Pemerintah Tidak Serius Menangani Gempa Palu

Portaldailynet, Jakarta – Gempa Palu yang terjadi Jumat, 28 September 2018 telah menelan banyak korban. Terjadi simpang siur mengenai jumlah korban yang meninggal.

Seperti dikutip Detikcom, jumlah korban akibat gempa dan tsunami di Sulawesi Tengah (Sulteng) terus bertambah. Data terbaru BNPB menyebutkan 1.234 orang meninggal dunia.

“Totalnya 1.234 orang meninggal dunia dari daerah yang terdampak,” kata Kepala Pusat Data, Informasi, dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho dalam jumpa pers di Kantor BNPB, Jakarta Timur, Selasa (2/10/2018).

Namun, berbeda dengan yang dikutip bbc, di media tersebut disebutkan bahwa data terbaru BNPB menunjukkan, korban tewas sudah mencapai setidaknya 1347 orang, termasuk 34 pelajar yang ditemukan meninggal dunia di bawah reruntuhan gereja di Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, pada Selasa (1/10).

Jumlah korban tewas terus meningkat, dan kini mencapai 1374, dalam data yang tercatat BNPB hingga Selasa (2/10) pukul 17:00. Hal ini diungkapkan Kepala BNPB Willem Rampangile, dalam jumpa pers di posko penanganan bencana, Palu.

Yang menjadi persoalan adalah lambannya pemerintah dalam menangani kasus gempa ini, bahkan terkesan tidak serius.

Meskipun Presiden Joko Widodo kemudian berkunjung ke Palu untuk melihat kondisi gempa, namun hanya sampai di tempat yang dekat perkotaan bukan di pelosok.

Namun, sungguh sangat ironis sehari setelah kunjungan pak Jokowi ke Palu malah terjadi penjarahan massal dikota tersebut.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyebut maraknya penjarahan pasca-bencana gempa dan tsunami di Palu, Sulawesi Tengah, karena berada dalam periode panik dan kebutuhan sehari-hari terbatas.

Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho mengatakan pada periode ini, korban mengalami trauma atas bencana. Ditambah lagi di sana masih sering terjadi gempa susulan.

Sebagaimana yang kita ketahui bahwa gempa berkekuatan magnitudo 7,4 menyebabkan tsunami di wilayah Palu dan Donggala, Sulawesi Tengah, pada Jumat 28 September, sementara Jokowi datang 2 hari setelahnya.

Ketika gempa yang pertama terjadi maka para relawan Front Pembela Islam sudah lebih dulu membantu para korban.

Front Pembela Islam (FPI) menyatakan siap mengerahkan relawan tambahan untuk membantu penanganan korban bencana gempa di Palu, Sulawesi Tengah. Pihak FPI menyebut saat ini sudah ada sekitar 500 laskar yang berada di Palu.

Namun sangat disayangkan, apa yang dilakukan justru menuai kecaman oleh pihak pemerintah. Bahwa bantuan para relawan FPI dikatakan hoaks oleh pihak kominfo.

Tudingan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) yang menyebut kegiatan kemanusiaan oleh relawan Front Pembela Islam (FPI) dalam menangani bencana gempa bumi di Palu, Sulawesi Tengah sebagai hoaks, menuai reaksi dari organisasi pimpinan Habib Rizieq Syihab itu. Setelah sejumlah media massa di Tanah Air memuat tudingan yang dibuat Kemkominfo tersebut, FPI pun menyampaikan hak jawabnya.

Diantaranya adalah bahwa informasi yang disebarkan adalah misleading dan distorsi informasi yang dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Faktanya, Tim Relawan Kemanusiaan FPI, yang dipimpin langsung oleh Ketua Dewan Pimpinan Daerah Front Pembela Islam Provinsi Sulawesi Tengah, yakni Ustaz Sugianto Kaimuddin, yang membawa rombongan relawan gerak cepat dari Poso, saat Jumat malam tanggal 28 September 2018, seketika setelah mendengar peristiwa gempa di Palu, Sigi, dan Donggala.

Sebenarnya ini merupakan bukti lambannya pemerintah dalam menangani kasus gempa Palu ini. Pemerintah sibuk dengan urusan kampanye. Namun, ketika ada pihak-pihak yang dianggap berseberangan melakukan aksinya maka itu dikatakan sebagai hoaks.

(hr)

Related posts

Leave a Comment