Sosiolog sebut penggunaan isu SARA rusak demokrasi indonesia

Jakarta (ANTARA News) – Sosiolog Universitas Indonesia, Thamrin Tomagola, mengatakan dewasa ini sudah berlangsung politik yang tidak beradab, salah satunya banyak isu SARA yang dimanfaatkan untuk kepentingan politik, sehingga akan merusak demokrasi Indonesia.

“Keadaan demokrasi dan politik hari ini memang sangat menyakitkan. Isu SARA dimanfaatkan dan dibawa-bawa ke politik,” kata Thamrin pada Focus Group Discussion dengan tema “Mekanisme Penyelenggaraan Pilkada 2018 dan Pileg, Pilpres 2019 Secara Demokratis” di DPP PDI Perjuangan, Jakarta, Selasa.

Kegiatan ini dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) bersama Komite bidang politik dan keamanan DPP PDIP.

Dia menyebutkan, hal ini terjadi karena DPR tidak berfungsi dengan baik, khususnya membawa aspirasi masyarakat.

“Mengapa sampai hal tersebut terjadi.Keadaan itu terjadi karena DPR tidak berfungsi penuh membawa aspirasi rakyat dan memenuhi aspirasinya,” jelas Thamrin.

Dia menyebutkan demokrasi dan politik itu sebenarnya dalam keadaan yang terancam, sehingga harus dicegah.

“Harus dicegah. Jangan sampai politik tidak berkeadaban terjadi terus,” tuturnya.

Baca juga: Polisi periksa Sri Bintang Pamungkas terkait ujaran SARA

Baca juga: Penyebar SARA dalam kasus Puisi Gus Mus dipolisikan

Baca juga: Majelis hakim: Isu SARA Saracen tak terbukti

Di tempat yang sama, mantan anggota KPU Chisnul Mariyah, menilai, demokrasi itu memang kompetitif, tetapi jangan ada kekerasan.

“Demokrasi itu tidak boleh ada kekerasan atau kudeta. Dia harus kompetitif,” jelas Chisnul.

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengingatkan, pemilu sebagai alat mencari dan menentukan pemimpin secara berdaulat, harus mengedepankan persatuan bangsa. Karenanya, jangan sampai hilang politik yang mengedepankan peradaban.

“Persoalan dengan identitas kebudayaan kita sebagai orang timur, persoalan terkait dengan tradisi bahwa berpolitik itu membangun peradaban, itu tidak boleh hilang hanya gara-gara persoalan kekuasaan itu,” jelas Hasto.

Dia juga menuturkan, kualitas demokrasi Indonesia juga menentukan tingkat kualitas kita sebagai bangsa. Dimana bisa membangun watak pemerintahan di tingkat manapun dengan mengedepankan nilai kemanusiaan dan membangun rasa persaudaraan dunia.

“Kalau kita mundur, hanya (tinggal mencari) kekuasaan, lalu hilanglah peradaban politik kita sebagai bangsa yang besar, maka tidak ada gunanya demokrasi. Itu pesan dari Ibu Megawati Soekarnoputri,” tutur Hasto.

Pewarta: Syaiful Hakim

Editor: Gilang Galiartha

COPYRIGHT © ANTARA 2018

Related posts

Leave a Comment