Demi Kursi, Demokrat Lakukan Politik Dua Kaki

Portaldailynet, Jakarta – Situasi perpolitikan Indonesia menjelang pesta demokrasi mendatang semakin meningkat. Berbagai isu pun muncul, diantaranya adalah penemuan data Daftar Pemilih Ganda oleh kubu Prabowo – Sandiaga. Selain itu, muncul tentang politik dua kaki yang dilancarkan oleh partai Demokrat.

Partai Demokrat memberi lampu hijau bagi kader-kadernya yang mendukung Joko Widodo (Jokowi) di Pilpres 2019. Padahal, partai yang didirikan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu sudah menyepakati dasar-dasar koalisi dengan Gerindra dalam menghadapi Pilpres 2019 mendatang.

Bagaimana ini bisa terjadi, satu tubuh berlayar pada dua perahu yang berbeda. Meski demikian, masih juga mengelak apabila partai yang dulu pernah berkuasa di Indonesia melakukan politik dua kaki.

Wasekjen Demokrat Andi Arief menegaskan, partainya tak bermain di dua kaki. Menurut Andi, kadang ada beda keperluan antara Pileg dan Pilpres.

“Kan kita perlunya untuk pileg, jadi misalnya kan sudah dibicarakan juga dengan Pak Prabowo di beberapa daerah yang kita tidak… bukannya main dua kaki tapi memang misalnya kayak di NTT, di Bali, Papua kan memang di sana bukan basis Prabowo,” tutur Andi di kediaman SBY, Jalan Mega Kuningan, Jakarta Selatan, Minggu (9/9/2018).

Komandan Kogasma PD Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) telah angkat bicara mengenai dukungan DPD Papua ke Jokowi-Ma’ruf. AHY mengatakan partainya hanya bersikap demokratis.

“Relatif, kalau dibilang banyak (yang mendukung Jokowi), saya tidak yakin. Yang jelas, Partai Demokrat adalah partai yang demokratis,” kata AHY di sela-sela kunjungannya ke Muslim Timah Pangkalpinang, Senin (10/9).

Pertanyaanya adalah sejak kapan dan kenapa politik dua kaki muncul di dunia perpolitikan Indonesia. Untuk menjawab pertanyaan ini, mari kita menengok kembali pada masa-masa yang silam.

Masa kerja Pansus Angket Century telah berakhir. Fraksi-fraksi di DPR telah menyampaikan kesimpulan akhir di Pansus. Dari Sembilan fraksi di DPR, tujuh fraksi – Golkar, PDIP, PKS, PAN, PPP, Gerindra, dan Hanura – dengan gradasi bahasa berbeda menyimpulkan adanya unsur penyimpangan dan pelanggaran aturan dalam proses kebijakan pengucuran dana talangan (bailout) terhadap Bank Century. Praktis hanya Partai Demokrat dan PKB yang berada di posisi “pembela” pemerintah dan menyimpulkan bahwa kebijakan bailout kepada Bank Century sudah sesuai prosedur dan tidak ada unsur pelanggaran.

Begitulah, fenomena politik abnormal dalam logika koalisi pemerintahan adalah jika posisi partai-partai mitra koalisi justru berseberangan dengan pemerintah. Mitra koalisi Pemerintahan seperti Golkar, PKS, PPP, dan PAN justru memiliki kesamaan pandangan dengan partai-partai di kubu oposisi. Padahal Golkar, PKS, PPP, dan PAN masing-masing mendapatkan jatah posisi menteri di Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II.

Hal ini menunjukkan bahwa partai-partai mitra koalisi pemerintah berdiri di dua kaki, berkoalisi dengan pemerintahan dengan kompensasi jatah jabatan menteri, pada saat yang sama juga menjalankan peran oposisi di DPR.

Kesimpulannya, politik dua kaki yang dilancarkan oleh partai Demokrat hanya ingin memuluskan jalan AHY mendapatkan kursi di DPR.

(hr)

Related posts

Leave a Comment