Diskriminasi Hukum, Keadilan Lenyap

Portaldailynet, Jakarta – Kuasa hukum Eggi Sudjana, Pitra Romadoni Nasution didampingi sekelompok ibu-ibu menyambangi Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri hari ini, Senin, 8 Oktober 2018. Pitra, mewakili Eggi Sudjana, mengatakan melaporkan balik Farhat Abbas tentang pembuatan laporan palsu.

“Farhat Abbas telah mencemari nama baik. Tuduhan terhadap Eggi Sudjana ini menimbulkan fitnah,” kata Pitra di gedung Bareskrim Polri, Gambir, Jakarta Pusat. Menurut dia Farhat Abbas telah menuduh adanya konspirasi jahat yang dilakukan oleh 17 orang dalam laporannya.

Kuasa Hukum Eggi Sudjana, Pitra Romadoni Nasution, melaporkan Farhat Abbas ke Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri dengan tuduhan mencemarkan nama baik kliennya. Farhat melaporkan Eggi dan 16 politikus lainnya pada 3 Oktober lalu karena dianggap menyebarkan berita bohong soal pengeroyokan Ratna Sarumpaet.

“Tuduhan terhadap Eggi ini menimbulkan fitnah bagi klien saya. Farhat telah menuding adanya konspirasi dan fitnah yang dilakukan oleh 17 orang dalam laporan Farhat,” ujar Pitra di kantor Bareskrim Polri, Jakarta, Senin (8/10/2018).

Namun saat keluar dari Bareskrim, Pitra tidak menunjukkan bukti nomor tanda diterimanya laporan. Menurut polisi, kata Pitra, laporannya ditolak karena harus menunggu perkara Farhat Abbas selesai diproses hukum.” Kita hari ini sangat dikecewakan sebagai advokat, Polri saya rasa sudah tidak netral lagi hari ini,” kata Pitra seusai mengadukan laporan.

Ia mengatakan, telah terjadi diskriminasi soal penanganan laporan oleh Polri. “Kami sangat kecewa. Panglima saat ini bukan hukum, tapi politik,” kata kuasa hukum Eggi Sudjana yang lain, Elidanetti. Masalah ini, kata dia, harus diusut karena ada unsur politik apa di balik ini semua.

Tidak kali ini saja polri melakukan diskriminasi hukum, pada kasus pelaporan Denny Siregar berkaitan dengan ujaran kebencian dan editan kalimat tauhid yang terdengar saat pengeroyokan terhadap seorang suporter Persija Haringga Sirla di Bandung, oleh Aliansi Santri Indonesia. Yang samapai saat ini tidak ada tindakan yang signifikan seperti pada kasus laporan hoax Ratna Sarumpaet.

Seperti di ketahui bahwa Aliansi Santri Indonesia melaporkan Denny Siregar, pegiat media sosial atas kasus penistaan agama ke Bareskrim Mabes Polri karena mengunggah video pengeroyokan suporter di Bandung.

Laporan itu diterima oleh kepolisian dengan nomor surat tanda terima laporan STTL/976/IX/2018/BARESKRIM.

“Sudah kami laporkan saudara Denny Siregar atas tindak pidana hate speech,” kata Pengacara Aliansi Santri Indonesia, Muhammad Fayyadh di Bareskrim Jakarta, Kamis (27/9).

Denny Siregar dianggap menyebarkan informasi yang belum diketahui kebenarannya. Adapun video yang disebarkan Denny di Twitter adalah video kerusuhan suporter Persija dan Persib dengan suara Lailahaillallah saat pertandingan Liga 1 beberapa waktu lalu.

“Ia mengirim dan menyebar berita hoaks. Dia enggak tahu itu benar tapi melalui Twitter ia menyebar video pelaku yang membunuh supporter The Jak,” kata dia.

Fayyadh mengungkapkan penyidik mengenakan dua pasal kepada Denny. Dua pasal itu ialah Undang Undang nomor 28 ayat 2 tentang ITE dan Pasal 156a KUHP tentang Penistaan agama.

Menanggapi hal tersebut, Denny tak mau ambil pusing dan menilai laporan ke polisi atas dirinya itu tak memiliki dasar bukti yang dapat memberatkannya.

“Saya tunggu saja sambil ketawa. Mereka enggak punya dasar. Bukti hukum lemah. Sia-sia. Paling mentah di kepolisian,” kata Denny saat dihubungi CNNIndonesia.com, Jumat (28/9).

Entah ini suatu kebetulan ataupun tidak, tapi bisa di lihat, dan dirasakan bagaimana perlakuan aparat hukum dalam menangani kasus kasus hoax dan ujaran kebencian. Bila yang menjadi korbannya ataupun pelapornya adalah dari pihak pendukung petahana, Polri dengan sigap dan cekatan akan mengeluarkan segala upaya agar proses hukumnya dapat berjalan dengan cepat. Tapi bila yang menjadi korban dan pelapor dari pihak oposisi, proses hukum akan menjalani begitu banyak prosedural, lambat dan terkesan mengesampingkan.

Jika hukum dan aparaturnya tidak lagi netral lalu kepada siapa lagi rakyat mencari keadilan. Bila yang melakukan hoax dan memberikan harapan-harapan palsu adalah Pemerintah atau penguasa masih adakah harapan keadilan akan didapatkan.
Mungkin hukum di Indonesia bukan hanya tumpul keatas tajam ke bawah, tapi mungkin telah bener benar buta kebenaran.

(jo)

Related posts

Leave a Comment