Mahasiswa Bangkit, Jokowi Disuruh Mundur

Portaldailynet, Jakarta – Mahasiswa Universitas Islam Riau UIR yang demontrasi di gedung DPRD Riau berhasil masuk ke ruang sidang paripurna, Senin (10/9/2018).

Sebelumnya ribuan mahasiswa ini berusaha masuk ke halaman gedung setelah melakukan longmarch dari Kampus UIR jalan Kaharuddin Nasution menuju Jalan Sudirman.

Massa dari mahasiswa Universitas Islam Riau (UIR) gelar aksi demonstrasi di DPRD Riau Senin (10/9/2018). Dengan memakai almamater kapus warna biru, mereka mengarak sebuah pocong dan spanduk besar bertuliskan “Turunkan Jokowi”.

Mahasiswa juga berhasil mendobrak pintu gerbang DPRD Riau, sebelum akhirnya menduduki ruang rapat paripurna. Di tempat tersebut, mahasiswa mulai berorasi. Dalam tuntutannya, mahasiswa meminta agar pemerintah bisa segera menstabilkan perekonomian bangsa yang tengah diambang krisis.

Mahasiswa juga meminta agar rezin Jokowi tidak menginjak-injak demokrasi di Indonesia. Termasuk meminta agar korupsi yang semakin merajalela bisa diusut tuntas.

Mereka juga menyampaikan pernyataan sikap untuk menurunkan Jokowi sebagai presiden.

“Kami mahasiswa UIR, atas nama mahasiswa Indonesia, menurunkan Joko Widodo sebagai presiden Republik Indonesia,” ujar orator yang dilanjutkan dengan melempar pocong yang telah diarak di jalanan

Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Teknik UBK Wirya Dhana menanggapi aksi demonstrasi ribuan mahasiswa Universitas Islam Riau (UIR) di DPRD Riau, Senin (10/9/2018) sore kemarin.

Menurut dia, aksi parlemen jalanan di Riau itu merupakan reaksi atas realitas ketimpangan sosial yang semakin dirasakan oleh masyarakat.

“Ini terjadi karena dampak dari kebijakan pusat, Pemerintahan Jokowi-JK. Kan sangat amat dirasakan di daerah,” ujar Wirya saat dihubungi TeropongSenayan, Jakarta, Selasa (11/9/2018).

Menurut dia, ketimpangan di daerah memang sangat terasa pasca pemerintah beberapa kali menaikkan harga BBM dan tarif listrik. “Kalau masyarakay di Jakarta mungkin tidak begitu terasa ditimbang di daerah,” imbuhnya.

Effendi Simbolon yang notabene kader PDIP, partai pengusung dan pendukung Jokowi-JK, justru melancarkan kritik keras kepada Jokowi. Tak tanggung-tanggung, anggota Komisi I DPR itu bahkan meminta Jokowi mundur dari jabatan Presiden karena tak bisa mengatasi masalah ekonomi dan menghapuskan syarat bisa bahasa Indonesia bagi tenaga kerja asing.

“Lebih baik Jokowi turun takhta karena tidak bisa menyelesaikan masalah ekonomi. Presiden seharusnya mampu menyelesaikannya bukan menterinya,” kata Effendi di gedung DPR, Senayan, Jakarta Selatan, Selasa (1/8)

Memang seharusnya seorang Presiden sebagai pemimpin tertinggi harus mampu menyelesaikan masalah masalah yang terjadi. Ketika ditanya solusi apa yang harus dibuat seorang Kepala Negara ,jawabannya di suruh langsung menanyakan pada bawahnya. Jadi yang jadi Presiden sebenarnya siapa? Kalau memang sudah tidak bisa dan tidak mampu ya mundur saja…

(jo)

Related posts

Leave a Comment