Kasus Baiq Nuril, Gambaran Hukum yang Tertukar

Portaldailynet, Jakarta – Sudah jatuh, tertimpa tangga. Itulah pribahasa yang tepat untuk Baiq Nuril. Menurut putusan Mahkamah Agung, Nuril harus menjalani masa hukuman enam bulan dan denda Rp 500 juta. Padahal dia merupakan korban pelecehan seksual oleh atasannya.

Komisioner Komnas Perempuan Sri Nuherwati menyatakan banyak kejanggalan dari putusan MA tersebut. Komnas Perempuan yang telah mendampingi Nuril sejak persidangan di Mataram yakin bahwa Nuril hanya korban yang berusaha melindungi diri. ”Saya sempat menjadi saksi ahli. Saat itu sempat duduk bersampingan dengan Nuril,” ungkap Nurherwati.

Dia sempat mendapatkan cerita bahwa langkah untuk merekam pembicaraan dengan Muslim, atasan Nuril, merupakan wujud pembelaan. Nuril sempat dituduh memiliki hubungan dengan Muslim. ”Hanya ingin menyatakan bahwa Nuril tidak menggoda Muslim,” ucapnya kemarin (14/11).

Apa yang dilakukan Nuril untuk merekam dinilai tepat oleh Nurherwati. Pasalnya untuk membawa kasus tersebut ke pihak berwajib, rekaman adalah alat bukti. Pelecehan seksual menurutnya tindakan kriminal yang tidak bisa dibuktikan dengan visum maupun menghadirkan saksi. ”Dia tidak sakit secara fisik. Pelecehan biasanya dilakukan di tempat tertutup,” ujarnya.

Namun dengan hadirnya Undan-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), membuat Nuril terjerat. Bahkan risiko serupa pun menurut Nurherwati juga menghantui perempuan lain yang akan berbicara ketika dilecehkan. ”Sebelumnya dikatakan “direkam kalau ada pelecehan”. Peraturan di Indonesia memang tidak berpihak pada korban,” ujarnya saat ditemui di kantornya.

Kejanggalan lainnya menurut Nurherwati bisa dilihat adanya dua fakta hukum berbeda. Pertama niat Nuril untuk merekam bukan untuk menunjukkan bahwa dirinya tidak menggoda Muslim. Namun hakim di MA malah memutus kasus Nuril dengan fakta dia mentranmisi rekaman tersebut. ”Seharusnya kalau dengan fakta itu, teman yang memberikan rekaman ke kepala dinas yang juga harus diseret. Namun Muslim mungkin sudah dendam dengan Nuril,” ungkapnya.

Dia menegaskan bahwa negara tak hadir dalam kasus Nuril. Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) yang masih menjadi polemik di DPR menjadi salah satu contohnya. ”Dalam UU ITE tidak dijelaskan pasti bagaimana posisi korban. Yang dilihat hanya berdasar norma,” tuturnya. Jika RUU PKS tersebut disahkan, harapannya posisi korban dan bagaimana penanganan korban bisa jelas dilakukan.

Asdep Perlindungan Hak Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kementrian PPPA Nyimas Aliah juga megaku prihatin dengan kasus Nuril. Pihaknya telah berkoordinasi dengan daerah untuk penanganan kasus Nuril. ”Jika propinsi sudah tidak mampu, pasti kami bantu,” tuturnya.

Dia pun menghimbau agar RUU PKS tak mendapat polemik yang lebih panjang. Sebab dalam RUU tersebut tertuliskan bagaimana kompensasi yang diberikan kepada korban yang hak-haknya telah direnggut. ”Dalam drafnya, RUU tersebut dijelaskan kalau pelaku yang harus ganti rugi. Kalau pelaku tidak mampu maka negara yang akan mengganti,” ujarnya.

Sementara itu, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) tegas mengatakan bahwa Nuril tidak melanggar UU ITE sebagaimana yang divoniskan MA terhadap dirinya pada 9 November lalu. Plt. Kepala Biro Humas Kominfo Ferdinandus Setu mengungkapkan bahwa Kominfo telah mengirimkan tim ahli UU ITE yang dipimpin oleh Teguh Arifiyadi.

Tim ini kata Nando, sapaan akrab Ferdinandus, telah memberikan ketarangan ahli di persidangan terakhir Nuril. ”Dalam keterangan ahli itu, kami sampaikan bahwa Bu Nuril tidak memenuhi kriteria yang ada di pasal 27 ayat 1 UU ITE,” kata Nando kepada Jawa Pos kemarin (14/11).

Dalam pasal tersebut, dijelaskan bahwa : setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

Meski demikian, Nando mengaku tidak tahu apa pertimbangan majelis hakim memutus Nuril bersalah. Menurut Nando, bantuan Kominfo sudah mentok, tidak bisa lebih jauh lagi. Sebatas memberi kesaksian ahli. “Bagaimanapun sesama penyelenggara negara, kami menghormati proses penegakan hukum,” jelasnya. Meski demikian, kata Nando Nuril masih punya kesempatan di proses Peninjauan Kembali (PK).

Wakil Presiden Jusuf Kalla turut memberikan atensi pada kasus Baiq Nuril Makmun. Dia sudah membaca kabar tersebut dari pemberitaaan media. Meskipun begitu JK enggan untuk berkomentar terlalu dalam. ”Memang saya baca (kasus Nuril, red). Tapi, intinya kita serahkan ke aparat hukumlah,” ujar JK usai membuka rapat koordinasi nasional dan evaluasi dana desa di hotel Sultan, Jakarta, kemarin.

