Kebijakan yang Menjerumuskan, Korban Gempa Boleh Ambil Barang di Minimarket

Portaldailynet, Jakarta – MENTERI Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menegaskan aksi masyarakat yang mengambil makanan serta minuman dari toko serba ada bukan lah penjarahan. Hal itu menyusul adanya informasi yang menyatakan terjadinya penjarahan di beberapa toko serba ada dan stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di lokasi terdampak gempa dan tsunami Sulawesi Tengah.

“Bandara kondisi runtuh, tidak ada yang menunggu, listrik mati. Halaman bandara buat pengungsi. Ada toko di bandara yang rusak akibat gempa, makanan dan minuman berhamburan kemudian diambil masyarakat. Jadi bukan penjarahan, saya melihat kejadian itu,” kata Tjahjo Kumolo dalam pesan singkat yang diterima di Jakarta, Minggu (30/9).

Dalam jumpa pers, Tjahjo mengatakan pemerintah mengizinkan warga yang menjadi korban gempa di Palu, Sulteng untuk mengambil barang-barang di minimarket. Barang-barang itu akan dibayar pemerintah.

“Kita sudah perintahkan untuk Alfamart dan Indomaret itu sudah bisa diambil barang barangnya. Catat semua apa yang diambil, diinventaris. Kami akan bayar itu semua. Tidak ada penjarahan,” kata Mendagri Tjahjo Kumolo kepada wartawan, Minggu (30/9). Keputusan ini diambil karena warga kesulitan mendapatkan makanan.

Hal senada juga disampaikan oleh Menko Polhukam Wiranto di lokasi yang sama. “Ada satu kebijakan yang boleh ambil, dibayar oleh pemerintah. Jadi seperti itu mendapatkan air minum dan sebagainya,” ujar Wiranto.

Soal foto-foto yang menampilkan warga menaiki truk tangki untuk mengambil bahan bakar minyak (BBM), Tjahjo Kumolo mengatakan aksi itu disebabkan listrik mati sehingga tidak ada cara untuk menyalurkan BBM kepada pembeli.

Akan tetapi kemudian berita diperbolehkannya masyarakat Palu mengambil barang di minimarket pasca gempa dan tsunami di wilayah tersebut di bantah lagi oleh Menteri Dalam Negeri .

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo membantah berita ihwal dibebaskannya masyarakat di Palu, Sulawesi Tengah, mengambil barang di minimarket karena telah ditanggung pembayarannya oleh pemerintah.

“Tidak begitu (sebenarnya) berita yang ditulis,” kata Tjahjo melalui keterangan tertulis, Minggu (30/9/2018). Tjahjo menjelaskan, saat meninjau korban gempa dan tsunami di rumah sakit, ia melihat masyarakat saat itu membutuhkan bantuan makanan dan minuman.

Namun, saat itu, lanjut Tjahjo, hampir semua toko tutup dan listrik padam. “Dalam rapat saya minta pemda fasilitasi beli minuman, makanan, di toko yang jual. Berikan dulu kepada pengungsi dan yang dirawat di rumah sakit. Cari yang punya toko, dibeli dulu dan saya minta pengawalan Satpol PP dan Polri kemudian bagikan makanan tersebut,” lanjut Tjahjo.

“Karena darurat listrik mati dan bantuan baru masuk malam dari daerah tetangga. Kondisi darurat. Makanan, minuman belum masuk. Dan saya minta langsung ke gubernur. Beli minuman dari toko yang tutup. Uang gotong royong. Kemendagri ikut beli juga,” lanjut Tjahjo.

Menangagapi perihal simpangsiur instruksi Mentri Dalam Negeri ini beberapa sepekulasi pun bermunculan. Sebagian menganggap bahwa terjadi kesalahpahaman dalam memahami instruksi Mendagri tersebut.

Ada yang beranggapan Mendagri plin-palan dan merasa kasiha kepada pemilik tokonya. Ada juga yang beranggapan media salah dalam memberitakan. Ada yang beranggapan bahwa pemerintah tidak siap dalam mengantisipasi dan menangulangi bencana gempa bumi dan tsunami yang terjadi di Palu dan sekitarnya.

Tapi dari berbagai anggapan yang ada atas instruksi Mendagri tersebut ada yang kita bisa ambil suatu kesimpulan bahwa pertama Mendagri dan instasi terkait gagap dalam mensikapi musibah bencana yang terjadi.

Kedua bahwa tidak adanya koordinasi yang baik antara Pusat dengan Daerah dalam menanggulangi bencana mengakibatkan persepsi yang berbeda dalam memahami Instruksi Menteri.

Semoga masyarakat yang sudah menderita tidak menjadi bertambah penderitaanya karena kegugupan dan tidak cepat tanggapnya Pemerintah dalam menaggulangi bencana gempa bumi dan tsunami yang terjadi di Palu.

(jo)

Related posts

Leave a Comment