Hukum yang Tidak Tegak, Biang Terjadinya Sengketa Sosial

Portaldailynet, Jakarta – Kegaduhan yang akhir-akhir ini makin masif terjadi ditengarai akibat tidak tegaknya supremasi hukum di Negeri ini.Terjadi konflik-konflik horizontal di antara sesama anak bangsa. Timbulnya penolakan tokoh – tokoh masyarakat di berbagai daerah oleh sebagian ormas dan kalangan masyarakat tertentu. Berlanjut dengan dibalasnya penolakan dan pengusiran terhadap tokoh -tokoh ormas yang dulu melakukan penolakan. Perlakuan yg berbeda terhadap pelaku persekusi oleh aparat penegak hukum kerap terjadi. Adanya pembiaran atas perlakuan persekusi kepada pengguna kaos dengan #2019 ganti presiden, tapi di sisi lain begitu garang terhadap pelaku persekusi kepada…

Lanjut ..

Sejak 2013, Nazaruddin Sudah Dapat Remisi 26 Bulan 120 Hari

RMOL. Terpidana kasus suap Wisma Atlet SEA Games, M Nazarudin terus mendapatkan potongan tahanan atau remisi tiap tahun selama menjalani masa tahanan di Lembaga Pemasnyarakatan (Lapas) Klas 1 Sukamiskin Bandung Jawa Barat.

Bahkan, pada Hari Raya Idul Fitri 1439 Hijriah ini, Nazarudin mendapat remisi selama dua bulan karena telah menjadi Justice Collabolator (JC) dan telah membayar denda serta uang pengganti.

“Jadi yang bersangkutan sejak 2013 sudah mendapat total remisi Idul Fitri sebanyak 26 bulan 120 hari,” ujar Kasi Registrasi Lapas Klas 1 Sukamiskin Muna‎dhiroh, seperti diberitakan RMOLJabar, Jumat (15/6).

Kepala Lembaga Pemasyarakatan Klas 1 Sukamiskin Bandung, Wahid Husen sebelumnya menjelaskan, pada remisi Iedul Fitri 2018, 68 tahanan narapidana khusus dinyatakan mendapat remisi lebaran.

“Dari pidana khusus, yang baru turun SK 18 orang. Di antaranya Nazarudin dapat remisi dua bulan, untuk terpidana kasus besar lainnya gak ada yang dapat remisi,” ujarnya usai Sholat Ied di Lapas Sukamiskin Bandung Jawa Barat.

Wahid menjelaskan, terpidana Nazarudin mendapatkan remisi dua bulan berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 99/2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

“Pertimbangannya berkelakuan baik, kalau PP 99 itu dapat Justice colabolator dari penegak hukum, sudah bayar denda dan uang pengganti,” terangnya. [sam]

Lanjut ..

Berkelakuan Baik, Nazaruddin Dapat Remisi Dua Bulan

RMOL. Terpidana kasus korupsi Wisma Atlet SEA Games, Muhammad Nazaruddin mendapatkan remisi lebaran Idul Fitri 1439 Hijriah selama dua bulan.

Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kalapas) Klas 1 Sukamiskin Bandung, Wahid Husen menjelaskan, pada remisi lebaran 2018, 68 tahanan narapidana khusus dinyatakan mendapat remisi lebaran.

“Dari pidana khusus, yang baru turun SK 18 orang. Di antaranya Nazarudin dapat dua bulan remisi, untuk terpidana kasus besar lainnya enggak ada yang dapat remisi,” jelasnya usai Shalat Ied di Lapas Sukamiskin Bandung Jawa Barat, Jumat (15/6).

Wahid menjelaskan, remisi yang didapatkan mantan Bendahara Umum Demokrat itu berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) 99/2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

“Pertimbangannya berkelakuan baik, kalau PP 99 itu dapat Justice collabolator dari penegak hukum, sudah bayar denda dan uang pengganti,” ujarnya.

Sementara untuk terpidana lainnya seperti, politisi PKS Lutfi Hasan Ishak, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar, mantan Wali Kota Bandung Dada Rosada dan mantan Ketua Umum Demokrat Anas Urbaningrum, tidak mendapat remisi lebaran.

“Kalau sudah tidak dapat JC ya sudah, kalau JC nya enggak ada ya kita enggak bisa berikan,”‎ tandasnya. [sam]

Lanjut ..

