Kepasrahan KPK, Bukti Hukum di Indonesia Serasa Hukum Rimba

Portaldailynet, Jakarta – Bekas Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Bambang Widjojanto mempertanyakan keberanian Ketua KPK Agus Rahardjo cs untuk memeriksa Kepala Kepolisian RI Jenderal Tito Karnavian terkait kasus korupsi yang menjerat bos CV Sumber Laut Perkasa Basuki Hariman. Dia juga mempertanyakan kesungguhan KPK untuk menuntaskan kasus tersebut.

“Pimpinan KPK tengah diuji publik apakah masih punya nyali untuk membongkar kasus ini hingga tuntas, setidaknya memanggil dan memeriksa Tito Karnavian,” kata Bambang dalam keterangan tertulis, Senin, 8 Oktober 2018.

Bambang menyampaikan itu untuk menanggapi pemberitaan mengenai dugaan perusakan barang bukti berupa buku bank bersampul merah atas nama Serang Noor IR oleh dua penyidik KPK, Ajun Komisaris Besar Roland Ronaldy dan Komisarisaris Harun. Roland dan Harun diduga telah merobek 15 lembar catatan transaksi dalam buku bank tersebut dan membubuhkan tip ex untuk menghapus sejumlah nama penerima uang dari Basuki.

Peristiwa tersebut terekam dalam CCTV di ruang kolaborasi lantai 9 Gedung KPK pada 7 April 2017. KPK telah mengembalikan keduanya ke kepolisian karena dugaan perusakan tersebut.

Seperti tertuang dalam salinan berita acara pemeriksaan itu, ada 19 catatan transaksi untuk individu yang terkait dengan institusi Kepolisian RI. Tertulis dalam dokumen itu bahwa nama Tito Karnavian tercatat paling banyak mendapat duit dari Basuki langsung maupun melalui orang lain. Tertulis di dokumen itu bahwa dalam buku bank merah nama Tito tercatat sebagai Kapolda/Tito atau Tito saja.

Kumala menjelaskan, dalam dokumen pemeriksaan, ada pemberian dana kepada Tito saat ia menduduki kursi Kepala Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya. Tito memegang posisi ini pada Juni 2015 hingga Maret 2016.

Empat pengeluaran lain tercatat ketika ia menjabat Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme pada Maret-Juli 2016. Aliran lain tercatat sesudah ia dilantik Kepala Kepolisian RI. Nominal untuk setiap transaksi berkisar Rp 1 miliar.

Buku catatan keuangan itu sebenarnya sebelumnya sudah dipindahkan ke sebuah laptop dan dipegang oleh penyidik KPK lain yang tangani kasus dugaan suap impor daging di Surya Tarmiani. Namun nahas laptop itu dikabarkan dicuri oleh orang tak dikenal saat Surya pulang dari Yogyakarta pada April 2017.

Kepala Kepolisian RI Jenderal Tito Karnavian enggan menanggapi informasi aliran dana dalam berkas penyidikan Kumala. Tak satu pun pertanyaan yang ia jawab. Ia mengaku sudah mendelegasikan permohonan wawancara tim Indonesialeaks kepada bawahannya.

“Sudah dijawab sama humas,” ujarnya.
Lewat surat tertulis, Muhammad Iqbal selaku Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Mabes Polri saat itu, membantah aliran dana kepada Tito.

Menurut dia, catatan dalam buku merah itu belum tentu benar. “Tidak benar, Kapolri tidak pernah menerima itu. Dulu waktu menjadi Kapolda Papua, Kapolri juga pernah mengalami hal yang sama dan sudah diklarifikasi,” kata dia.

Bambang mengatakan meski telah dibantah, KPK masih perlu memeriksa Tito. Dia mengatakan pemeriksaan Tito diperlukan untuk mengkonfirmasi bantahan Iqbal mengenai aliran dana tersebut. “Untuk mendapatkan konfirmasi soal klaim Muhammad Iqbal,” kata dia.

Sementara itu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pasrah atas kasus dugaan pengrusakan dan hilangnya barang bukti catatan keuangan salah satu tersangka yang berawal dari operasi tangkap tangan Hakim Mahkamah Konstitusi, Patrialis Akbar, awal tahun 2017

Barang bukti dimaksud adalah catatan keuangan CV Sumber Laut Perkasa milik Basuki Hariman. Catatan buku bank berwarna merah itu tertulis beberapa aliran dana yang diduga untuk pejabat negara dan pejabat Polri, termasuk Kapolri Tito Karnavian.

Juru Bicara KPK, Febri Diansyah mengungkapkan bahwa pihaknya sudah berupaya mengusut kasus itu melalui tim direktorat Pengawas Internal. Tapi saat dua orang penyidik yang menangani kasus itu diusut pihaknya, institusi asal kedua penyidik tersebut, yakni Polri, sudah lebih dahulu menariknya.

Menurut Febri, pimpinan lembaganya pernah menyebut bahwa pengembalian kedua penyidik dari institusi Polri itu bagian dari sanksi. Namun sayangnya, sebelum keputusan resmi dilakukan KPK, kedua penyidik tersebut ditarik oleh Polri. “Proses pemeriksaan internal masih berlangsung di KPK pada saat itu,” kata Febri.

Sampai kini kasus tersebut masih ‘gelap’. Baru sejumlah media yang tergabung di Indonesialeaks yang berhasil mempublikasikan kronologi serta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan kasusnya tersebut. KPK sendiri, kata Febri, tak memungkinkan meneruskan kasus itu ke jalur hukum pidana maupun korupsi berupa menghalangi proses hukum.

Alih-alih dijatuhkan hukuman, Kapolri Jenderal (Pol) Tito Karnavian malah mengganjar mereka dengan promosi. Pada Maret lalu mengangkat AKBP Roland Ronaldy sebagai Kapolres Cirebon Kota, Jawa Barat. Sementara, (Kompol) Harun diberikan tempat yang tinggi di Direktorat Kriminal Khusus di Polda Metro Jaya per Oktober 2017

Ada begitu banyak kejanggalan yang terjadi,yang pasti dirasakan oleh masyarakat yang jujur hatinya dalam masalah ini.

Pertama adalah perusakan barang bukti oleh petugas penyidik KPK yang berlatar belakang polisi. Yang tentunya mengetahui begitu pentingnya barang bukti. Apakah memang karena ada nama Kapolri yang notabene atasan mereka di kepolisian.

Kedua bukannya sanksi dan hukuman yang diberikan karena kesalahan yang amat sangat mendasar. Tapi promosi kenaikan jabatan oleh Kapolri,ada apa? Apakah karena telah menghilangkan barang bukti yang bisa mengaitkan dengan dirinya.

Ketiga tentang kepasrahan KPK atas kasus pengrusakan barang bukti yang dilakukan dua petugas penyidik dari kepolisian. Cuma sampai inikah keperkasaan KPK ,yang konon independen.

Tapi tidak mampu dan pasrah ketika harus berurusan dengan pihak kepolisian. Kalo cuma itu buat apa ada KPK. Bagaimana bisa memberantas korupsi sampai akar-akarnya, memeriksa kasus pengrusakan barang bukti saja sudah pasrah tidak berkutik.

Kalau  aparatur penegak hukumnya saja sudah korup dan loyo dalam menangani perkara hukum, lalu kepada siapa lagi rakyat mengadu dan meminta keadilan.

Yang terjadi adalah hukum rimba, siapa yang punya kedudukan , kekuasaan dan jabatan tinggi dialah yang memenangkan perkara hukum di Indonesia.

(jo)

Related posts

Leave a Comment