Skema magang di luar negeri perlu dievaluasi

Foto ilustrasi. Pelajar sedang menggunakan komputernya di perpustakaan salah satu kampus di Taipei, Taiwan, 22 April 2017.
Foto ilustrasi. Pelajar sedang menggunakan komputernya di perpustakaan salah satu kampus di Taipei, Taiwan, 22 April 2017. | David Chang /EPA

Kementerian Luar Negeri Indonesia meminta adanya peninjauan ulang terhadap tata kelola skema magang untuk perkuliahan di luar negeri menyusul dugaan praktik kerja paksa terhadap ratusan mahasiswa Indonesia di Taiwan.

Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia (WNI) dan Badan Hukum Indonesia (BHI) Kementerian Luar Negeri Lalu Muhammad Iqbal menduga sebagian mahasiswa yang menjalani skema kuliah-magang direkrut dan dikirimkan oleh Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS).

Iqbal tak langsung menyimpulkan perekrutan melalui PPTKIS itu merupakan sebuah pelanggaran. Bahwa PPTKIS seharusnya hanya boleh mengirim WNI untuk bekerja adalah benar. Namun, dalam nota kesepahaman PPTKIS juga tidak disebutkan dengan detail siapa saja pekerja yang boleh berangkat.

“Agak sulit menyebut apakah ada pelanggaran atau tidak. Karena technical arrangement-nya belum ada. MoU yang ada sifatnya umum,” sebut Lalu dalam laporan Serambinews, Jumat (4/1/2019).

Untuk itu, selama proses peninjauan ulang, Kemenlu meminta Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia (KDEI) di Taipei—selaku perwakilan pemerintah Indonesia—untuk menghentikan sementara perekrutan mahasiswa Indonesia dalam skema kuliah-magang di Taiwan sampai ada tata kelola yang lebih baik.

Saat ini, terdapat sekitar 1.000 mahasiswa Indonesia yang terdaftar dalam program kuliah-magang di delapan universitas di Taiwan untuk tahun ajaran 2017-2018.

Jumlah ini diperkirakan masih akan bertambah, menyusul keberadaan program New Southbound Policy yang memberi kemudahan bagi pelajar asal Asia untuk belajar dan bekerja di Taiwan.

Sementara itu, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhajir Effendy memastikan bahwa kerja sama program magang kerja yang ada bukan dalam tatanan antar-pemerintah. Sebab, Indonesia mengadopsi kebijakan One China Policy—Satu Tiongkok.

One China Policy adalah kebijakan yang diterapkan pemerintah Tiongkok yang tidak mengakui Taiwan sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Oleh karenanya, Indonesia tidak menempatkan kantor konsulat di Taiwan.

“Kalau SMK itu kita hanya magang di beberapa negara, dan itu resmi, ke Jerman, Belanda, Korea Selatan, Jepang, Tiongkok. Tetapi Taiwan enggak. Ya itu (program magang) berarti enggak resmi,” sebut Muhajir, dikutip dari BBC Indonesia.

Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenrisdikti) Ismunandar menyebut adanya dugaan beberapa mahasiswa yang dijebak oknum pelaksana program dengan iming-iming akan memperoleh beasiswa kuliah di Taiwan.

“Ada pihak yang merekrut di Indonesia yang bekerja sama dengan pihak Taiwan. Media Taiwan menggunakan istilah ‘dijebak’. Ini yang akan kita selidiki,” sambung Ismunandar.

Ratusan pelajar, umumnya perempuan, disebut-sebut harus bekerja selama 10 jam per hari sebanyak empat hari dalam seminggu dengan bayaran yang murah.

Padahal, aturan pendidikan di Taiwan tidak mengizinkan program magang yang tidak lebih dari 20 jam per minggu. Selain itu, ada juga aturan yang tidak membolehkan mahasiswa tahun pertama mendapatkan izin bekerja.

PPI tolak tudingan

Menindaklanjuti laporan ratusan mahasiswa Indonesia yang dipaksa bekerja, Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) di Taiwan angkat bicara. Melalui pernyataan yang dirilis dalam situs ppitaiwan.org, para pelajar menyebut penggunaan kata “kerja paksa” sebagai sebuah hal yang tidak tepat.

“Seluruh jam kerja yang dilakukan tetap diberikan gaji. Lagipula, ada beberapa mahasiswa yang mengeluh capek dan ada juga yang menikmati hal ini,” sebutnya.

Selain itu, PPI menegaskan bahwa program kuliah-magang adalah program legal yang diatur melalui kebijakan New Southbound Policy (NSP) dengan nama Industrial Academia Collaboration. Ada 69 universitas yang bergabung dalam program ini dan sekitar 6 sampai 10 di antaranya khusus menampung pelajar dari Indonesia.

“Pelajar yang mengikuti program ini bekerja dengan legal. Beberapa teman mahasiswa memang harus bekerja untuk memenuhi biaya sekolah dan hidupnya karena tidak ada beasiswa. Ada beberapa universitas yang hanya memberikan beasiswa 6 bulan sampai 1 tahun saja,” sambung pernyataan PPI.

Kendati demikian, PPI memandang pemerintah tetap perlu memberi perhatian untuk memonitor langsung implementasi program kuliah magang termasuk sejauh mana peran dan keterlibatan agen berikut permasalahannya.

Ketua Perwakilan Kantor Ekonomi dan Dagang Taipei (TETO) Indonesia di Jakarta John C Cen menyebut ada kesalahpahaman dalam definisi kerja magang. Dalam jumpa pers, Jumat (4/1/2018), John menjelaskan pada tahun pertama mahasiswa sebenarnya boleh bekerja, namun bukan dalam program magang kuliah melainkan paruh waktu biasa.

Tahun kedua, para mahasiswa baru diizinkan untuk mengikuti program magang dengan maksimal waktu maksimal 20 jam per minggu. “Sifatnya boleh tidak mengambil,” tegas John, dikutip dari detikcom.

Keberatan juga dilayangkan Universitas Teknologi Hsing Wu, salah satu kampus yang dituding mempekerjakan mahasiswanya dengan paksa. Mereka menyebut dugaan ini bertentangan dengan kenyataan di lapangan dan dapat memperburuk citra kebijakan New Southbound Policy.

Original Source

Related posts

Leave a Comment