Kasus Masjid Al Aqsha Papua, Selesai…

Peristiwa ini jadi pembelajaran semua pihak bahwa negara ini ada yang mengatur.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Tim Enam yang dibentuk untuk ikut menyelesaikan masalah pembangunan menara Masjid Al-Aqsha Sentani menyepakati lima poin penyelesaian. Hasil kesepatakan itu diserahkan kepada Bupati Jayapura, Mathius Awoitauw dalam Rapat Kerja Tim Mediasi Kerukunan Umat Beragama di aula Kantor Bupati Jayapura, kemarin Senin (23/0).

Penyerahan hasil kesepatakan ini disaksikan pimpinan Forkopimda, perwakilan tokoh agama, tokoh adat, serta tokoh masyarakat lainnya. Kelima poin ini ditandatangi Tim Enam, yaitu: Pdt Alberth Yoku STh (ketua), DR H Toni Wanggai SAg MA (anggota), Drs KH Umar Bauw Al-Bintuni, MM (anggota), Pdt Hosea Taudufu, STh (anggota), Pdt Robbi Depondoiye STh. (anggota), dan Nurdin Sanmas SHI (anggota).

Bupati Jayapura Mathius Awoitauw mengatakan, lima poin kesepakatan yang dirumuskan tim enam ini, maka polemik pembangunan menara Masjid Al-Aqsha Sentani dianggap sudah selesai. Sehingga, diharapkan peristiwa ini menjadi pembelajaran untuk semua pihak bahwa negara ini ada yang mengatur dan ada ketentuannya.

Baik umat Muslim maupun umat Kristen, dan tokoh-tokoh agama yang ada di masyarakat ini yang menjadi patokan bagi masyarakat, juga pikiran-pikiran mereka ini telah mewakili aspirasi masyarakat. “Dan juga tokoh-tokoh ini telah berkomunikasi dengan banyak pihak untuk menampung berbagai masukan masyarakat dan saya pikirini sudah bagus,” ujarnya dalam keterangan tulis, Jakarta, Selasa (24/4).

Berikut ini lima poin kesepakatan penyelesaian masalah Menara Masjid Al-Aqsha Sentani yang dibacakan oleh Ketua Tim Enam, Pdt Alberth Yoku STh di Aula Kantor Bupati:

Pertama, Pembangunan Menara Masjid Agung Al-Aqsho Sentani, tingginya disamakan dengan Kubah Masjid, dengan berpedoman pada surat Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kantor Otoritas Bandara Udara Wilayah X, Nomor : AU/06/143/KOBU/WIL X/IV/2018, tanggal 3 April 2018. Selisih biaya ketinggian menara menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Jayapura sesuai dengan PBM Nomor 9 dan 8 Tahun 2006.

Kedua, delapan butir Pernyataan Sikap Persekutuan Gereja-Gereja Jayapura (PGGJ) tanggal 15 Maret 2018 diserahkan pada Pemerintah Daerah untuk mengaturnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, demi keberlangsungan kehidupan Kerukunan Umat Beragama di Kabupaten Jayapura.

Ketiga ,dalam mewujudkan Kabupaten Jayapura sebagai Zona Integritas Kerukunan maka perlu dibangun rumah-rumah ibadah yang menjadi simbol keberagaman agama di Kabupaten Jayapura.

Keempat, dalam menjaga dan memelihara kerukunan hidup antar umat beragama di Kabupaten Jayapura, maka perlu dilakukan dialog lintas agama dan kerja sama pelayanan sosial yang diatur jadwalnya oleh FKUB Kabupaten Jayapura.

Kelima, perlu diterbitkan peraturan daerah yang mengacu pada semangat khenambai umbai dan zona integritas kerukunan sebagai roh dan jiwa yang mengatur kehidupan semua anak bangsa yang tinggal dan menetap di seluruh wilayah Kabupaten Jayapura.

Related posts

Leave a Comment