Natalius Pigai: Dari 39 Janji Jokowi di Papua, Cuma 2 Sudah Ditepati


KRICOM – Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali mencalonkan diri sebagai Presiden dalam Pilpres 2019. Padahal selama empat tahun menjabat, banyak programnya yang belum terselesaikan hingga kini.

Mantan Komisioner Komisi Nasional untuk Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Natalius Pigai membenarkan hal tersebut. Dari 66 janji Jokowi, hanya dua yang baru terealisasi.

“Kurang lebih 66 janji Presiden yang secara langsung dan yang tidak tercatat itu sudah lebih dari mungkin ratusan lebih dari itu. Papua saja, ini ada 39 janji dan baru dua terealisasi yaitu Jalan Wamena dan ruas jalan baru,” kata Natalius saat ditemui di Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, Jumat (20/4/2018).

Natalius mengatakan janji-janji Jokowi yang lain yakni pengurangan kemiskinan dan jaminan kepastian hidup belum terealisasi. Bahkan tingkat kematian ibu dan anak khususnya di Papua masih sangat tinggi.

“Rasio kematian ibu dan anak cukup tinggi. Beberapa waktu lalu kita juga lihat hampir sekian puluh orang mati di Asmat demikian pula pada saat yang sama ada lebih dari 40-an orang mati di Kabupaten Dogiyai di Papua. Di tempat lain juga mengalami hal yang sama karena ini jaminan kepastian hidup yang tinggi, tidak begitu mampu ditepati oleh Presiden,” ungkapnya.

Oleh sebab itu, Natalius mengatakan kunjungan kerja Jokowi ke daerah-daerah dalam rangka menilik pembangunan infrastruktur nasional tak lebih dari sekadar wisata pembangunan. Jokowi dinilai tak mengetahui secara riil pembangunan di Indonesia.

Baca Juga : Diam-Diam, Amien Rais Ngebet Pengin Ketemu Presiden Jokowi

“Perjalanan Presiden ke daerah-daerah itu lebih berorientasi kepada wisata pembangunan. Wisata pembangunan melihat-lihat saja apa yang didengar oleh Presiden tapi Presiden tidak tahu pembangunan konkret di lapangan. Karena apa? Presiden hanya mendengar dari para stafnya,” katanya.

Dengan masih banyaknya janji-janji yang belum terpenuhi itu, Pigai pun menilai wajar jika rakyat kemudian merasa kecewa dengan pemerintah. Dengan kekecewaan itu, menurut Pigai rakyat berhak mencabut mandatnya dari Jokowi.

“Kenapa? Karena kedaulatan itu dimiliki oleh rakyat, kedaulatan tersebut diberikan pada presiden pada saat pemilihan, kemudian rakyat kalau merasa janji-janji harapan-harapannya tidak terpenuhi rakyat berhak mencabut kedaulatannya tersebut,” tutup Pigai.

Related posts

Leave a Comment