Novanto Dan Nazaruddin Akrab Di Sukamiskin

RMOL. Mantan ketua DPR, Setya Novanto dan mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, M Nazarudin, duduk bersama di shaf pertama saat Sholat Ied di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas 1 Sukamiskin Bandung Jawa Barat, Jumat (15/6).

Seperti diberitakan RMOLJabar, keduanya tampak tenang bertakbir dan berdoa menjelang sholat Ied. Novanto dan Nazaruddin juga tampak berbincang sambil menerima salam dari jamaah yang ikut Shalat Ied.

Padahal, sebelum Novanto dijerat dalam perkara skandal korupsi KTP-El, Nazaruddin kerap kali menyebut dia terlibat.

Informasinya, Nazaruddin juga yang menyerahkan bukti-bukti keterlibatan Novanto dalam perkara yang merugikan negara triliunan rupiah tersebut.

Dalam acara itu, di samping Novanto juga terlihat mantan Menkumhan Patrialis Akbar‎. Dia tampil mengenakan blazer hitam.

Novanto menggunakan sarung warna coklat. Nampak sang istri Deisti Astriani Tagor beserta anggota keluarga lainnya juga hadir. Deisti tiba di Sukamiskin sekitar pukul 06.00 WIB. [sam]

Lanjut ..

DPR Janji Rampungkan RUU Terorisme Mei Ini

RMOL. DPR berjanji segera merampungkan pembahasan RUU Terorisme. Agar RUU tersebut bisa cepat disahkan, DPR pun menuntut instansi-instansi di Pemerintah yang terkait dengan pembahasan, satu suara. Perbedaan definisi antar instansi yang selama ini terjadi harus segera disatukan.

Janji DPR ini merespons pernyataan Presiden Jokowi yang berencana mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Terorisme jika RUU itu tidak rampung Juni nanti.

Alasannya, pembahasan RUU tersebut sudah terlalu lama. Sudah diajukan Pemerintah sejak Februari 2016, namun belum juga selesai. Sementara, Indonesia butuh payung hukum yang kuat untuk menindak tegas dan mencegah tindakan terorisme menyusul rangkai ledakan bom pada Minggu dan Senin kemarin.

Ketua DPR Bambang Soesatyo menjelaskan, pembahasan RUU Terorisme di DPR sudah 99 persen. Pada masa sidang lalu, DPR sebenarnya sudah siap mengesahkan RUU itu. Hanya saja, waktu itu pihak Pemerintah meminta ditunda karena kurang sreg dengan definisi yang dipakai. Antarinstansi Pemerintah juga masih ada perbedaan.

Agar RUU bisa disegera disahkan, politisi yang akrab disapa Bamsoet ini meminta instansi-intansi Pemerintah itu satu suara.

“Mendorong Pemerintah untuk segera satu kata di antara instansi-instansi terkait agar RUU tersebut bisa segera dilanjutkan pembahasannya di DPR. Kami targetkan pada Mei ini, di awal masa sidang nanti, (RUU Terorisme) bisa dituntaskan,” janji politisi Partai Golkar di Jakarta, Senin (14/5).

Dalam waktu menunggu RUU itu disahkan, Bamsoet meminta Badan Intelijen Negara (BIN) dan Intelijen Kepolisian meningkatkan kinerja dan kewaspadaan serta mengantisipasi pergerakan terorisme. Kemudian, Kepolisian juga harus meningkatkan intelijen untuk mencegah terjadinya bom bunuh diri.

Bamsoet yakin, Kepolisian telah memiliki data orang-orang yang akan melakukan kegiatan radikalisme dan pergerakan terorisme meski bersifat sporadis.

Bamsoet juga meminta Kejaksaan Agung segera melaksanakan eksekusi terhadap terpidana terorisme, baik hukuman seumur hidup ataupun hukuman mati. Dengan eksekusi itu, diharapkan embrio-embrio terorisme bisa dihilangkan.

Untuk Panitia Khusus (Pansus) RUU Terorisme, Bamsoet meminta untuk memasukkan sanksi pidana kepada pihak yang terkait dengan kelompok teroris dan segera menuntaskan frasa soal definisi terorisme.

“Kita harus mengedepankan kepentingan dan keselamatan rakyat, bangsa, dan negara. Sehingga, dalam kondisi tertentu, kita cukup berpijak bahwa terorisme adalah tindak pidana yang harus segera dilakukan penindakan. Tujuannya, agar tidak menyulitkan aparat penegak hukum dalam melakukan upaya-upaya pencegahan, khususnya bagi penyidik dan jaksa penuntut umum dalam pembuktian,” terangnya.

