Kenaikan Tunjangan Kinerja PNS Tunggu Persetujuan Sri Mulyani

Merdeka.com – Pemerintah Jokowi-JK akan memberi kenaikan tunjangan kinerja bagi pegawai negeri sipil (PNS) tahun ini.

BERITA TERKAITWapres JK Kritik Pembangunan Jalur LRT Melayang di Daerah, Ini Respons Adhi karyaPenerapan Pajak E-Commerce Dinilai Bakal Untungkan Penjual AsingSri Mulyani Dianggap Layak Jadi Bos Bank Dunia, Ini Kata Menko Luhut

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), Syafruddin mengatakan, besaran kenaikan tunjangan mencapai 90 persen, sesuai kinerja masing masing PNS

“Tunkin rata-rata sama. Cuma paling beda sesuai kinerjanya saja. Rata-rata di 70, 80, 90 persen paling tinggi,” kata dia, saat ditemui, di Kemenko Maritim, Jakarta, Senin (14/1).

Dia mengatakan rencana kenaikan tunjangan kinerja sudah selesai dibahas di Kementeriannya. Sekarang tinggal menunggu persetujuan Menteri Keuangan.

“Tunkin itu untuk kementerian/lembaga tentu akan kita sesuaikan. Kemudian tunkin untuk pemerintah daerah juga,” ungkapnya.

“Tinggal di Menteri Keuangan. Karena kita sudah selesai bahasannya,” tandasnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokow) telah menaikkan Tunjangan Kinerja (Tukin) di 4 kementerian, yakni Kementerian Perhubungan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Pertanian, dan Kementerian Perdagangan.

Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Askolani menjawab, hak untuk menaikkan Tukin di tiap K/L merupakan wewenang dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) dalam kerangka reformasi birokrasi.

“Reformasi birokrasi itu kan sudah dimulai sejak 2007. Itu kemudian kementerian dan lembaga melakukan perbaikan kinerja, perbaikan pelayanan, kemudian dia membuat KPI (Key Performance Index),” jelas dia di Jakarta, Jumat (7/12).

Dia melanjutkan, kebijakan tersebut harus diimplementasikan secara bertahap dan tidak bisa sembarangan. “Tapi reformasi birokrasi yang dilakukan K/L kadang-kadang enggak berlaku langsung sekaligus, bertahap,” tegasnya.

“Ada yang masih 50 persen. Sehingga kemudian dituntut oleh Menteri PAN-RB (Syafruddin) untuk lakukan perbaikan kembali. Sehingga dia naik ke 70 persen sampai 80 persen,” dia menambahkan.

Oleh karenanya, Askolani menambahkan, Menteri PANRB memiliki kewajiban untuk melakukan evaluasi penilaian terhadap masing-masing K/L agar sesuai dengan cita-cita reformasi birokrasi. [idr]

Original Source

Related posts

Leave a Comment