Hukum di Indonesia Dirusak oleh Para Penegak Hukum

Portaldailynet, Jakarta – Masyarakat Indonesia dibuat terkejut oleh putusan pengadilan kasus pembakaran bendera bertuliskan kalimat tauhid. Pasalnya, peristiwa pembakaran bendera bertuliskan kalimat tauhid yang dilakukan oleh Faisal dan Mahfudin pada hari santri nasional beberapa minggu yang lalu, telah membangkitkan emosi umat Islam di beberapa daerah. Buktinya, mereka melakukan aksi dengan tema Aksi Bela Tauhid di beberapa kota di Indonesia.

Namun kenyataannya, keputusan pengadilan yang diberikan kepada para pelaku pembakaran bendera hanya dipenjara selama 10 hari dan dikenakan denda sebesar Rp. 2000. Ini merupakan keputusan yang menyakitkan seluruh umat Islam Indonesia.

Pengamat Hukum Pidana UI, Prof Mudzakier mengatakan, harusnya, Faisal dan Mahfudin dikenakan Pasal 156 dan 156a tentang nengujarkan kebencian dimuka umum dan mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan terkait pembakaran bendera Tauhid di Garut pada Hari Santri 22 Oktober 2018 lalu.

Anehnya, justru polisi memburu orang yang merekam dan mengunggah video pertama kali dalam kasus pembakaran bendera saat peringatan Hari Santri Nasional di Limbangan, Garut, Jawa Barat.

“Yang merekam dan meng-upload sedang dalam penyelidikan Tim Cyber kami melalui Direktorat Cyber Bareskrim,” kata Kapolda Jabar Irjen Pol Agung Budi Maryoto setelah rapat koordinasi sekaligus silaturahim bersama Tokoh Ulama se-Jawa Barat di Mapolda Jabar, Kota Bandung, Selasa (23/10/2018).

Begitulah, keajaiban-keajaiban hukum di Indonesia yang notabene nya negara berdasarkan hukum. Tapi malah hukum itu diciderai oleh para pemegang hukum itu sendiri.

Bandingkan dengan beberapa kasus yang pernah terjadi di negara ini. Dulu pernah ada seorang Kakek bernama darsito yang Berusia 75 tahun terpaksa harus berurusan dengan pihak berwajib setelah mencuri 2 sisir pisang gepok dan memasuki perkebunan orang tanpa izin.

Kasus dinyatakan lengkap dan jaksa penuntut sendiri menuntut kakek Darsito dengan pasal tindak pidana pencurian ringan (Pasal 364 KUHP) dengan ancaman hukuman maksimal 18 bulan penjara.

Padahal bisa jadi, dia mencuri karena terpaksa disebabkan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan bukan adanya unsur kesengajaan, berbeda dengan para pelaku pembakaran bendera. Mereka melakukan itu karena ada unsur kesengajaan dan kebencian, namun yang terjadi adalah keputusan yang tidak adil.

Itulah hukum di Indonesia, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD mengakui bahwa sektor hukum merupakan hal yang harus dibenahi di pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.

“Aparat penegak hukum kita itu rusak. Kita tidak bisa menutup mata. Jual beli hukum terjadi,” kata Mahfud dalam acara satu meja di Kompas TV, Rabu (1/8/2018).

Pertanyaan yang sekaligus merupakan kesimpulan bahwa hukum di Indonesia telah dinodai oleh para penegak hukum itu sendiri. Solusinya adalah harusnya para penegak hukum bukan mewakili dari partai politik penguasa karena mereka akan punya kepentingan.

(hr)

Related posts

Leave a Comment