Stok Dari Surabaya, Harga Cabai Kepulauan Tanimbar Melesat

Ambon, Gatra.com – Ketua Tim Advisory dan Pengembangan Ekonomi Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Maluku, Andy Setyo Biwado, menyebutkan, tingginya harga bumbu-bumbuan yakni cabai merah keriting dan cabai rawit di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, disebabkan ketergantungan daerah tersebut pada pasokan stok dari Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur.

“Tingginya harga bahan pokok di Kepulauan Tanimbar disebabkan naiknya tarif sewa kontainer dari Surabaya ke Saumlaki (Ibukota Kabupaten Kepulauan Tanimbar). Kenaikan tersebut mencapai hampir tiga kali lipat, sehingga sangat mempengaruhi kenaikan harga,” ujar Andy kepada wartawan, di Ambon, Kamis (21/3).

Menuruy Andy, Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Tanimbar telah berupaya agar dapat menambahkan frekuensi pelayaran kapal ferry, guna meningkatkan kapasitas distribusi bahan pokok.

“Saat ini frekuensi transportasi penyeberangan ferry dari Kabupaten Maluku Tengah telah ditambahkan, untuk meningkatkan kelancaran distribusi komoditas bumbu dan beras. Hal tersebut bertujuan untuk mengurangi ketergantungan pasokan barang kebutuhan pokok dari Provinsi Jawa Timur,” terangnya.

Baca Juga: Gara-gara Angin Kencang, Harga Cabai di Ambon Melonjak

Andy katakan, Bupati Kepulauan Tanimbar Petrus Falolon, telah mengeluarkan Surat Keputusan (SK) Bupati yang mengatur batas atas dan batas bawah tarif angkutan darat, sebagai upaya pengendalian biaya distribusi bahan pokok.

“Saat ini juga Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Kepulauan Tanimbar melakukan berbagai upaya untuk menjaga stabilitas harga bahan makanan utamanya pada perayaan Hari Raya, yaitu melalui pengawasan harga dan memastikan tersedianya pasokan bahan pokok di pasar tradisional,” tuturnya.

Menurut Andy, pengawasan tersebut dilakukan melalui sinergi antara Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan Satgas Pangan Polres Kepulauan Tanimbar.

“Saat ini Dinas Perhubungan telah berkoordinasi dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan untuk melakukan pengawasan terhadap Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) di Pelabuhan Saumlaki.

“Terdapat indikasi bahwa tarif buruh bongkar muat pelabuhan yang tinggi, serta kinerja yang kurang produktif, turut memberikan pengaruh pada naiknya harga bahan pokok di Tanimbar. Oleh karena itu BI Maluku senantiasa berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Maluku dan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Maluku, TPID Provinsi Maluku, TPID Kota/Kabupaten se-Maluku serta Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU), dan Satgas Pangan untuk menjaga stabilitas harga,” paparnya.

Andy ungkapkan, terdapat startegi pengendalian inflasi di Maluku yang difokuskan pada kebijakan 4K yakni, Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi yang Efektif.

“Melalui sinergi dan koordinasi yang baik antar pemangku kepentingan, kantor perwakilan BI Maluku optimis traget inflasi Maluku tahun 2019 sebesar 3,5% kurang lebih 1% year on year (yoy) akan dapat tercapai,” pungkasnya.



Reporter: Tiara Melinda

Editor: Rosyid

Original Source

Related posts

Leave a Comment