Pemahaman Miskin Itu Dosa, Cara Pemprov Bali Tekan Angka Kemiskinan

PROVINSI Bali mennjadi contoh sukses dalam menekan angka kemiskinan hingga 4,01%, jauh di bawah angka kemiskinan nasional sebesar 9,5%. Berbagai program yang dilaksanakan berhasil menekan angka kemiskinan termasuk menanamkan pola pikir, miskin itu dosa.

Kabid Pembangunan dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Provinsi Bali I Wayan Sumarajaya mengatakan pola pikir tersebut disampaikan kepada masyarakat melalui pesan sosial. Begitu pun, di level aparatur sipil negara (ASN) yang dimintanya untuk bekerja sunguh-sungguh dalam mengatasi kemiskinan di masyarakat.

Di lingkungan ASN ditanamkan pemahaman miskin itu dosa, sehingga membiarkan orang desa miskin dan membuat orang menjadi miskin itu dosa.

“Kami berusaha memberikan pemahaman melalui budaya, miskin itu dosa, membuat orang menjadi miskin dosanya besar sekali, dan pemimpin yang membiarkan semua itu terjadi, dosanya maha besar,” kata dia saat berdiskusi dengan wartawan yang bertugas di DPRD Provinsi DIY dan Setwan DPRD Provinsi DIY, di Bali, Jumat (11/1).

Beberapa program pengentasan kemiskinan pun dijabarkan Wayan Sumarajaya, mulai dari bedah rumah, sekolah gratis bagi anak dalam rumah tangga sederhana, jaminan kesehatan, pemanfaatan produk pertanian, perikanan dan industri lokal Bali hingga menyiapkan anggaran untuk desa adat sebesar Rp250 juta dan subak sebesar Rp50 juta.

Baca Juga: 2019, Tuban Prioritaskan Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran

Bahkan, Pemprov Bali menganggarkan dana Rp1,2 miliar kepada desa-desa yang warga miskinnya mencapai 25%, serta membuat program jaminan kredit masyarakat.

“Sejak 2017, sudah tidak ada desa tertinggal dan desa sangat tertinggal di Bali. Dari 643 pada pendataan 2017, Bali memiliki 43 desa mandiri, 281 desa maju, dan 312 desa berkembang,” ungkapnya.

Pesan sosial tentang miskin itu tidak enak diberikan pada masyarakat, diikuti dengan pemberian akses pendidikan terbaik guna bisa mengangkat harkat martabat keluarga agar tidak miskin. Pihaknya menggali materi sosialisasi melalui muatan lokal dan nilai-nilai agama.

Di tempat terpisah, Kepala Bagian Publikasi Biro Humas Setda Pemprov Bali I Gede Arya Diputra menambahkan Pemerintah Provinsi Bali fokus pada pengentasan kemiskinan. Hampir semua program di Bali tujuannya untuk mengentaskan kemiskinan. Ia pun menyampaikan keberhasilan Bali dalam mengentaskan kemiskinan sekaligus melestarikan budaya.

“Di tempat lain jangan beri ikan, tetapi beri pancing. Di Bali beri makan dulu, setelah dia makan baru diberi pancing,” kata dia.

Rakyat jangan dibebani kerja jika mereka masih memikirkan makannya sendiri. Pemprov Bali juga menyadari pentingnya budaya agar tetap lestari di Bali.

“Biaya hidup yang tinggi di Bali adalah biaya adat. Adat harus dijaga karena kalau hilang akan mempengaruhi pariwisata. Pariwisata Bali dikenal dengan adat, tradisi, seni, budaya, dan agama,” tuturnya.

Pemprov Bali juga tengah berusaha mengurangi kesenjangan ekonomi antara Bali Utara dengan Bali Selatan. Pasalnya, industri pariwisata di Bali terpusat di Bali Selatan.

Pada 2025, Bali ditargetkan memiliki bandara baru yang berada di Kabupaten Buleleng, berdekatan dengan tiga kabupaten miskin yaitu Karangasem, Klungkung, dan Bangli. Namun, sebelum itu, program-program pemberdayaan masyarakat semakin digencarkan untuk mencapai target angka kemiskinan mencapai 1%.(OL-5)

Original Source

Related posts

Leave a Comment