Pengalihan Ibu Kota Atau Pengalihan Isu?

Oleh: Hermanudin Baskara

Isu pemindahan ibu kota yang menghiasi pemberitaaan media pekan ini mengalir deras. Di tengah carut marutnya pelaksanaan Pemilu 2019, rencana pemindahan ibu kota ini sungguh kejam.

Perhatian masyarakat tentang hasil Pilpres dan Pemilu seketika teralihkan oleh kabar rencana pemindahan Ibu Kota. Dugaan kecurangan Pemilu lewat penggelembungan suara, dan kesalahan petugas menginput data tak lagi menarik perhatian. Semua tertuju pada pertanyaan: Ibu Kota Jakarta akan dipindah ke mana?

Bahkan, Presiden Joko Widodo pun melalui akun Instagramnya melontarkan pertanyaan serupa. Masyarakata diajak untuk sumbang saran tentang lokasi baru pemindahan ibu kota.

Rencana pemindahan ibu kota bukanlah barang baru. Sejak era Soekarno, dan Soeharto, rencana tersebut sudah ada. Namun, pekan ini kembali didaur ulang.  Sebagian masyarakat pun bertanya-tanya, mengapa sekarang kok ramai lagi? Ada apa?

Wajar, sebagian curiga dengan derasnya kabar ini. Jangan-jangan ini hanya untuk menutupi isu dugaan kecurangan Pemilu, sebab berita tentang pemindahan ibu kota memang seksi di mata masyarakat.

“Hah, ibu kota mau dipindah?” atau “Mau dipindah ke mana?” itulah yang ada di benak masyarakat. Bahkan, mungkin sudah ada sebagian dari kita yang siap-siap untuk membeli tanah di lokasi yang akan dijadikan ibu kota pengganti Jakarta.

Tak ada yang salah dengan pemindahan ibu kota, mengingat beban Jakarta memang sudah berat sebagai pusat pemerintahan dan pusat perekonomian. Tapi, mengapa harus dikebut sekarang?

Ingat utang Indonesia masih menumpuk. Data yang dikeluarkan Bank Indonesia (BI) Posisi Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada akhir kuartal IV-2018 tercatat USD 376,8 miliar atau sekitar Rp 5.275,2 triliun (kurs Rp 14.000/dolar AS).  Dan, Anggaran untuk pemindahan ibu kota menurut Badan Perencana Pembangunan Nasional (Bappenas) Rp 323 triliun sampai Rp 466 triliun. Jelas, pemindahan ibu kota tak semudah membalikkan telapak tangan. Apalagi, rencananya di luar Jawa. Mungkin anggaran bisa turun, bila dipindah ke Jonggol atau Karawang yang hanya berjarak sekian puluh kilometer dari Jakarta.

Lagipula, bukankah pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk moratorium pemekaran daerah. Pemekaran daerah saja dihentikan, masa pemindahan ibu kota dibahas sekarang.

Dilihat dari kemampuan negara, sepertinya tidak mungkin pemindahan ibu kota dilakukan dalam waktu dekat. Ada kepentingan-kepentingan lain di balik gelontoran pernyataan tentang rencana pemindahan ini.

Sebaiknya, pemerintah menunda dulu bicara soal pemindahan ibu kota. Banyak persoalan yang harus diselesaikan. Terutama, persoalan dugaan kecurangan Pemilu yang ada di depan mata, selesaikan dulu hingga tahapan Pemilu selesai, dan KPU mengumumkan pemenang Pilpres 2019.

Masyarakat sudah cerdas, isu pemindahan ibu kota hanyalah hangat-hangat tahi ayam. Bulan depan, ketika pemenang Pilpres sudah diumumkan mungkin sudah hilang dan tidak lagi dibicarakan hingga Pemilu-Pemilu berikutnya.

Tidak adakah isu yang lebih menghibur selain pemindahan ibu kota, Ali Ngabalin menjadi menteri luar negeri misalnya?

(Fr)

Related posts

Leave a Comment