Putusan Bawaslu Telah Memandulkan Hukum

Portaldailynet, Jakarta – Putusan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang mengatakan tidak ditemukannya unsur kampanye terselubung yang dilakukan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri Keuangan Sri Mulyani kembali mengikis kepercayaan masyarakat kepada proses penegakan hukum .

Sebelumnya, Luhut dan Sri Mulyani dilaporkan ke Bawaslu oleh Advokat Nusantara. Mereka menduga, tindakan keduanya mengacungkan satu jari kala pertemuan IMF-World Bank di Bali, Minggu (14/10/2018), adalah bentuk kampanye terselubung lantaran menunjukkan citra diri calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo.

Gestur satu jari Luhut dan Sri Mulyani beredar melalui video yang viral di media sosial.

Pada mulanya, Luhut dan Sri Mulyani menunjukkan 10 jari, tetapi Managing Director IMF Christine Lagarde mengacungkan kedua jarinya. Keduanya lantas melakukan koreksi, dan mengajak Christine Lagarde mengacungkan satu jari.

Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Ferry Julianto mengatakan putusan Bawaslu terhadap Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati harus dihormati. Meskipun ia berharap Bawaslu bisa lebih tegas menegakan aturan.

Namun demikian, Ferry yakin Luhut dan Sri Mulyani bersalah tetapi Bawaslu segan untuk memberikan sanksi.

“Kalau menurut saya jelas ada ajakan. Tapi mungkin Bawaslu agak enggak enak. Seharusnya kan di hukum tidak ada rasa enak dan enggak enak,” kata Ferry di media center Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Jakarta, Selasa (6/11/2018).

Ferry tetap yakin bahwa dalam momen tersebut, Luhut dan Sri Mulyani berpose satu jari atas dasar politik dan mengajak banyak pihak untuk tidak memilih Prabowo-Sandiaga. Dan itu, kata dia, melanggar UU Pemilu.

Ferry mengatakan, publik secara jelas bisa mendengar perbincangan Luhut, Sri Mulyani dan Direktur IMF Christine Legarde lantaran mik yang tidak sengaja tetap menyala.

Menurut Ferry, pernyataan “one is for jokowi, two is for prabowo” adalah ajakan untuk tidak memilih Prabowo. “Kalau mik itu mati, kita enggak tahu apa yang dibicarakan. Tapi masih on, jadi kita bisa mendengarkan bahwa dalam pertemuan itu mereka mengajak untuk tidak memilih Prabowo,” imbuhnya

Keputusan Bawaslu sangatlah disayangkan. Publik dianggapnya buta dan tuli,tidak bisa menalar apa yang sesungguhnya terjadi dalam video tersebut.

Semua orang dihadapan hukum negeri ini memiliki posisi yang sama,tidak ada rasa enak dan tidak enak. Kredibilitas Bawaslu kembali diragukan publik. Bisakah menjadi wasit yang benar-benar independen? Bisakah menyelesaikan sengketa di tengah panasnya suhu politik yang mungkin terjadi dalam pemilu 2019 dengan adil?

Kesimpulannya adalah , keputusan hukum yang didasari rasa enek dan tidak enak menyebabkan hilangnya kepercayaan publik terhadap hukum dan penegak hukumnya.

Kedua, keputusan untuk ini membenarkan dugaan publik bahwa saat ini,negara dalam kendali kekuasaan. Konsesi Negara Hukum telah dikebiri oleh perilaku politik partisan karena adanya dugaan jaminan perlindungan hukum bagi mereka yang memiliki pilihan politik yang sejalan dengan penguasa.

(Jo)

Related posts

Leave a Comment