KPU Repot, Misi dan Visi Cawapres Dibuang

Portaldailynet, Jakarta – Kebijakan dan keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) berkenaan dengan proses penyelenggaraan Pemilihan Umum kembali menjadi polemik dan kontrofersi. Integritas dan kredibilitas KPU kembali dipertanyakan dan semakin diragukan kenetralannya.

Setelah mengesahkan aturan orang gila boleh mengikuti pemungutan suara. Dalam Pemilu yang akan datang rakyat Indonesia tidak akan lagi mendengarkan dan menyaksikan debat pemaparan visi dan misi dari masing-masing capres dan cawapres.

KPU batal untuk memfasilitasi sosialisasi penyampaian visi-misi capres-cawapres. Sosialisasi visi-misi itu justru diserahkan ke pasangan calon.

“Sosialisasi visi-misi tadi malam juga sudah diputuskan, silakan dilaksanakan sendiri-sendiri tempat dan waktu yang mereka tentukan sendiri. Jadi tidak lagi difasilitasi KPU,” ujar Ketua KPU Arief Budiman di Hotel Mandarin Oriental, Jl MH Thamrin, Jakarta Pusat, Sabtu (5/1).

KPU, menurut Arief, tidak memberi fasilitas karena adanya keinginan yang berbeda dari tim paslon Jokowi-Ma’ruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Timses-lah yang akan melakukan sosialisasi sendiri.

“Ya salah satunya KPU agak kerepotan kalau memfasilitasi keinginannya agak berbeda-beda. KPU memutuskan kalau itu sosialisasi bisa dilakukan oleh masing-masing paslon di tempat dan waktu yang mereka tentukan sendiri,” kata Arief.

Cawapres nomor urut 02, Sandiaga Uno, menyayangkan sikap KPU yang batal memfasilitasi pasangan capres-cawapres untuk menyampaikan visi-misi pada 9 Januari 2019 mendatang. Menurutnya, jika KPU yang fasilitasi, itu lebih efisien.

“Sebentar lagi, saya sebetulnya lebih mempersiapkan visi dan misi, karena rencananya disampaikan tanggal 9, hari ini kita akan dapat briefing full dari BPN tentang putusan terakhir, tapi yang kita baca di media dan briefing dari Pak Sudirman Said tetap diadakan dan tidak difasilitasi oleh KPU, sangat saya sayangkan ya, bahwa ini banyak ditunggu oleh masyarakat,” ujar Sandiaga di Jl Jenggala II, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Minggu (6/1/2019).

Jika melihat Pasal 10 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum. Dan Pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum dan Penetapan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Umum Komisi Pemilihan Umum, Diantara tugas dan kewenangan KPU adalah merencanakan dan mempersiapkan pelaksanaan Pemilihan Umum, serta memimpin tahapan kegiatan Pemilihan Umum.

Kalaulah tugas dan kewenangan ini dijalankan dengan baik oleh KPU, tentunya jauh sebelumnya KPU sudah mempersiapkan dan merencanakan semua alur dan peroses pemilu secara terperinci.

Ketika penyelenggaraan pemilu ini sudah di mulai,maka seharusnya semua aturan dan bagaimana tata cara bermainya sudah ada. Para peserta pemilu tinggal bertanding sesuai aturan. Tidak ada lagi perubahan aturan di tengah pertandingan.

Jika peraturan berubah ketika pertandingan telah dimulai ,apalagi karena faktor pengaruh dari salah satu peserta,maka dipastikan KPU tidak memiliki sifat mandiri.
Sifat mandiri ini menegaskan bahwa KPU dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum bebas dari pengaruh pihak mana pun. Ini tertera dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu diatur mengenai penyelenggara Pemilihan Umum yang dilaksanakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.

Jadi bagaimana KPU bisa menjalankan tugas dan wewenangnya sebagai pemimpin dalam tahapan kegiatan Pemilihan Umum ini jika tidak mempumyai sifat mandiri.
Apalagi dikarenakan alasan repot maka aturan main di langgar dan di buang.

Masih percayakah akan kredibilitas dan profesionalisme KPU? Masih yakinkah akan keabsahan Pemilu mendatang ini?

Bila para penyelenggara Pemilu tidak lagi berpedoman kepada asas : mandiri; jujur; adil; kepastian hukum; tertib penyelenggara Pemilu; kepentingan umum; keterbukaan; proporsionalitas; profesionalitas; akuntabilitas; efisiensi dan efektivitas.

(jo)

Related posts

Leave a Comment