Isu Radikalisme Kampus merupakan Sarana Penghambat Hidup Berdemokrasi

Portaldailynet, Surabaya – Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komjen Polisi Suhardi Alius mengatakan mahasiswa baru rentan terpapar radikalisme.

“Mahasiswa baru sangat rentan dengan penyebaran paham negatif ini,” katanya saat memberikan kuliah umum di hadapan lebih dari 1.700 mahasiswa baru Institut Teknologi Nasional, Bandung, Minggu (26 /8 /2018).

Direktur Pencegahan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Brigjen Pol Hamli mengatakan ada dua faktor yang membuat radikalisme masuk di lingkungan kampus. Salah satunya karena pemahaman agama yang kurang.

Faktor kedua, menurutnya, karena mahasiswa kekurangan wawasan kebangsaan. Karenanya, dua hal itu harus didorong untuk menanggulangi radikalisme masuk ke kampus.

“Bahwa memahami Islam itu harus secara komprehensif, memahami tidak hanya satu tapi harus komprehensif jangan hanya satu tafsir yang dia lihat supaya nanti tidak terjebak hanya itu-itu aja,” imbuhnya.

Pertanyaannya adalah kenapa kampus menjadi lahan emas bagi paham radikalisme, seperti informasi yang dilansir Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT).

Menurut Direktur Pencegahan BNPT, Hamli mengatakan hampir semua perguruan tinggi negeri (PTN) sudah terpapar paham radikalisme.

“PTN itu menurut saya sudah hampir kena semua (paham radikalisme), dari Jakarta ke Jawa Timur itu sudah hampir kena semua, tapi tebal-tipisnya bervariasi,” kata Hamli dalam sebuah diskusi di bilangan Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (25/5) lalu.

Dia membeberkan Universitas Indonesia (UI), Institut Teknologi Bandung (ITB), Institut Pertanian Bogor (IPB), Universitas Diponegoro (Undip), hingga Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), Universitas Airlangga (Unair), dan Universitas Brawijaya (UB) sudah disusupi paham radikal.

Namun ini disangkal oleh Al Chaidar sebagai seorang pengamat terorisme. Dia mengatakan bahwa pernyataan yang diungkapkan salah satu petinggi BNPT itu tak berdasar.

Al Chaidar mengaku selama ini tak melihat mahasiswa menyukai terorisme atau paham-paham radikalisme yang mengarah pada tindakan radikal maupun teror.

“Saya tidak melihat mahasiswa suka terorisme,” kata Al Chaidar saat dihubungi CNNIndonesia.com melalui telepon, Rabu (30/5).

Kembali pada permasalahan diatas, kenapa kampus menjadi lahan emas tumbuhnya radikalisme atau ini hanya sebuah sarana untuk meredam kebebasan berpendapat.

Menurut Masdar Hilmy seorang Intelektual Publik dan sekaligus Dosen Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Ampel mengatakan bahwa pada seminar di UIN Sunan Ampel, Surabaya, 12 Agustus lalu, soal “ISIS, Khilafah, dan NKRI”, muncul pertanyaan menggelitik dari seorang peserta. “Atas dasar apa ISIS dilarang di Indonesia? Jika pelarangannya atas dasar ideologi khilafah-nya, mengapa ormas lain dengan paham serupa tidak dilarang?”

Pertanyaan sederhana itu mengentak kesadaran kita tentang rancang-bangun kehidupan beragama di negeri ini yang belum sempurna. Ia menyiratkan sebuah kompleksitas penanganan kehidupan beragama di Tanah Air yaitu sejauh mana demokrasi dan konstitusionalisme mendefinisikan batas boleh-tidaknya sebuah paham keagamaan.

Bahwa kebebasan beragama telah dijamin konstitusi (UUD 1945, Pasal 28 dan 29) sudah jamak dimaklumi. Kebebasan beragama juga hak dasar warga negara yang tak bisa ditangguhkan negara dalam situasi dan kondisi apa pun.

Menurut Muhadjir Darwin, Guru Besar FISIPOL UGM, dan Peneliti PSKK UGM, dalam makalahnya yang bertajuk “Anti Radikalisme dan Prospek Demokrasi” mengatakan bahwa demokrasi adalah aturan main dalam bernegara dan bermasyarakat yang mengedepankan prinsip kebebasan dan hak asasi individu. Demokrasi menjadi ruang yang terbuka bagi berkembangnya sikap toleran dan penghormatan terhadap hak-hak individu, bagi tumbuhnya gagasan-gagasan baru.

Di negara demokratis, menjadi hak dari setiap individu untuk bersikap radikal terhadap keyakinan yang diyakini, sejauh perjuangan nilai tersebut ditempuh secara damai, tidak dengan menggunakan cara-cara kekerasan.

Misalnya, KAMMI dan PII mempunyai sikap radikal dalam memperjuangkan Islam, tetapi tidak melakukan cara-cara kekerasan.

Agar demokrasi tidak rusak, dibutuhkan kehadiran kaum radikal yang sebaliknya: radikal humanis, radikal kebebasan berpikir, radikal pluralis. Mereka harus diberi ruang untuk berekspresi, agar kehadiran dari kaum radikal tersebut pertama tadi tidak sampai merusak demokrasi.

Berdasarkan analisa diatas bisa disimpulkan bahwa isu radikalisme kampus hanya merupakan sarana menghambat kehidupan berdemokrasi.

(Hr)

Related posts

Leave a Comment