Pemilik Modal Keluhkan Investasi di Kawasan Maruda

INILAHCOM, Jakarta – Hampir 15 tahun PT Karya Tekhnik Utama (KTU) secara resmi menjalin kerja sama dalam pengembangan kawasan Marunda dengan sebuah BUMN bernama PT Kawasan Berikat Nusantara (KBN).

Kerja sama yang diawali dengan menangnya KTU dalam lelang yang diadakan oleh KBN itu melahirkan sebuah perusahaan patungan bernama PT Karya Citra Nusantara (KCN).

Kuasa Hukum KCN, Juniver Girsang mengatakan, selama 15 tahun itu, sudah lebih dari 3 triliun rupiah dikeluarkan investor. “Namun, alih-alih mendapat keuntungan dari sebuah kerja sama, malah masalah demi masalah yang didapat,” kata Juniver dalam keterangan resmi, Minggu (14/4/2019).

Juniver merinci, ada beberapa hal yang tak mengenakan investor saat bekerjasama dengan KBN. Antara lain tidak mengerjakan porsi pengurusan izin sesuai perjanjian. Akibatnya, investor yang harus melakukan semua. Dalam kesepakatan disebutkan bahwa KBN-lah yang memiliki kewajiban untuk mengurusi semua perizinan kepelabuhan.

Bahkan hal itu diperhitungkan sebagai bagian dari setoran modal KBN dalam perusahaan patungan. ‘Namun pada pelaksanaannya, hal tersebut tidak dilakukan sehingga investor harus melakukan semuanya,” Ujar dia.

Kemudian, blokade akses saat keinginannya tidak dipenuhi, akibatnya aktivitas usaha di pelabuhan KCN terhenti dan harus dialihkan ke tempat lain. Tak lama berselang sejak investor menolak permintaan KBN untuk negosiasi porsi saham, akses jalan ke pelabuhan yang telah berdiri, diblokade dengan menggunakan mobil pemadam kebakaran.

KBN berdalih bahwa mereka tidak menutup pelabuhan, hanya menutup akses jalan yang memang berdiri di atas lahan milik mereka. Akibatnya, Kementerian Perhubungan turun tangan langsung meminta KBN untuk membuka blockade. Selanjutnya, wanprestasi pasca negosiasi.

Tak melunasi pembelian saham, karena ternyata belum direstui Menteri BUMN. Setelah dengan sangat terpaksa menyetujui perubahan porsi saham demi kelangsungan usaha, investor lagi-lagi mengalami kejadian tidak mengenakkan karena hingga setahun lebih usai penandatanganan kesepakatan perubahan porsi saham.

“KBN tidak juga melunasi setoran sebagai konsekuensi dari keinginan menambah porsi saham tersebut. Setelah ditelusuri, ternyata langkah KBN tersebut belum/tidak mendapatkan restu Menteri BUMN sebagai pemegang saham KBN,” Ujar dia.

Selain itu, mengulur-ulur waktu untuk menandatangani kesepakatan pasca wanprestasi dalam menyetor penambahan saham. KBN meminta agar komposisi saham kembali ke porsi sebelumnya. Atas permintaan tersebut, dibuatlah draft kesepakatan baru dengan dimediasi oleh Jaksa Pengacara Negara.
“Namun, hingga lebih dari 2 tahun, KBN tidak juga mau menandatangani draft kesepakatan itu,” Kata dia.

Bahkan, tidak menyetorkan retribusi IMB yang telah dibayarkan oleh investor. Akibatnya, bangunan KCN dibongkar Pemprov DKI Jakarta. Pada 2016, Pemprov DKI membongkar bangunan KCN dengan alasan belum membayar IMB. Padahal, investor telah menyetorkannya melalui pihak KBN sejak 2008.

Menyebarkan kesan bahwa investor adalah pencuri aset negara. Dalam sejumlah pemberitaan pada 2018, Direktur Utama KBN, Sattar Taba menyebutkan bahwa langkah yang dilakukannya adalah untuk menyelamatkan aset negara.

Padahal, aset yang dia maksud adalah aset yang telah dikerjasamakan melalui proses lelang yang diselenggarakan oleh KBN sendiri. Pada 2016, pernyataan berkebalikan dikeluarkan oleh orang yang sama. Saat itu, Sattar Taba menyebutkan bahwa KCN memberikan keuntungan bagi negara.

Harapan terbesar adalah agar Presiden Joko Widodo memberikan perhatian penuh terhadap situasi ini. Karena nyatanya, meski Presiden Joko Widodo menyatakan memiliki komitmen tinggi untuk memajukan investasi di Indonesia, situasi di lapangan yang dialami investor di Marunda berbanding 180 derajat dengan komitmen tersebut.

“Selama lebih dari 5 tahun, investor di Marunda diombang-ambing dalam ketidakpastian. Kini, malah ada di ujung tanduk jika melihat apa yang terjadi akhir-akhir ini,” Ujar dia. [ipe]

Original Source

Related posts

Leave a Comment