Komisi ASN Telusuri Dugaan Maladministasi di Seleksi Kakanwil Kemenag Jatim

Merdeka.com – Komisi Apartur Sipil Negara (KASN) bergerak cepat menelusuri dugaan maladministrasi dalam seleksi pimpinan tinggi pratama di lingkungan Kementerian Agama. Anggota KASN, Tasdik Kinanto mengatakan pihaknya bakal segera memproses setiap laporan yang masuk terkait ASN.

BERITA TERKAITPolisi Sarankan Dua Muncikari Artis yang Masih Buron Menyerahkan DiriRibuan Pekerja Hero Supermarket Demo Tolak Pemecatan SepihakKasus Gratifikasi, KPK Periksa Bupati Malang Nonaktif

Diantaranya adalah laporan dugaan mal administrasi pada seleksi Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Timur (Kakanwil Kemenag Jatim) yang disampaikan Aliansi Rakyat Peduli Keadilan (ARPK).

“Besok akan saya infokan kepada Komisioner Bidang Pengaduan dulu untuk dipelajari,” kata Tasdik kepada wartawan, Jumat (11/1).

Sebagaimana diketahui, saat ini Kemenag sedang menggelar seleksi untuk sejumlah jabatan di instansi tersebut. Di antaranya Jabatan Pimpinan Tinggi Madya yaitu Inspektur Jenderal, Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama diantaranya Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kemenag Riau, Kakanwil Jawa Timur, Kakanwil Jawa Barat dan lainnya, sebagaimana tertuang dalam pengumuman Nomor 01/PANSEL/12/2018.

Seleksi yang digelar sejak pertengahan Desember tahun lalu tersebut kini sudah masuk dalam tahap pelaksanaan seleksi kompetensi. Namun dari sejumlah proses yang dilakukan sebelumnya, seleksi diduga ada pelanggaran berupa mal administrasi yang terjadi di Jawa Timur.

Dugaan mal administrasi ini sudah dilaporkan ke Komisi Komisi Aparatur Sipil Negara. Ada sejumlah syarat administrasi yang memang ditetapkan Kemenag untuk para pejabat yang ingin mengikuti seleksi ini. Diantaranya memiliki penilaian prestasi kerja PNS dua tahun terakhir dengan nilai minimal baik, serta tidak pernah dijatuhi sanksi hukuman disiplin PNS tingkat sedang atau berat dalam 5 tahun terakhir dan lainnya.

Namun menurut Koordinator Aliansi Rakyat Peduli Keadilan, M Kamaluddin, di seleksi Calon Kakanwil Kemenag Jatim, salah satu peserta yang lolos seleksi administrasi diduga pernah mendapatkan sanksi hukuman disiplin PNS tingkat sedang pada Agustus 2016.

Dalam surat Sekjen Kemenag Nur Syam Nomor B II/3/PKP.1/10842 disebutkan bahwa Haris Hasanudin dikenai sanksi penundaan kenaikan pangkat selama setahun. Sebagaimana PP 53 Tahun 2010 bahwa sanksi penundaan pangkat ini termasuk kategori sedang. Sehingga seharusnya yang bersangkutan tidak lolos seleksi administrasi. Begitu juga dengan calon Irwil IV berinisial AN yang juga diduga tak memenuhi syarat administratif. [dan]

Original Source

Related posts

Leave a Comment