Kepada semua elemen masyarakat, Bamsoet menyerukan untuk bersatu melawan ancaman teroris. Masyarakat juga harus terus waspada. Sebab, bukan tidak mungkin, para teroris itu kembali melakukan aksinya di Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri nanti. [nes]

Lanjut ..

Ansyaad Mbai: Definisi Terorisme Tak Perlu Ada Di RUU Terorisme

RMOL. Setiap negara memiliki definisi terorisme yang berbeda. Namun definisi terorisme tidak masuk ke dalam Undang-Undang.

Begitu kata Mantan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Ansyaad Mbai saat diskusi publik bertema ‘Nasib Pembahasan RUU Terorime’ di Hotel Atlet Century Park, Senayan, Jakarta, Senin (14/5).

Ansyaad menambahkan definisi tidak masuk kedalam UU lantaran setiap lembaga negara memiliki definisi teroris yang berbeda. Ia mencontohkan Biro Investigasi Federal Amerika Serikat (FBI) memiliki definisi berbeda tentang teroris dengan badan intelijen AS (CIA).

Menurut Ansyaad Indonesia sangat tertinggal jika revisi UU Terorisme masih berkutat mengenai definisi teror.

“Alangkah bodohnya kita kalau masih berkutat dengan definisi, di Internasional sampai sekarang no global consensus tentang definisi, tiap negara itu punya definisi, Kemlu Amerika itu punya definisi, Jerman definisi lain, tapi semuanya itu UU nya tidak menyebut itu (definisi terorisme),” kata Ansyaad.

Lebih lanjut Ansyaad menyampaikan meskipun sebuah konferensi negara-negara Islam sempat merumuskan definisi resmi terkait Terorisme namun hingga sekarang konferensi tersebut juga tidak mampu merumuskannya.

Menurutnya, jika pemerintah dan DPR masih berdebat mengenai definisi terorisme maka RUU Teroris tidak akan pernah selesai. Apalagi dalam pembahasan di DPR setiap fraksi memiliki kepentingan untuk rekomendasi definisi teroris. Belum lagi dari kubu pemerintah yang juga memiliki kepentingan agar kekuasaan tetap terjaga. Hal ini pula yang membuat Ansyaad meragukan upaya DPR dan pemerintah dalam merumuskan definisi tersebut ke dalam UU Terorisme.

Di sisi lain, larutnya DPR dan pemerintah tentang definisi teror tidak membuat serangan teror di Indonesia berhenti.

“Saya di tahun 2011 mewakili pemerintah menghadiri konferensi negara Islam yang dipimpin Ahmad Dinejjad di Tehran temanya itu merumuskan definisi terorisme. Alhamdulillah sampai hari ini tidak ada. Apalagi dengan konstelasi di Pansus seperti itu yang dengan jelas-jelas ada orang partai yang membawa kepentingan partainya, bukan kepentingan melindungi masyarakat, tidak akan selesai definisi itu,” ujarnya.

Ia juga mengimbau pihak terkait untuk dapat mengembalikan definisi terorisme pada kriteria dari pasal UU Terorisme itu sendiri tanpa harus berkutat mengenai definisi yang pas baru UU Terorisme disahkan.

“Kapan kita mau melawan terorisme, jangan-jangan bukan terorisme saja yang kita lawan tapi di dalam kita sendiri,” ujarnya. [nes]

Lanjut ..

Wiranto: Tidak Ada Negosiasi Dengan Napiter, Tapi Ultimatum

RMOL. Presiden Joko Widodo meminta agar sikap pemerintah Indonesia dalam menghadapi terorisme selalu tegas.

Atas alasan itu, aparat keamanan tidak melakukan negosiasi dalam menghadapi kericuhan yang terjadi Rumah Tahanan Cabang Salemba, Depok, Jawa Barat.

Begitu kata Menkopolhukam Jenderal (purn) Wiranto dalam jumpa pers Komplek Mako Brimob, Kamis (10/5).

Dijelaskan Wiranto, melalui sebuah rapat koordinasi, aparat keamanan memberikan ultimatum kepada para narapidana teroris yang melakukan penyanderaan. Bagi mereka diberikan dua opsi, yaitu menyerah atau diserbu oleh pasukan Polri.

