Poligami vs Prostitusi Online

Portaldailynet, Jakarta – Media ramai memberitakan kasus Vanessa Angel dikabarkan terima uang sebesar 80 juta dari transaksi tersebut. Namun betapa mengerikannya ada pengakuan, 90% artis wanita Indonesia jadi pelacur.

Ternyata maraknya artis jadi pelacur melalui transaksi online makin menjamur karena memang seakan dibiarkan. Bahkan yang sudah jelas-jelas tertangkap basah di Surabaya pun dilepaskan untuk melenggang dan ngoceh tanpa malu-malu. Itu artinya sama dengan membiarkannya.

Pemain film dan pembawa acara Nikita Mirzani (32) mengatakan, hampir 90 persen selebritas wanita Indonesia, melakukan prostitusi atau masuk ke dalam daftar prostitusi online artis.

“Oh iya memang hampir semua artis-artis (terlibat prostitusi). Enggak tahu ya kalau artis baru, itu kembali lagi ke individual masing masing,” ucapnya ketika ditemui di gedung Trans TV, Jakarta Selatan, Jumat (11/1/2019), diberitakan tribun-medan.com

Sesuatu yang salah dan jelas-jelas melanggar hukum, baik hukum negara juga hukum agama seolah-olah dibiarkan begitu saja.

Namun sebaliknya jika berbicara masalah poligami banyak yang menentang. Bahkan ada yang secara terang-terangan menolak perda-perda syariah. Sang pelaku poligami seolah-olah tidak diberi ruang untuk publik, namun sang pelaku prostitusi menjadi tranding topik.

Setuju atau tidak poligami sudah ada aturannya dalam agama tidak perlu diributkan lagi.

Sebenarnya kalau mau jujur, poligami merupakan salah satu solusi mengurangi perilaku perzinahan (prostitusi), tentunya harus dilakukan dengan cara yang baik yang sudah diatur oleh norma dalam agama.

Bagaimana fungsi penegak hukum di negara ini jika pelaku prostitusi dibiarkan, tempat-tempat maksiat menjamur dimana-mana bahkan seolah-olah dibiarkan begitu saja.

Jika sang pelaku prostitusi tidak mendapatkan hukuman dan diberi ruang tentunya akan merusak kehidupan masyarakat. Lantas dimana fungsi penegak hukum?

Sebenarnya, secara hukum kejahatan prostitusi ini sudah diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam Pasal 296 KUHP dijelaskan bahwa barang siapa yang dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah.

Kemudian, pada Pasal 506 KUHP dijelaskan, bahwa barang siapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya sebagai pencarian, diancam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun.

Selain itu, untuk menangani maraknya kasus prostitusi online sebenarnya bisa saja diatur dalam Peraturan Daerah (Perda). Contohnya, Perda DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum. Peraturan Daerah (Perda) Pekanbaru Nomor 12 Tahun 2008 tentang Ketertiban Sosial. Serta Peraturan Daerah lain yang mengatur tentang Prostitusi.

Dengan demikian, dalam penanganan kasus prostitusi online, Kepolisian dan masyarakat diharapkan lebih aktif di dalam mengurai keterlibatan jaringan dari kasus perdagangan orang, tidak hanya berhenti pada mucikari namun juga orang-orang yang melakukan rekruitmen dan mengambil keuntungan dari perdagangan orang.

(fr)

 

Related posts

Leave a Comment