Waketum Gerindra Sebut Ajakan Tak Bayar Pajak Bukan Sikap Resmi Partai

JawaPos.com – Partai Gerindra mengklaim tidak pernah mengeluarkan sikap dengan mengajak masyarakat tidak membayar pajak, karena adanya dugaan kecurangan di Pemilu 2019. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Ferry Juliantono mengatakan, yang disampaikan kolegannya Arief Puyuono adalah sikap pribadinya. Sehingga bukan sikap resmi dari Partai Gerindra.

“Itu bukan sikap resmi partai pastinya,” ujar Ferry kepada JawaPos.com, Kamis (16/5).

Menurut Ferry, saat ini pemerintah perlu aktif menyadarkan masyarakat untuk bisa membayar pajak. Sehingga memang Gerindra tidak pernah mengeluarkan sikap mengajak masyarakat tidak membayar pajak.

“Membayar pajak kan kesadaran rakyat, tugas pemerintah untuk aktif,” katanya.

Hal yang sama juga disampaikan oleh Wakil Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Rahayu Saraswati. Menurutnya partai yang dikepalai oleh Prabowo Subianto ini tidak pernah mengeluarkan sikap melarang masyarakat membayar pajak.

“Sudah pasti tidak. Saya tidak pernah mendengar hal itu dari pimpinan partai,” ungkapnya.

Terpisah, Wakil Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf Amin, Raja Juli Antoni mengaku bingung dengan sikap Arief Puyuono ini. Antoni mengaku apabila Prabowo menang di Pilpres dirinya juga akan membayar pajak. Hal itu karena membayar pajak adalah sebuah kewajiban.

“Tidak ada hubungannya dengan Pilpres. Kalau Pak Prabowo menang saya juga tetap harus bayar pajak,” ujar Antoni.

Antoni menduga, yang dilakukan oleh Arief Puyuono karena Prabowo Subianto-Sandiaga Uno tidak siap kalah‎ di hajatan Pilpres ini. Sehingga hal-hal yang tidak ada hubungannya dengan politik dikeluarkan untuk membangun opini.

“Pendukung Prabowo-Sandi semakin tidak proposional. Panik, kalap. semua ini terjadi karena mereka tidak siap kalah,” ungkap Antoni.

‎Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Arief Puyuono mengajak masyarakat yang tidak mengakui hasil Pilpres 2019 untuk tidak perlu membayar pajak kepada pemerintah yang baru mendatang.

Menurut Arief, ‎masyarakat yang telah memberikan pilihan pada Prabowo-Sandi tidak perlu lagi mengakui hasil Pilpres 2019. Dengan demikian jika terus dipaksakan hasil Pilpres 2019 untuk membentuk pemerintahan baru. Maka masyarakat tidak perlu lagi mengakui pemerintahan yang dihasilkan Pilpres 2019

Arief mengatakan langkah-langkah yang bisa dilakukan masyarakat yang tidak mengakui hasil pemerintahan dari pilpres 2019 diantaranya. Tidak membayar pajak kepada pemerintah dari hasi Pilpres 2019.

“Tolak bayar pajak kepada pemerintahan hasil Pilpres 2019 yang dihasilkan oleh KPU yang tidak legitimate. Itu adalah hak masyarakat karena tidak mengakui pemerintahan hasil Pilpres 2019,” ujar Arief.

Adanya ajakan tidak membayar pajak ini, menurut Arief dilakukan supaya sistem demokrasi di Indonesia bisa mengedepankan kejujuran dan keadilan.

Editor : Kuswandi

Reporter : Gunawan Wibisono

  • gerindra
  • arief puyuono
  • wacana tolak pajak

Berita Menarik Lainnya

Original Source

Related posts

Leave a Comment