Antara Isu Tahun Politik dan Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK

Portaldailynet, Surabaya – Situasi perpolitikan Indonesia menjelang Pilpres 2019 semakin menghangat. Hal ini bisa terlihat bagaimana serunya partai-partai politik mencalonkan para kadernya untuk berlaga dalam Pilpres mendatang.

Apalagi setelah munculnya gerakan #2019GantiPresiden, seakan-akan angin kencang akan menerpa sang penguasa hari ini. Sehingga dengan berbagai cara dilakukan untuk mempertahankan posisinya.

Kita akan ambil beberapa sampel, bagaimana bisa seorang Tuan Guru Bajang Zainul Majdi yang ikut serta dalam aksi 212 berbalik haluan melakukan koalisi dengan mencalonkan diri sebagai cawapres mendampingi Jokowi. Ini adalah cara untuk membuyarkan konsentrasi lawan politiknya.

Sebagaimana berita yang tersebar di berbagai media, mengenai pelemparan bom molotov di rumah Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera, Kamis 19 Juli 2018 dini hari lalu.

Selain itu juga mengenai kasus terbakarnya mobil Neno Warisman. Mobil Daihatsu Xenia bernomor polisi B 1247 EKC milik Neno Warisman yang diparkir di taman depan rumah di Griya Tugu Asro Blok B2 Nomor 4, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, terbakar.

Neno menyebut, kejadian tersebut terjadi Rabu (18/7/2018) malam. “Iya, saya parkirnya di taman depan rumah, ya hanya beberapa langkahlah dari rumah,” kata Neno, saat dihubungi Sabtu (21/7/2018).

Pertanyaan yang muncul adalah ada apa dibalik teror ini. Ketua Komite III DPD RI Fahira Idris menyebut walaupun belum ada bukti keterkaitan teror ini dengan aktivitas politik keduanya, tetapi aparat harus mengusut aksi teror apapun bentuknya jelang pelaksanaan pilpres 2019.

“Menjelang Pemilu 2019, teror sekecil apapun harus diwaspadai. Tidak boleh dianggap peristiwa kriminal biasa. Kedua peristiwa ini harus diusut dan diungkap tuntas oleh aparat penegak hukum,” kata Fahira dalam keterangannya, Senin (23/7).

Ketua DPP Partai Gerindra Ahmad Riza Patria meminta kepolisian mengusut tuntas kasus pelemparan bom molotov ke rumah Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera pada Kamis (19/7/2018) dini hari.

Riza menduga ada motif politik di balik peristiwa teror tersebut.

“Saya kira begitu, terkait dengan politik bukan kepentingan pribadi atau masalah pribadi. Kami tentu minta polisi usut tuntas,” ujar Riza di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/7/2018).

Menurut Riza, peristiwa pelemparan bom molotov di rumah Mardani tak bisa lepas dari kampanye #2019GantiPresiden.

Contoh lain adalah dengan banyaknya kasus OTT KPK dan OTT bupati menjelang Pilpres 2019.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap 12 orang dalam operasi tangkap tangan di Lampung Selatan, Jumat (27/7/2018).

Bupati Lampung Selatan, Zainudin Hasan menjadi satu dari sejumlah orang yang diduga kena jaring operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Zainudin dan beberapa orang lainnya diciduk KPK karena diduga terlibat transaksi suap terkait proyek infrastruktur di Kabupaten Lampung Selatan.

Zainudin merupakan Ketua DPW Partai Amanat Nasional (PAN) Provinsi Lampung. Dia juga adik kandung Ketua Umum PAN sekaligus Ketua MPR Zulkifli Hasan.

Informasi dihimpun dari portal resmi Kabupaten Lampung Selatan, Jumat (27/), kiprah Zainudin menjadi Bupati Lampung Selatan dimulai pada 2015.

Selain bupati Lampung Selatan, sebelumnya KPK pun melakukan OTT terhadap bupati Purbalingga dan Klaten.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga Tasdi menerima suap pada sejumlah proyek selain pembangunan Purbalingga Islamic Center. Saat konferensi pers terkait operasi tangkap tangan, Selasa, 5 Juni 2018, Ketua KPK Agus Rahardjo menyatakan akan mendalami kasus tersebut.

Menurut wakil ketua DPR Fahri Hamzah mencurigai operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap sejumlah kepala daerah dilatari unsur politik. Sebab, kepala daerah tersebut kembali menjadi kandidat petahana Pilkada serentak 2018.

“Saya curiga penangkapan yang dilakukan KPK ini titipan dari pesaingnya (kandidat pilkada),” kata Fahri di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Kamis, 15 Februari 2018.

Tudingan itu bukan tanpa alasan. Menurut Fahri, hingga saat ini lembaga KPK bergerak secara mandiri tanpa pengawasan. Menurutnya, tak ada kontrol terhadap KPK itu pun membuat kecurigaan kandidat Pilkada yang berpotensi kalah bisa dengan sengaja mengorder aksi penangkapan.

Kesimpulannya adalah tahun politik telah memasuki fase yang semakin keras dan ketat. Fase yang yang sangat mungkin menghalalkan yang tidak halal dalam politik. Tahun 2019 telah didepan mata.Dalam hitungan yang tidak panjang lagi kita akan menyebrang memasuki tahun 2019. Dan sudah saatnya untuk memperbaiki kondisi Indonesia yang telah lama menginginkan adanya perubahan.

(Hr)

Related posts

Leave a Comment