Nuril terjerat pasal 27 ayat (1) undang-undang Informasi dan transaksi elektronik (ITE). Pasal itu berisi Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Dalam kasus Nuril, Mahkamah Agung mengabulkan kasasi Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat dan menjatuhkan vonis enam bulan kurungan dan denda Rp 500 juta.

Pengacara kondang Indonesia ikut bersuara.

Hotman Paris Hutapea menemukan Pasal dalam UU ITE yang bisa membebaskan Baiq Nuril Maknun dari jeratan hukum. Hotman Paris Hutapea menginformasikan, Baiq Nuril akan dipenjara mulai 21 November.

Hotman Paris Hutapea, pengacara kondang, akhirnya menemukan celah hukum untuk meloloskan korban pelecehan seksual Baiq Nuril Maknun dari penjara.

Hotman Paris Hutapea menunjukkan salinan putusan vonis Pengadilan Negeri (PN) Mataram, Nusa Tenggara Barat, terhadap Baiq Nuril Maknun.

Hotman Paris Hutapea dan ketiga anaknya yang kini menyandang gelar sarjana hukum dari perguruan tinggi di London, Inggris, kemudian memberikan analisa pembelaan terhadap Baiq Nuril Maknun.

Kasus pelecehan seksual Baiq Nuril Maknun, menurut Hotman Paris Hutapea, berdasarkan Ayat 1 Pasal 27 UU No 19 tahun 2016 ITE, mestinya bebas sebagaimana vonis majelis hakim PN Mataram, Nusa Tenggara Barat.

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

“Kami sekeluarga sedang membaca berbagai bahan untuk memberikan pertimbangan atau masukan sumbangan pemikiran Mbak Nuril yang dihukum 6 bulan penjara oleh Mahkamah Agung,” ujar Hotman Paris Hutapea melalui akun instagramnya, Jumat (16/11/2018) malam.

Menurut Hotman Paris Hutapea, Ayat 1 Pasal 27 UU ITE mengatur pada dasarnya seseorang yang tanpa hak menyebarkan hal-hal asusila, maka bisa dijerat hukum.

Hotman Paris Hutapea pun menggaris bawahi kalimat ‘seseorang yang tanpa hak’ dalam pasal tersebut.

“Pertanyaannnya, kalau dia korban apa berhak, tentu berhak. Seseporang yang korban dari asusila, berhak mempublikasikan penderitaannya itu. Tidak ada niat untuk merugikan publik. Pasal 27 ayat 1 itu untuk melindungi publik. Tapi kalau korban bercerita itu untuk membela diri dan dia berhak membela diri,” ujar Hotman Paris Hutapea.

Ayat 1 Pasal 27 UU ITE Nomor 19 Tahun 2016 berbunyi: “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”.

Kemudian Pasal 45 Undang-undang ITE menyatakan bahwa: “Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

Pasal 27 UU ITE untuk Lindungi Publik

Pasal ini juga telah dianalisa oleh L. Heru Sujamawardi, anggota Binmas Polres Mataram.

Heru Sujamawardi menulis analisa itu dan dimuat dalam jurnal hukum Dialogia Iuridica Volume 9 Nomor 2, April 2018, p.084-100 Faculty of Law, Maranatha Christian University, Bandung, berjudul “Analisis Yuridis Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik”.

Menurut Heru, Pasal 27 ayat (1) UU ITE, bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap masyarakat dari tindak pidana yang berhubungan dengan pornografi.

Tindak pidana pornogarfi merupakan tindak pidana cukup sering terjadi. Penyebarannya yang melalui media eletronik menjadi modus panyebaran saat ini.

Hal ini membuat kerugiaan yang lebih besar terhadap korban karena penyebarannya yang sangat mudah dan cepat untuk diakses oleh umum.

Baiq Nuril Maknun Dipenjara mulai 21 November

Hotman Paris Hutapea menginformasikan bahwa jaksa telah memanggil Baiq Nuril Maknun untuk dieksekusi atau dipenjara mulai 21 November 2018.

Baiq Nuril Maknun dipanggil jaksa pada 21 November 2018.

“Jaksa sudah memanggil Mbak Nuril 21 November untuk dieksekusi putusan Mahkamah Agung untuk dimasukkan dalam tahanan selama 6 bulan,” ujar Hotman Paris Hutapea.

Hotman Paris Hutapea kemudian mengajak seluruh ibu-ibu dan seluruh rakyat indonesia untuk memasang bendera di depan rumahnya tanda perjuangan melawan ketidakadilan.

“Kepada seluruh rakyat Indonesia, mulai besok pasang bendera di depan rumah masing-masing tanda perjuangan menegakan keadilan. Kalau bukan kalian yang berjuang, siapa yang akan mengubah putusan ini,” kata Hotman Paris Hutapea.

Hotman Paris menambahkan, “Ayo kepada semua ibu-ibu ini adalah solidritas sesama wanita. Pasang bendera seluruh indonesia sekian puluh provinsi.”

Inilah gambaran hukum di Indonesia saat ini, walaupun pakarnya (kominfo ) menyatakan tak melanggar namun yang melaksanakan hukum berkata lain.

Yang tak bersalah yang terpenjara, sedang tersangka sebenarnya bebas menghirup udara.

Seperti gambaran kasus-kasus yang Laen, yang lemah ( si miskin ) terpenjara si Kaya ( yang kuat ) punya kuasa.

(fr)

Related posts

Leave a Comment