Idrus Marham Dituntut 5 Tahun Penjara

Jakarta, Gatra.com – Tim jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntut mantan Menteri Sosial (Mensos) dan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Golkar, Idrus Marham‎, dihukum 5 tahun penjara dan membayar denda Rp300 juta subsider 4 bulan kurungan‎.

Jaksa Penuntut Umum KPK, Lie Putra Setiawan, membacakan tuntutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Kamis (21/3), mengatakan, pihaknya menuntut Idrus dijatuhi hukuman tersebut karena dinilai terbukti bersama-sama dengan Wakil Ketua Komisi VII DPR dari Fraksi Partai Golkar, Eni Maulani Saragih, menerima hadiah sejumlah Rp2,25 miliar dari pengusaha Johanes Budisutrisno Kotjo.

“Menyatakan terdakwa Idrus Marham terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagai mana dakwaan kesatu pertama,” kata Lie.

Tuntutan tersebut disampaikan setelah penuntut umum mempertimbangkan hal-hal yang membertkan dan meringankan bagi terdakwa Idrus. Hal yang memberatkan, perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana korupsi.

“Hal yang meringankan, terdakwa berlaku sopan selama pemeriksaan di persidangan, terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya, terdakwa tidak menikmati hasil kejahatannya,” ujar Lie.

Dalam perkara ini, penuntut umum KPK tidak menuntut pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti maupun pencabutan hak politik kepada Idrus karena sudah dibebankan kepada Eni.

“Terhadap Eni Maulani Saragih telah dimintakan pembayaran uang pengganti sejumlah Rp10,35 miliar dan 40 ribu dolar Singapura, termasuk di dalamnya uang sejumlah Rp2,25 miliar yang Eni Maulani Saragih terima bersama-sama dengan terdakwa guna keperluan pelaksanaan munaslub Partai Golkar, karenanya terhadap diri terdakwa tidak dikenakan lagi pembayaran uang pengganti,” kata Jaksa Penuntut Umum KPK, Heradian Salipi.

Tujuan pemberian uang itu adalah agar Eni membantu Johanes Budisutrisno Kotjo mendapatkan proyek “Independent Power Producer (IPP) Pembangkit Listrik Tenaga Uap Mulut Tambang Riau 1 (PLTU MT Riau 1) antara PT Pembangkitan Jawa Bali Investasi (PT PJBI), Blackgold Natural Resources (BNR) Ltd dan China Huadian Engineering Company (CHEC), Ltd.

“Adanya kesepakatan untuk melakukan tindak pidana (meeting of mind) berupa meminta uang kepada Johanes Budisutrisno Kotjo guna mengumpulkan dana Munaslub Partai Golkar serta kepentingan kampanye suami Eni Maulani Saragih selaku calon bupati di Temanggung yang ditindaklanjuti terdakwa dan Eni Maulani dengan pertemuan dua kali di kantor Johanes Budisturisno Kotjo,” kata Heradian.

Awalnya, pengurusan IPP PLTU MT Riau 1 dilakukan Eni dengan melaporkan kepada mantan Ketua Umum Partai Golkar, Setya Novanto (Setnov). Namun setelah Setnov ditahan KPK dalam kasus KTP-e, Eni Maulani melaporkan perkembangan proyek tersebut kepada Idrus Marham.

Idrus melakukan komunikasi dengan Eni Maulani Saragih. Dalam komunikasi tersebut, terdakwa selaku penanggung jawab Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar mengarahkan Eni Maulani Saragih selaku bendahara untuk meminta uang sejumlah US$2,5 juta kepada Johanes Budisutrisno Kotjo guna keperluan Munaslub Partai Golkar tahun 2017.

Selanjutnya pada 25 November 2017, Eni mengirim WhatsApp (WA) kepada Kotjo untuk meminta uang sejumlah US$3 juta dan SGD 400 ribu. Kotjo menjawab, “Senin di darat deh”.

Pada 15 Desember 2017, Idrus bersama dengan Eni menemui Kotjo di kantornya di Graha BIP Jakarta. Dalam pertemuan itu Kotjo menyampaikan fee sebesar 2,5% yang akan diberikan kepada Eni jika proyek PLTU MT Riau 1 berhasil terlaksana.

Kotjo lalu pada 18 Desember 2017 memerintahkan sekretaris pribadinya untuk memberikan uang sebesar Rp2 miliar kepada Idrus dan Eni melalui Tahta Maharaya di graha BIP.

Pada 27 Mei 2018, Eni mengirimkan WA lagi untuk meminta sejumlah Rp10 miliar guna keperluan pilkada suaminya, Muhammad Al Khadziq yang mencalonkan diri menjadi Bupati Temanggung. Nantinya, uang tersebut akan diperhitungkan dengan besaran “fee” yang akan dibagi oleh Kotjo setelah proyek PLTU MT Riau 1 berhasil. Namun Kotjo menolak permintaan tersebut dengan mengatakan “saat inicashflow lg seret”.

Karena WA Eni tidak ditanggapi, maka Idrus dan Eni menemui Kotjo di kantornya pada 5 Juni 2018 dan meminta Kotjo memenuhi permintaan Eni dengan mengatakan, “tolong adik saya ini dibantu…buat pilkada”.

Pada 8 Juni 2018, Eni kembali meminta Idrus menghubungi Kotjo. Idrus pun menghubungi Ktojo melalui WA dengan kalimat “Maaf bang, dinda butuh bantuan untuk kemenangan Bang, sangat berharga bantuan Bang Koco..Tks” agar memberikan uang yang diminta Eni.

Setelah mendapat pesan WA tersebut, Kotjo lalu memberikan uang sejumlah Rp250 juta kepada Eni malalui Tahta Maharaya di kantornya pada 8 Juni 2018.

Pada 27 Juni 2018, Eni mengabarkan kepada Kotjo melalui WA bahwa suaminya menang telak di Pilkada Temanggung dan menanyakan soal CHEC Ltd. Kotjo menjawab, “Insyaallah aman”. Kemudian Eni menyampaikan sebentar lagi bisa membayar utang “fee” yang akan diberikan oleh Kotjo dengan mengirim pesan “suip, bisa bayar utang”.

Dari total penerimaan uang dari Johanes Kotjo sejumlah Rp2,25 miliar tersebut sejumlah Rp713 juta diserahkan oleh Eni Maulani Saragih selaku bendahara kepada Muhammad Sarmuji selaku Wakil Sekretaris “Steering Committe”Munaslub Partai Golkar tahun 2017.


Menurut penuntut umum KPK, perbuatan terdakwa Idrus ini terbukti melanggar Pasal 12 huruf a Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP. Atas tuntutan ini, Idrus akan mengajukan pledoi pada 28 Maret 2019.

Terkait perkara ini, Eni Maulani Saragih pada 1 Maret 2019 lalu telah divonis 6 tahun penjara ditambah denda Rp200 juta subsider 2 bulan kurungan. Selain itu, Eni harus membayar uang pengganti sebesar Rp5,87 miliar dan SGD 40 ribu.

Sedangkan Johanes Budisutrisno Kotjo diperberat hukumannya oleh Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta menjadi 4,5 tahun penjara ditambah denda Rp250 juta subsider 6 bulan kurungan.


Iwan Sutiawan/Antara

Original Source

Related posts

Leave a Comment