanegara untuk meminta pertanggung jawaban terkait aksi brutal 22 Mei tersebut,” demikian pesan tersebut. [gtr]
Lanjut ..

Sandiaga Minta KPU Tidak Kejar Tayang

“Jangan kejar tayang karena kalau misalnya di kejar tayang akhirnya korban terus berjatuhan ini sangat sangat bertentangan dengan nilai-nilai hak asasi manusia,” kata Sandiaga di Jakarta Minggu (28/4/2019).
“Kalau orang disuruh kerja dari jam 8 sampai jam 12 malam, jam 9 sampai jam 12 malam, kelelahan kan hanya untuk mementingkan tenggat waktu atau deadline ini sangat tidak manusiawi menurut saya,” tambahnya.
Menurut Sandi, peristiwa meninggalnya ratusan petugas KPPS ini adalah sebuah bencana yang harus mendapat perhatian khusus dari seluruh elemen bangsa.
“Kalau diteruskan seperti ini korban terus berjatuhan, ini seperti killing field dan jangankan 300 lebih yang saya baca di Jawa Pos kemarin, Yang dilaporkan 326 Kalau tidak salah, tapi ini akan terus berlangsung. proses ini Paling tidak 5-6 hari karena rata-rata baru di angka 50 persen. Secara fundamental ada yang salah. Bukan hanya jujur adil bermartabat, tapi juga sehat,” katanya.
Lantas apakah Sandiaga sepakat bahwa perhitungan suara ini harus dihentikan sementara mengingat banyaknya jatuh korban.
“Saya harus koordinasi dengan Ikatan Dokter Indonesia sudah menyampaikan kekhawatirannya. Ini proses yang saya harus ada betul-betul penelahaan secara medis. Kenapa terjadinya korban yang yang terus-menerus berjatuhan seperti ini,” tandasnya.
Hingga saat ini, KPU mencatat jumlah petugas KPPS yang meninggal dunia sebanyak 272 orang, sedangkan 1.878 orang lainnya jatuh sakit. Berdasarkan data tersebut, total petugas KPPS yang meninggal dunia dan sakit berjumlah 2.150 orang. Data ini diambil Sabtu, 27 April 2019 per pukul 18.00 WIB. [tsc]
Lanjut ..

326 Petugas Pemilu Meninggal, Fahri Hamzah: Masih Percaya Semua Baik-Baik Saja?

Terkait hal ini, Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah dihubungi wartawan, Minggu (28/4/2019) mengaku heran kalau dalam situasi seperti saat ini, tidak ada yang bertanggungjawab atas banyaknya korban yang meninggal dunia dan jatuh sakit.
“Masihkah percaya bahwa semua baik-baik saja? Kita permisif terhadap nyawa manusia dan kita permisif kepada kegagalan yang dirayakankan sebagai sukses,” katanya.
Dijelaskan Fahri, dalam perang saja di mana-mana, jatuhnya korban setelah berminggu atau berbulan atau bertahun, sering menjadi alasan pemerintah diminta menghentikan perang atau bahkan pemerintah dijatuhkan.
“Ini bukan perang. Tapi ini hanya mengurus pencoblosan 1 menit, korban berjatuhan sampai ratusan. Ada apa?” ujar Anggota DPR RI dari Dapil Nusa Tenggara Barat (NTB) itu bertanya.
Lanjut Fahri, kita terpaksa melayani pikiran yang lemah, yang dangkal dan yang fatal. Bahkan, Tuhan dibawa untuk menaklukkan pikiran yang mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi.
“Lalu negara meyakinkan kita dengan kata-kata, “Mereka pahlawan gugur dalam tugas mulia”. Dan kita harus diam. Seakan tanggungjawab selesai?” tanya inisiator Gerakan Arah Baru (GARBI) itu.
Untuk diketahui, jumlah 326 orang petugas yang meninggal dunia pasca pencoblosan Pemilu serentak, dari jajaran KPU sebanyak 253 masing-masing dari Sumatera sebanyak 44 orang petugas KPPS, Jawa 179, Bali-Nusa sebanyak 8 petugas KPPS, Kalimantan 11 orang, Sulawesi 9 orang serta Maluku dan Papua 2 orang petugas KPPS. Sedang dari Bawaslu sebanyak 55 orang dan jajaran Polri sebanyak 18 orang.[tsc]
Lanjut ..

Menghakimi Politik Pasca Kebenaran

Pascakebenaran berbeda dengan kebiasaan menantang dan mencari kelemahan kebenaran.
Pascakebenaran justru menempatkan kebenaran di posisi kedua. Meski pascakebenaran dianggap sebagai masalah modern, ada kemungkinan bahwa ini sudah lama menjadi bagian dari kehidupan politik, tetapi kurang terkenal sebelum kehadiran Internet.
Pada tahun 2016, “post-truth” terpilih sebagai Oxford Dictionaries” _Word of the Year,_ karena merebak semasa referendum Brexit dan liputan media mengenai Pilpres A.S.
Perkembangan politik pascakebenaran mulai di perpolitikan Amerika Serikat, Australia, Britania Raya, Cina, India, Jepang, Rusia, Katalunya, Spanyol, dan Turki, serta di berbagai bidang debat karena didorong oleh perpaduan siklus berita 24 jam, keseimbangan palsu dalam laporan berita, dan pemasyarakatan media sosial.
Para pengamat politik di Indonesia yang rata-rata memiliki lembaga survey yang direkomendasi KPU sedang menggunakan frasa “pasca-kebenaran” sebagai tombak penikam paling ampuh untuk menggeser pencapaian yang diperoleh kubu Paslon 02 pasca-Pilpres 17 April 2019 lalu.
Mereka terhenyak dengan hasil perolehan suara Pilpres bagi Paslon 02 yang hampir mencapai 64 persen. Hal ini tentu “menyakitkan” karena membantai habis prediksi _quick count_ mereka yang menempatkan paslon 01 sebesar sekitar 54 persen dan paslon 02 sekitar 45 persen.
Perspektif politik pasca-kebenaran yang dipakai para pengamat dan pemilik lembaga survey untuk menghajar kubu 02 lebih pada emosi dibanding rasio, kelihatannya berat sebelah. Mereka lupa bahwa di kubu 01, hal yang sama (pengarusutamaan emosi dan repetisi pidato) pun berlaku. Lalu pertanyaannya, apa yang salah dari mereka yang memilih emosi dibanding mereka yang memilih rasio? Lagi pula dengan memilih rasio, dimanakah prestasi petahana yang bisa dirasionalisasikan?
Dalam novel _Nineteen Eighty-Four,_ George Orwell membayangkan sebuah negara yang mengganti catatan sejarah setiap hari agar pas dengan tujuan propaganda saat itu. Hemat saya, penguasaan atas media _mainstream,_ lembaga survey dan semua kekuatan negara, mestinya kubu petahana tidak perlu risau. Penggunaan semua kelengkapan negara saja sudah merupakan bentuk propaganda yang sangat kuat untuk memenangkan pertandingan ini. Namun kenyataannya kubu petahana terkesan berkilah dan bermanuver dengan berbagai dalih, seolah tak percaya dengan hasil yang mereka peroleh. _Last but not least,_ emosionalisasi politik itu wajar dan harus. _So what_ gitu lho !
Ciputat, masih pagi banget 280419
[tsc]
Lanjut ..