Benarkah Bupati Mojokerto Berhentikan Lurah Nono?

Oleh: Dr. Bambang Sutrisno, SH, MH.*

Informasi yang beredar di media sosial bahwa Bupati Mojokerto resmi memberhentikan Kepala Desa Sampang Agung, Kec. Kutorejo karena terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar UU Pemilu, sekaligus diganjar pidana penjara dua bulan.

Jika informasi tersebut benar, menurut saya Bupati telah melakukan kecerobohan karena tidak sejalan dengan ketentuan UU. NO. 6/2014 tetang Pemerintahan Desa, pasal 40, 41, 42, 43, 43 dan pasal 45.

Sesuai ketentuan pasal-pasal tersebut di atas seorang Kepala Desa dapat diberhentikan apabila melakukan tindak pidana korupsi yang diancam pidana penjara paling singkat 5 tahun berdasarkan putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Atau karena terbukti secara sah melakukan tindakan terorisme, pengkhianatan terhadap negara, tindakan makar dan atau segala tindakan yang dapat mengancam keamanan negara dan ketertiban umum.

Suasana ketika Sandiaga mengunjungi Lurah Nono di Lembaga Pemasyarakatan Mojokerto, Jatim (foto ist)

Sementara tindak pidana pemilu yang dilakukan oleh saudara NONO hanya diancam dengan pidana penjara tiga tahun dan sama sekali tidak memenuhi sebagai tindakan yang dapat mengancam keamanan dan ketertiban umum. Dengan demikian langkah Bupati Mojokerto memberhentikan saudara Nono dari jabatannya sebagai Kepala Desa Sampang Agung sama sekali tidak memiliki landasan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan, sehingga berpotensi dapat dimentahkan melalui gugatan PTUN.

Secara pribadi saya meragukan kebenaran informasi tersebut. Tetapi jika benar, maka patut disayangkan. Bupati dapat dinilai telah bertindak gegabah tanpa mempertimbangkan aspek juridisnya secara mendalam.

Kalaulah Bupati mengategorikan tindakan saudara Nono selaku Kepala Desa sebagai tindakan yang dapat mengancam keamanan negara dan ketertiban umum, apalagi jika dikategorikan sebagai tindakan makar, penafsirannya terlalu jauh substansi materi muatan UU yg menjadi rujukannya. Tentu ini akan menjadi preseden yang sangat buruk, karena seorang pejabat pemerintahan dapat memberhentikan pejabat di bawahnya hanya berdasarkan penafsiran subjektifnya, tanpa melakukan kajian mendalam terhadap substansi amanat UU yang menjadi pijakan keputusannya.

(Sudono Syueb/ed)

*Dosen Pasca Sarjana Uniska, Kediri, Jatim dan Caleg DPR RI dar i PAN Dapil Jatim 8 no urut 5

Komentar Facebook

Original Source

Related posts

Leave a Comment