Catatan Inkonsistensi Kebijakan-kebijakan Jokowi yang Semu

Oleh Nicholay Aprilindo

Menjelang debat capres pada tanggal 17 Februari 2019 yang akan datang, ada beberapa catatan yang perlu di perhatikan Capres 02 Prabowo Subianto, yaitu :

Kondisi yang dialami Prabowo saat ini mirip sekali dengan Trump ketika menjadi capres melawan Clinton, penggiringan media dan opini melalui kebohongan-kebohongan publik yang dilakukan media mainstream kubu Clinton tentang kemenangan Trump yaitu karena campur tangan Rusia, yang tidak pernah terbukti hingga sekarang, dan menargetkan suara-suara kalangan muda atheis pendukung LGBT dan aborsi serta orang-orang ekonomi menengah ke atas.

Tetapi Trump dengan sigap dapat membaca situasi dan menargetkan wong cilik, kaum yang terlupakan oleh liberal dan demokrat dengan fokus pada ekonomi dan dia paham sekali apa yang dirasakan rakyat AS yang menderita karena ekonominya terpuruk.

Kesimpulannya adalah Prabowo harus fokus ke ekonomi untuk mengkritisi kebijakan kebijakan Jokowi yang salah dan hanya memperkaya top richest 1% Indonesians.

Dengan mengambil contoh aktual saja, India dan China ketika kedua negara tersebut pertumbuhan ekonominya menurun drastis di akhir 2018, kebijakan Bank Sentral mereka segera menurunkan suku bunga untuk meningkatkan pertumbuhan GDP. Sementara Indonesia di bawah pemerintahan Jokowi pertumbuhan ekonomi akhir tahun 2018 sebesar 5,17%, jauh di bawah target dari janji kampanyenya 2014 yaitu pertumbuhan 7-8%, dan sejak quartal 1 tahun 2015, Indonesia menaikkan suku bunga dengan dalih untuk menjaga “kestabilan” ekonomi, namun mengorbankan pertumbuhan, dan menurunkan suku bunga ketika ekonomi mengalami perlambatan
hal itu mengakibatkan bertabrakan kebijakan dengan kebijakan.

Data pertumbuhan ekonomi dari BPS adalah semu karena konsumsi Indonesia mengalami peningkatan tanpa menjelaskan bahwa peningkatan itu karena konsumsi masyarakat dengan berhutang bukan karena peningkatan pendapatan, sedangkan
peningkatan pendapatan yang seharusnya terjadi adalah karena upah yang naik, BUKAN karena memakai utang-utang yang sekarang ini menjamur di FINTECH perusahan-perusahaan start up kaum milenial. Tetapi kenyataan menunjukkan OJK banyak yang menutup perusahaan-perusahaan fintech itu karena banyak yang menipu.

Yang saya maksudkan adalah karena sulitnya akses ke dana bank oleh masyarakat, maka pinjaman Peer-to-Peer yang menjamur saat ini dalam bentuk perusahaan start-up yang salah satu jasanya meminjamkan uang dari investor ke peminjam uang tetapi tetap dengan bunga yang tinggi.

Hal ini diperparah dengan kenyataan bahwa banyak perusahaan-perusahaan fintech millenials itu yang bodong/penipu sehingga banyak yang ditutup oleh OJK.

Selain itu kebijakan ekonomi pemerintah Jokowi dapat dikritik oleh Prabowo seperti Trump ketika debat capres dengan Clinton adalah salah satunya tentang KIS/BPJS Kesehatan yang semrawaut tidak karuan.
Defisit 9 Triliun tapi ironisnya menutup defisit itu dengan cukai dari tembakau. Kemudian sekarang ada Peraturan Menteri Kesehatan yang baru bahwa sekarang pemegang kartu BPJS/KIS harus membayar 10% dari total tagihan rumah sakit, berapa pun besarnya.
Jadi tetap tanpa limit dijamin BPJS cuma pasien harus membayar 10%. Kalau tagihan rumah sakit nya 100 jt, maka tanggungan yang harus dibayar pasien itu 10 jt.
Apa masuk akal jika hal itu dialami oleh wong cilik?

Hal lain yang juga dapat diungkapkan dan dikritisi oleh Prabowo adalah sebagai berikut:

Jokowi selalu mengkumandangkan “peningkatan kualitas sumber daya manusia” adalah fokus Jokowi jika terpilih di setiap deklarasi relawan yang dihadiri jokowi.

Pertanyaannya:
Jika total Wealth/National Income TIDAK BERTAMBAH hanya berkisar 4-9%-5.1% sejak kuartal 1 tahun 2015, mau DARI MANA dana nya untuk membangun dan meningkatkan pendidikan?

Selain itu mau dari mana dananya jika anggaran yang dialokasikan untuk pendidikan sebesar 20% dari APBN selama ini saja tidak bisa meningkatkan kualitas sumber daya manusia sementara pertumbuhan ekonomi stagnan ?

Bukti lain tidak konsisten atau membingungkan kebijakan yang lain dari Jokowi adalah seperti ketika setelah bencana Tsunami NTB, Sulawesi dan selat Sunda, pemerintah menuduh pihak pihak yang tidak bertanggung jawab yang mencuri “Buoy”/alat pendeteksi dini tsunami di laut. Padahal fakta menunjukkan bahwa pemerintah memotong anggaran BNPB karena menghemat/tidak ada dana.

BNPB sendiri mengatakan memerlukan ribuan alat deteksi dini di sepanjang kepulauan Indonesia yang masuk “Ring of Fire”, tetapi karena dana dipotong maka hanya bisa membeli ratusan dan itupun sudah banyak yang rusak.

Itulah beberapa hal yang merupakan inkonsitensi Jokowi dalam menentukan kebijakan-kebijakan yang semu untuk pencitraan.

Selain itu perlu diingat bawa ada 66 janji Jokowi yang tidak dilaksanakannya, seperti :

1). Akan membeli kembali satelit Indosat
2). Akan menjadikan Pertamina lebih besar dari Petronas,
3). Akan menetapkan nilai tukar rupiah terhadap USD pada kisaran Rp. 10.000./USD.
4). Pertumbuhan Ekonomi 7-8%
5). Tidak menaikkan BBM dan TDL.
Dan janji-janji lainnya yang tidak ditepati.

Demikian. Terima kasih.

(Penulis adalah aktivis/Pemerhati Polhukam).

Komentar Facebook

Original Source

Related posts

Leave a Comment