BPJS Defisit, Masyarakat Miskin Dilarang Sakit

Portaldailynet, Jakarta – Defisit yang terus menerus dialami oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial( BPJS) Kesehatan pada 2019 ditengarai menjadi sebab sejumlah Rumah Sakit (RS) tidak lagi melayani pasien BPJS mulai 1 Januari. Kondisi tersebut membuat pasien kebingungan dan terlantar.

Tak tanggung-tanggung, Direktur Utama BPJS Kesehatan Fahmi Idris menyebut potensi defisit mencapai Rp 16,5 triliun.

“Itu baru proyeksi. Ini sangat tergantung dari audit sistem yang ada. Audit sistem akan melihat semuanya, kemudian akan satu per satu disisir semua tagihan yang jatuh tempo itu, termasuk juga memastikan apakah tagihan itu cukup meyakinkan Menteri Kesehatan dan Keuangan,” katanya.

Diberitakan sebelumnya bahwa sejumlah rumah sakit (RS) ramai-rami menghentikan layanan terhadap pasien BPJS Kesehatan. Kondisi tersebut terjadi di berbagai daerah sejak awal tahun 2019 ini.

Berdasarkan penelusuran CNBC Indonesia, mayoritas kebijakan ini baru diumumkan manajemen RS secara mendadak. Penghentian layanan terhadap pasien BPJS Kesehatan salah satunya dilakukan RS Karya Medika II Bekasi.

“Sehubungan dengan adanya perbaikan kerja sama antara RS Karya Media II dengan Jaminan Kesehatan Nasional [JKN] (BPJS), maka dengan ini kami manajemen RS Karya Medika II menginformasikan untuk sementara waktu tidak melayani pelayanan kesehatan dengan penjaminan BPJS,” tulis Surat Pemberitahuan No 156/DIR-RSKMII/XII/18.

Surat tersebut ditandatangani Pjs Direktur RS Karya Medika II, Dr Robinhood Damanik tertanggal 31 Desember 2018. Dalam surat tersebut, tercantum pula bahwa penghentian layanan baik rawat jalan maupun rawat inap, berlangsung mulai 1 Januari 2019 pukul 24.00 WIB, sampai adanya kesepakatan kembali dengan BPJS Kesehatan.

Kebijakan serupa juga juga dilakukan RS di daerah lain seperti RS Citama Bogor, RSUI Kustati Surakarta di Jawa Tengah, RS MM Indramayu di Jawa Barat, dan belasan RS di Jawa Timur. Kondisi sama juga berlangsung di banyak RS lain di luar Jawa.

“Dengan hormat kami sampaikan. Mulai tanggal 1 Januari 2019 pukul 00.00 Rumah Sakit MM tidak melayani peserta JKN-KIS (BPJS) dan BPJS Mandiri. Demikian untuk diketahui, terima kasih atas perhatiannya,” tulis pengumuman yang ditandatangani Direktur RS MM Indramayu, dr Suwardi Astradipura MARS, dalam edaran tertanggal 1 Januari 2019.

Kepala Humas BPJS Kesehatan, M Iqbal Anas Ma’ruf, tidak membantah adanya penghentian kerja sama dengan sejumlah RS. Hal ini berkaitan dengan syarat sertifikasi akreditasi yang wajib dimiliki setiap fasilitas kesehatan (Faskes) Mitra BPJS Kesehatan.

Koordinator BPJS Watch Indra Munaswar menilai pemutusan kontrak karena aturan baru soal kewajiban akreditasi cuma akal-akalan. Ia menduga BPJS Kesehatan sedang menekan laju pengeluaran untuk pembayaran tagihan rumah sakit yang bikin keuangan mereka defisit.

Lagi pula, kata Indra, jika dalihnya adalah aturan, mengapa sejak awal rumah sakit yang tak memiliki akreditasi tetap diperbolehkan bekerja sama. Ia mencontohkan, misalnya, RSUD Jati Padang yang sudah membuka layanan bagi pasien BPJS kendati baru berdiri pada 2017 dan belum terakreditasi.

BPJS Kesehatan diduga sedang menekan laju pengeluaran untuk pembayaran tagihan rumah sakit yang bikin keuangan mereka defisit.

Secara terpisah, Dirjen Pelayanan Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan Bambang Wibowo, mengakui akreditasi bukanlah syarat wajib untuk kerja sama rumah sakit dengan BPJS.

Kewajiban itu hanya ditekankan kembali agar rumah sakit yang belum terakreditasi, berkomitmen untuk segera akreditasi dan memenuhi standar pelayanan seperti diamanatkan Undang-Undang nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit.

Jadi sebenarnya ada apa dengan BPJS kesehatan. Siapa yang harus bertanggungjawab?  Sedangkan Presiden saja tidak mau menerima laporan defisit BPJS ini. Lalu untuk apa masyarakat di wajibkan untuk mengikuti program BPJS.

Karena ketidakjelasan dan kesemrawutan pengurusan BPJS, membuat semua unsur yang ada didalamnya mengalami kerugian. RS mengalami kerugian besar karena telatnya pembayaran dari BPJS sehingga operasional RS terganggu. Para Dokter menjadi seba salah,satu sisi tidak berdaya dengan kebijakan RS, satu sisi tidak tega dengan pasien karena rasa kemanusiaan. Dan yang paling menderita dan mengalami kerugian terbesar adalah pasien dari masyarakat menengah ke bawah karena tidak tahu harus mengadu kemana lagi.

Sungguh menjadi pertanyaan yang amat besar, sebenarnya bagaimana BPJS dikelola? Kemana dana iuran dari masyarakat? Apakah murni untuk membiayai kesehatan masyarakat atau dipakai untuk hal hal yang lain?

Alih-alih melakukan perubahan dan perbaikan di dalam BPJS Kesehatan untuk menghilangkan atau megurangi defisit. Akan tetapi kenapa solusi yang di kedepankan selalu penambahan atau kenaikan iuran kesehatan. Bukankah itu akan menambah lagi beban bagi masyarakat miskin.

Akhirnya masyarakat miskin yang dipersalahkan, dijadikan kambing hitam atas defisit yang dialami BPJS Kesehatan. Defisit terjadi karena Iuran masyarakat miskin tidak lancar. Banyaknya masyarakat miskin yang sakit. Dan pada akhirnya masyarakat miskin dilarang sakit.

(jo)

Related posts

Leave a Comment