KLHK-BPS Kerja Sama Susun Statistik Lingkungan dan Kehutanan

KEMENTERIAN Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) bersama Badan Pusat Statistik (BPS) menandatangani nota kesepahaman mengenai penyediaan, pemanfaatan serta pengembangan data dan informasi statistik lingkungan hidup dan kehutanan. Melalui kerja sama tersebut, nantinya akan disusun statistik khusus untuk sektor lingkungan hidup dan kehutanan.

“Ini perlu mendapatkan rekognisi yang tepat dalam pendataan dan statistik Indonesia sehingga menjadi jelas mengapa kita menjaga hutan dan apa arti ekonomis hutan,” kata Menteri LHK Siti Nurbaya usai penandatanganan kerjasama di Jakarta, Senin (21/1).

Menteri Siti menambahkan kerja sama KLHK dan BPS juga dirasakan kebutuhannya setelah hampir lima tahun kementerian melaksanakan berbagai mandat tugas. KLHK mendapatkan mandat program prioritas rata-rata per tahun antara 57-79 % dari APBN. Artinya, lanjut Siti, ada tugas berat KLHK untuk melaksanakan mandat pembangunan nasional bagi masyarakat

“Ke depan kami ingin adanya kerja sama dalam penghitungan kontribusi KLHK terhadap PDB nasional. Saat ini data mengatakan kontribusi KLHK dalam PDB Nasional sebesar 0,65%. Kontribusi ini kecil karena hanya menghitung instrumen kehutanan kayu saja. Padahal, banyak potensi komoditas dan jasa lingkungan lainnya,” ucapnya.

Baca juga: Hutan Sosial Angkat Pamor KLHK

Potensi ekonomi yang saat ini belum dihitung dalam statistik Indonesia milik BPS antara lain hasil hutan bukan kayu, jasa lingkungan kehutanan, jasa ekosistem hutan, jasa penyimpanan karbon hutan, produk ekonomi hutan, jasa ekowisata hutan, konservasi biodiversitas, bank sampah, dan industri daur ulang rumah tangga.

“Di situ banyak sekali kesempatan lapangan kerja dari sektor sosial ekonomi kehutanan,” imbuh Siti.

Kepala BPS Suhariyanto menyatakan nota kesepahaman amat diperlukan kedua lembaga untuk bekerja sama menyusun data statistik terkait. Antara lain penghitungan pertumbuhan ekonomi subsektor kehutanan, pembuatan sistem penghitungan nilai ekonomi lingkungan, dan penyusunan indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG’s) terkait dengan pilar lingkungan.

“Ke depan saya berharap bahwa kerja sama antara BPS dan KLHK akan terus meningkat dan koordinasinya bisa lebih solid lagi,” ujar Suhariyanto.(OL-5)

Original Source

Related posts

Leave a Comment