Konsolidasi Operator: Jangan Paranoia Soal Frekuensi

Jakarta, Selular.ID – Konsolidasi operator yang kerap mengemuka belakangan ini masih terhambat oleh kepastian kepemilikan frekuensi pasca terjadinya konsolidasi. UU No.36 Tahun 1999 mengamanatkan bahwa frekuensi adalah milik negara. Akibatnya jika ada operator yang berhenti karena berbagai sebab, antara lain karena diakuisisi oleh pihak lain, frekuensinya harus dikembalikan kepada negara.

Kondisi ini yang membuat operator harus berpikir keras dalam melakukan upaya konsolidasi karena tentunya pihak yang berkonsolidasi berhaap dapat serta merta menguasai frekuensi yang dimiliki operator yang diakuisisinya.

Rudiantara, Menteri Komunikasi dan Informatika RI menegaskan, operator tidak perlu terlalu paranoia terkait spektrum dalam melakukan konsolidasi.

“Pemerintah sedang menyiapkan regulasi (konsolidasi)-nya karena bukan hanya frekuensi saja. Frekuensi hanya salah satunya saja dan menurut saya kita ini jadi paranoia gara-gara frekuensi,” ungkap Rudiantara.

Baca juga: Konsolidasi Harus Dilakukan Sesuai Aturan

Lebih lanjut disampaikan Menteri yang akrab disapa Chief RA ini secara strategis frekuensi ini tidak harus jadi fokus lagi. Frekuensi dikatakannya menjadi isu karena kekhawatiran frekuensi ini di indonesia akan menjadi terbatas dalam kurun 5 hingga 10 tahun ke depan.

Kekhawatiran ini menurut Rudiantara tidak perlu terjadi karena Kominfo sedang menyiapkan frekuensi apa saja yang dibutuhkan hingga kurun waktu 10 tahun ke depan.

“Mungkin dulunya Kominfo tidak pernah terbuka akan ketersediaan frekuensi dalam 10 tahun ke depan, jadi ada perasaan jangan-jangan nanti ga dapet frekuensi. Sekarang kan sudah makin terbuka, Kominfo terus menyiapkan frekuensi yang dibutuhkan. Kita butuh 300 Mhz frekuensi dalam 10 th ke depan”, pungkasnya.

Original Source

Related posts

Leave a Comment