Usulan Rumah MBR Dipotong, Kadis DPKP Maluku: Mungkin Uang Negara Tinggal Sedikit

Ambon, Gatra.com – Awalnya disetujui, tapi tiba-tiba Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memotong usulan pembangunan rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) untuk Provinsi Maluku.

Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP) Provinsi Maluku, Kasrul Selang, mengaku pihaknya mengusulkan pembangunan rumah MBR untuk empat (4) kabupaten di Provinsi Maluku tahun 2019.

Empat kawasan yang semula telah disetujui adalah di Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD), Kabupaten Kepulauan Aru, Kabupaten Maluku Tengah dan Kabupaten Maluku Tenggara. Dari empat kawasan itu, ternyata yang direalisasi hanya di kabupaten MBD, yaitu di Kota Tiakur.

“Awalnya disetujui tapi dari belakang-belakang tidak? Ya mungkin karena uang negara tinggal sedikit. Kita tidak mengerti. Tiba-tiba saja dipotong,” ujar Kasrul Selang kepada wartawan di Kantor Gubernur Maluku, Kota Ambon, Kamis (21/3).

Baca juga: Kementerian PUPR Terus Mendorong Rumah MBR Terjangkau dan Berkualitas

Persetujuan Kementerian PUPR untuk pembangunan rumah MBR di Tiakur, rencananya akan dibangun 50 unit saja. Ini pun, disebut Kasrul, diperuntukkan untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS).

“Khusus untuk PNS saja. Kan kasihan saudara-sudara kota di sana ada yang kost dan segala macam,” jelasnya.

Total anggaran untuk pembangunan 50 unit rumah MBR khusus untuk PNS di Tiakur, tambah Kasrul, mencapai angka Rp10 miliar.


Reporter : Chen Toisuta

Editor: Rosyid

Original Source

Related posts

Leave a Comment