“Aparat keamanan memberikan ultimatum, bukan negosiasi. Menyerah atau dilakukan serbuan,� tegasnya.

Ada waktu yang diberikan kepada para napi teroris (napiter) untuk memikirkan ultimatum tersebut. Sebelum batas waktu berakhir, mereka menyatakan menyerah tanpa syarat.

“Sebanyak 145 dari dari 155 keluar menyerah tanpa syarat,� ujarnya.

Sementara 10 yang tidak mau menyerah diserbu di lokasi mereka bersembunyi.

“Makanya, ada bunyi tembakan, bom asap dan penyisiran yang dilakukan aparat,� jelasnya.

“Dalam serbuan itu, 10 teroris menyerah,� tutup Wiranto. [ian]

Lanjut ..

Wakapolri: Tidak Ada Negosiasi Dalam Operasi Penanggulangan Napi Teroris

RMOL. Wakil Kepala Polri Komjen Pol Syafruddin meluruskan tidak ada negosiasi yang dilakukan pihaknya saat mengakhiri aksi napi teroris di Rutan Salemba cabang kelapa dua, Depok, Jawa Barat.

Syafruddin proses yang dilakukan pihaknya hingga 36 jam ini merupakan upaya penanggulangan dengan pendekatan halus atau soft approace.

“Saya tekankan tidak ada negosiasi yang dilakukan, ini merupakan penanggulangan dilakukan soft approace. Kalau sebelumnya negosiasi saya koreksi, ini penanggulangan,” ujarnya dalam konfrensi pers di Mako Brimob, Depok, Jawa Barat, Kamis (10/5).

Syafruddin menambahkan saat ini pihaknya sedang mengisolasi para napi yang menyerahkan diri. Menurutnya hampir 90 persen dari 156 napi menyerahkan diri setelah 36 jam melakukan aksi penyanderaan di rutan yang berada di komplek Mako Brimob Kelapa Dua.

“Sekarang sedang sedang melakukan sterilisasi, kalau hitungan kita sampai terakhir semuanya sudah keluar, dan saya bisa pastikan 99 persen tidak ada korban dalam proses ke depan,” ujarnya. [nes]

Lanjut ..

Operasi Penanggulangan Aksi Napi Teroris Berakhir Pukul 07.15

RMOL. Operasi penanggulangan kericuhan yang terjadi Rumah Tahanan Cabang Salemba, Depok, Jawa Barat resmi berakhir pada Kamis (10/5) pagi pukul 07.15 WIB.

Penegasan ini sebagaimana disampaikan Wakil Kepala Polri Komjen Pol Syafruddin dalam jumpa pers di Mako Brimob.

“Operasi menanggulangi rusuh selesai pukul 07.15,� tegasnya.

Dia menegaskan bahwa seluruh tahanan teroris yang berjumlah 156 orang telah menyerahkan diri. Proses penanggulangan kericuhan yang berlangsung selama 36 jam ini dilakukan tanpa kekerasan.

“Seluruh tahanan teroris menyerahkan diri. Tidak ada negosiasi, pendekatan soft approach,� sambungnya.

Sementara saat ini, sambungnya, penanggulangan kericuhan tinggal finalisasi saja. Hasilnya, akan disampaikan dalam 1 jam mendatang.

“Tinggal finalisasi, nanti 1 jam lagi kami jumpa pers,� tukasnya. [ian]

Lanjut ..

Diluruskan, Kericuhan Terjadi Di Rutan Cabang Salemba, Bukan Mako Brimob

RMOL. Kerusuhan antara narapidana dan polisi bukan terjadi di Rumah Tahanan Mako Brimob Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat.

Wakil Kepala Polri Komjen Pol Syafruddin meluruskan bahwa kerusuhan yang terjadi sejak Rabu (9/5) dinihari itu terjadi di Rumah Tahanan Cabang Salemba.

“Saya luruskan, kejadian ini terjadi di Rutan Cabang Salemba,� ujarnya dalam jumpa pers di Mako Brimob, Kamis (10/5).

Kata dia, letak dari Rutan Cabang Salemba ini memang berada dalam markas Brimob.

Dalam kericuhan ini, sebanyak 5 anggota polisi meninggal. Kericuhan itu berlangsung selama 36 jam lantaran para napi berhasil merebut senjata api milik para polisi yang dibunuh.

Operasi menanggulangi kericuhan ini dinyatakan berhenti pada pukul 07.15. [ian]

Lanjut ..