Pengangkatan Honorer, Kebijakan Setengah Hati

Portaldailynet, Jakarta – Susahnya mencari kerja dan kurangnya lapangan pekerjaan membuat tinggi antusias masyarakat menjadi Pegawai negeri sipil (PNS) . Oleh karena itu, saat pemerintah membuka lowongan kerja PNS, berbondong-bondong masyarakat ikuti tes calon pegawai negeri sipil (CPNS).

Tengok saja pada 2017, berdasarkan data Badan Kepegawaian Negara (BKN), jumlah pelamar gelombang II Tahun 2017 mencapai 1.295.925 orang. Jumlah pelamar ini merupakan pendaftar CPNS di 60 kementerian dan lembaga (K/L) serta satu pemerintah daerah, yaitu Kalimantan Utara melalui website SSCN BKN. Padahal pemerintah hanya membuka formasi CPNS sebanyak 17.928 formasi.

Selain memperoleh gaji pokok, jam kerja serta tunjangan menjadi perhatian khusus dari keistimewaan menjadi PNS tersebut. Kepala Biro Hubungan Masyarakat Badan Kepegawaian Negara (BKN) Muhammad Ridwan menuturkan, ada dua hal yang menjadi alasan kini PNS menjadi digemari dan diburu oleh banyak masyarakat Indonesia.

“Pertama menjadi PNS, pensiun anda akan terjamin. Kedua dari kementerian dan lembaga pusat sudah terintegrasi untuk karier menjadi PNS ini,” tutur Ridwan pada Liputan6.com, (Sabtu (14/4/2018).

Ada juga rencana pemberian tunjangan kinerja (tukin) pada 2018 serta pensiunan PNS dan juga pensiun TNI dan Polri disebutkan akan mendapatkan uang pensiunan ke-13.

Begitu tingginya antusias masyarakat tidak sebanding dengan formasi yang di buka oleh pemerintah. Belum lagi dengan pegawai-pegawai honorer yg berharap banyak untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Tahun ini menjadi kesempatan pertama dan terakhir bagi 13 ribu lebih honorer K2 (kategori dua) yang memenuhi persyaratan ikut tes CPNS 2018. Ini lantaran usia mereka tidak memungkinkan lagi untuk mendaftar di 2019.

“Yang 13.347 honorer K2 itu rata rata usianya 34 dan jelang 35 kan. Jadi ini kesempatan mereka yang pertama dan terakhir ikut tes CPNS,” ungkap Bambang Riyanto, anggota Badan Legislasi DPR RI kepada JPNN, Kamis (13/9).

Hal ini menurut Bambang, sangat ironis. Lantaran pengabdian 14 tahun hanya dihargai lewat seleksi yang tidak berkeadilan.

Belum lagi nasib 425.242 honorer K2 tua (di atas 35 tahun) yang masa pengabdiannya di atas 14 tahun, peluangnya lebih tertutup lagi. Nasib mereka akan berubah bila pemerintah mau merevisi UU Aparatur Sipil Negara (ASN).

“Sebenarnya sangat mudah menyelesaikan masalah honorer K2, tinggal pemerintah niat atau tidak. Yang terjadi sekarang kan, pemerintah tidak niat wong DIM (daftar inventarisasi masalah revisi UU ASN, red) saja belum diserahkan kok,” tutur politikus Gerindra ini. Dia menilai rekrutmen CPNS 2018 hanya gula-gula politik pemerintah jelang Pilpres 2019.

Selama empat tahun memerintah, Presiden Jokowi tidak membuka rekrutmen CPNS jalur umum. Namun tahun ini, rekrutmennya dibuka dengan dengan formasi yang cukup besar yakni 238.015 kursi.

Itu pun formasi untuk honorer K2 (kategori dua) hanya 13.347 sehingga Bambang menilai, pemerintah sengaja menyasar golongan milenial. Sedangkan honorer K2 yang usianya di atas 35 tahun tidak diberi kesempatan ikut tes CPNS 2018.

“Sejak awal, pemerintah setengah hati mengangkat honorer K2. Ini dilihat dari lamanya pembahasan revisi UU Aparatur Sipil Negara (ASN). Kemudian dalam penetapan formasi, tidak dialokasikan berapa untuk K2. 13.347 itu kan hanya jumlah K2 yang akan ikut tes,” tutur Bambang kepada JPNN, Kamis (13/9).

Politikus Gerindra ini menilai, penetapan syarat formasi khusus juga sangat tidak berkeadilan. Dia mencontohkan atlet berprestasi internasional tidak ditentukan passing grade-nya. Mestinya bila ingin mendapatkan PNS yang berkualitas, nilai ambang batas harus tetap ada.

“Kenapa kok K2 meradang, ya karena mereka menilai ada ketidakadilan. Yang lain bisa, kok mereka enggak bisa. Kalau mau fair ya semua harus ada ambang batasnya,” tegasnya.

Kebijakan pemerintah ini, lanjut Bambang, tidak akan menyelesaikan masalah kepegawaian di Indonesia. Faktanya, baik instansi pusat maupun pemerintah banyak diisi oleh pegawai non PNS alias honorer.

Sementara itu status PNS sudah harga mati bagi honorer K2 (kategori dua). Mereka tidak mau dialihkan ke pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Alasannya posisi itu membuat mereka hidup dalam ketidakpastian. Setiap tahun mereka harap-harap cemas karena bisa saja diputus kontrak oleh pemberi kerja.

“Bapak-bapak pejabat idenya banyak untuk K2. Boleh dong tukeran tempat biar bisa tahu bagaimana rasanya jadi honorer K2. Bapak pejabat juga bisa tahu kira-kira PPPK enak enggak dijalani,” kata Nurbaiti, pengurus Forum Honorer K2 Indonesia (FHK2I) DKI Jakarta kepada JPNN, Kamis (13/9).

Selama ini, lanjutnya, kebijakan yang diambil pemerintah untuk honorer K2 tidak pernah mempertimbangkan aspek sosial kemanusiaan. Barangkali dengan tukar tempat menjadi PPPK, pejabat bisa merasakan bagaimana rasanya menanti harapan.

“Kok gampang banget keluar statement daftar PPPK. Menjadi PPPK juga enggak segampang yang diucapkan karena harus melalui enam tahapan,” ucapnya.

Yang membuat honorer K2 menolak PPPK, ada sistem seleksinya. Kalau lulus mungkin masih beruntung. Jika tidak lulus, dikembalikan ke daerah.

“Jangan asbun (asal bunyi, red) deh. Jangan suka mempermainkan nasib orang susah, kualat nanti,” kata Nurbaiti dengan nada geram

Demi menyasar golongan milenia untuk meraup dukungan, pemerintah kebijakan-kebijakan yang setengah hati yang tidak mempertimbangkan aspek sosial kemanusiaan dan tidak berkeadilan. Kebijakan yang tidak bisa menyelesaikan pokok permasalahan, pada akhirnya hanya membuat anak negeri gigit jari di negerinya sendiri.

(jo)

Related posts

Leave a Comment