Kisruh Sesama Pimpinan Negara, Dimana Jokowi

Portaldailynet, Jakarta – Masalah impor beras kembali menjadi perbincangan hangat publik. Perseteruan antar Dirut Bulog Budi Waseso yang meminta impor beras dihentikan karena gudang Bulog sudah penuh dengan Memperindag Enggartiasto Lukita tak mau ambil pusing dengan persoalan penuhnya gudang Bulog.

Mantan Sekretaris Jenderal Kementerian BUMN Said Didu menuturkan, kekisruhan terkait impor beras diakibatkan adanya perbedaan data yang dimiliki empat kementerian/ lembaga. Mereka adalah Kementerian Pertanian (Kementan), Kementerian Perdagangan (Kemendag), Badan Usaha Logistik (Bulog), dan Badan Pusat Statistik (BPS).

Apabila antar-kementerian/ lembaga terkait masih terus menampilkan perbedaan, Said curiga akan adanya kepentingan subyektif yang coba diobyektifkan. “Ini yang membuat masyarakat berduga-duga, siapa yang sebenarnya ada kepentingan subyektif di sini,” ucapnya.

Adu mulut dan perang urat syaraf sesama pemangku kementerian atau lembaga di era Presiden Jokowi sudah kerap terjadi.

Pada 2015, ketegangan terjadi antara mantan Menhub Ignatius Jonan dengan Menteri BUMN Rini Soemarno perihal pembangunan kereta cepat.

Kedua menteri saling lempar tanggung jawab untuk memutuskan kelayakan pembangunan kereta cepat. Rini berargumen kelayakan kereta cepat harus segera dibahas Jonan agar bisa secepatnya dibangun. Namun Jonan justru meminta wartawan menanyakan kelayakan kereta cepat kepada Rini.

“Itu harus ditanyakan ke Menteri BUMN sendiri, jangan ke saya dong. Kan saya menteri teknis. Layak tidak layak [KA cepat], tanyakan ke Menteri BUMN sebagai inisiator,” kata Jonan di Kompleks DPR, Senayan, Jakarta Pusat saat itu.

Rizal Ramli saat masih menjabat Menko Kemaritiman, pada 2015, juga pernah terlibat baku argumen dengan Wapres Jusuf Kalla soal proyek pembangkit listrik 35.000 mega Watt (mW). Rizal tidak setuju dengan kebijakan ini. Menurut Rizal, bakal banyak listrik yang tidak terpakai dan hanya berujung pemborosan.

“Mau dipakai apa tidak, PLN wajib bayar listrik yang tidak terpakai. 72% yang tidak terpakai dari proyek 35.000 mW itu nilainya tidak kurang dari 10.763 milliar dollar Amerika,” kata Rizal, Senin, 7 September 2015.

Wapres Jusuf Kalla pun meminta Rizal tidak berkomentar soal proyek tersebut. “Yang menetapkan presiden, memangnya menko bisa ubah presiden?” kata Jusuf Kalla di kantornya, Selasa, 8 September 2015.

Bukan hanya itu, Rizal juga pernah berdebat panas dengan Luhut Binsar Panjaitan pada 2016. Rizal berpandangan proyek reklamasi tidak bisa dilanjutkan karena merugikan lingkungan hidup dan nelayan. Sedangkan Luhut berpandangan secara hukum tidak ada masalah dengan semua itu.

Pada Januari 2018, Luhut berselisih paham dengan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti soal penenggelaman kapal. Luhut tak setuju kebijakan Susi menenggelamkan kapal-kapal pencuri ikan. Menurutnya, lebih baik kapal-kapal itu diberikan kepada nelayan untuk melaut dengan prosedur yang benar.

Susi pun menanggapi ketus pernyataan Luhut. Menurutnya jika ada yang tidak setuju dengan kebijakannya, sebaiknya memberikan usul yang lebih baik.

Ketua DPP Gerindra Abdul Wachid menilai, seringnya pertunjukan menteri yang berselisih paham ke publik lantaran Jokowi tidak memiliki ketegasan dalam memimpin kabinetnya.

“Pak Jokowi tidak punya ketegasan dan keberanian terhadap para menteri. Karena para menteri adalah milik partai-partai koalisi. Rupanya Pak Jokowi tidak punya keberanian ke sana,” kata Wachid kepada reporter Tirto, Kamis (20/9/2018).

Wachid menganggap Jokowi lebih banyak mengedepankan kepentingan politik pribadinya ketimbang kepentingan publik. Sehingga menurutnya, Jokowi cenderung membebaskan para menteri yang berasal dari partai politik pendukungnya.

Dahnil Anzar Simanjuntak dalam akun Twitter pribadinya, menyebut Jokowi tak mampu mengendalikan anak buahnya.

“Mengerikan. Ketika sesama anggota anak buah Presiden saling tuding di depan Publik. Membuktikan 2 hal. 1 Ada fakta data carut marut yg digunakan untuk pintu masuk pemburu rente. 2. Presiden yang tak memimpin, dan tak mampu mengendalikan anak buahnya sendiri,” cuit Dahnil seperti diakses reporter Tirto, Kamis malam

“Kalau Pak Jokowi punya keberanian, tidak cuma memikirkan kepentingan politik pribadinya, pasti tidak ada kebijakan yang jadi beda pendapat di tingkat menteri. Mereka pasti patuh kepada presiden. Harusnya menteri patuh pada presiden,” tuturnya.

Kesimpulannya ketika seorang pemimpin tidak bisa mengambil kebijakan karena kepentingan politik pribadinya dan tidak bisa mengarahkan bawakanya maka sejatinya dia bukalah pimpinan yang bisa mensejahterakan rakyatnya.

(jo)

Related posts

Leave a Comment