Orde Baru, Civil Society dan New Prabowo

Oleh : Dr. Syahganda Nainggolan, (Sabang Merauke Circle)

“Common Dewi, even monkey can change“, demikian balasan Professor Habibie suatu waktu kepada Dr. Dewi Fortuna Anwar, ketika Dewi mengejek/mengkritik Habibie yang awalnya ragu dengan isu HAM (Hak-hak Asasi Manusia) yang diangkat lembaga CIDES, dimana Habibie sebagai patron. Isu itu dibenci Suharto yang otoriter. Namun, Habibie mulai terbiasa dan senang. Monyet aja bisa berubah, apalagi manusia.

Berubah adalah sifat manusia merespon alam atau tantangan atau karena dorongan spirit/motivasi tertentu. Dengan berubah, manusia akan survive atau manusia itu akan lebih berguna.

Prabowo adalah manusia yang terus berubah. Dari mulai Jenderal Orde Baru yang semuanya diproduksi Suharto untuk kejam, lalu “bertapa” di Yordania, pulang bertarung menjadi bisnisman lalu kemudian masuk dunia Kemasyarakatan, seperti HKTI (Himpunan Kerukunan Tani dan Nelayan) dan IPSI (Ikatan Pencak Silat Seluruh Indonesia), lalu mendirikan Partai Politik, lalu bertarung sebagai calon Wakil Presiden dan kemudian bertarung sebagai Calon Presiden.

Tulisan ini bermaksud menanggapi video viral yang menampilkan diskusi terbatas dengan Agum Gumelar sebagai pembicara, baru-baru ini. Dalam video itu Agum Gumelar menyatakan 1) Prabowo adalah pembunuh aktivis-aktivis yang hilang, yang diculik 21 tahun lalu. 2) Prabowo adalah satu-satunya Danjen Kopassus yang dipecat dari 31 Danjen yang pernah ada. 3) Yang mendukung Prabowo adalah orang tidak waras. Seperti juga Susilo Bambang Yudhoyono, padahal dia ikut meneken pemecatan Prabowo.

Orde Baru

Agum Gumelar membicarakan Prabowo sebagai tentara orde baru. Prabowo adalah pasti tentara orde baru. Orde Baru adalah orde dimana kekuasaan bersifat tunggal, sentral, dan kejam. Orde ini memiliki mazhab pembangunan di atas segala-galanya, “Pembangunan Yes, Politik No”, yang dijalankan dengan prinsip “state capitalism“. State Capitalism adalah khas dimana sebuah negara menjalankan perekonomian kapitalis. Pada masa itu biasanya negara menjalankan perekonomian sosialis atau sebaliknya Kapitalisme dijalankan tanpa banyak campur tangan negara.

Dalam Orde ini, hak-hak politik rakyat dibungkam. “Civil Society” tidak dikenal. Demokrasi dilakukan secara semu dengan mengakui tiga partai PDI(P), PPP dan Golkar. Semu artinya pemilu hanya acara seremonial 5 tahunan untuk stempel pengukuhan Presiden yang sama, Suharto, dan DPR yang kerjanya dikenal D4 (Datang, Dengar, Diam, Duit).

Untuk menjalankan semua ini, kekuasaan riil tertinggi ada pada Suharto, sang presiden, dibantu keberadaan dan keberhasilannya oleh militer. Siapapun yang melawan, akan dibunuh atau dihancurkan oleh tentara.

Prabowo, bersama para seniornya seperti Wiranto, SBY, dan Agum Gumelar, dan sebagainya, adalah tentara yang diproduksi kekuasaan Orde Baru. Mereka meniti karir dalam masa kejayaan Suharto.

Dalam masa itu pembunuhan demi pembunuhan rakyat acap terjadi. Dalam Nawacita, Jokowi sudah mencatat beberapa kejadian HAM masa lalu antara lain pembunuhan di masa awal Suharto berkuasa, yakni pembunuhan dan pemenjaraan eks-PKI. Namun, banyak lagi yang dicatat sejarah sepanjang 32 tahun Orde Baru, seperti pembunuhan sadis di Talang Sari, Lampung; pembunuhan Tanjung Priok; pembunuhan di Aceh dan Papua; pembunuhan jelang akhir Suharto; pemenjaraan aktivis-aktivis pengajian, mahasiswa, LSM, dan lain-lain. Terlalu banyak tentunya.

Sebagai bagian dari sebuah orde, tentara punya penjelasan tentang semua pembunuhan itu. Dalam bukunya “Smiling General“, Suharto mengakui dia yang perintahkan pembunuhan ribuan rakyat tak berdaya yang dianggap preman sepanjang awal 80-an, tanpa pengadilan (Komandan pembunuhan itu mungkin masih eksis saat ini). Kilah Suharto gampang saja, preman-preman itu sudah terasa mengganggu.

Sisi positif Orde Baru tentunya ada. Indonesia punya kesempatan melakukan pembangunan ekonomi, membangun industri, pertanian, infrastruktur jalan dan irigasi, serta industri strategis (Pesawat, Kapal, Kereta Api, dan lain-lain). Desa berubah jadi kota. Hidup rakyat berkembang sejahtera dan tenang.

Manusia yang bukan manusia Orde Baru di masa Orde Baru hanyalah sedikit kelompok-kelompok LSM dan aktivis mahasiswa serta pelaku-pelaku politik yang dipenjara. Disebut bukan manusia Orde Baru karena pikiran dan gerakan mereka tidak mendukung Orde Baru. Sebaliknya, seperti Megawati Sukarnoputri, misalnya, adalah bagian Orde Baru, karena sebagai anggota partai PDI (P) dan anggota DPR RI di masa itu, dia mendukung eksistensi Orde Baru.

Civil Society

Orde baru mengalami keruntuhan sejak 1998, ketika Reformasi terjadi. Suharto ditumbangkan. Rakyat mulai unjuk diri sebagai sebuah kekuatan. Membicarakan eksistensi dan peran rakyat inilah kita bicara civil society.

Civil Society atau sering disebut dengan istilah Masyarakat Madani, adalah konsep dan keadaan dimana masyarakat mempunyai eksistensi dan esensi dalam kehidupan bernegara. Negara dan Masyarakat mempunyai dimensi ruang (sphere) yang semakin luas. Selain “State Sphere” dikenal juga “public sphere,
market sphere dan private/family sphere“.

Pasca Orde Baru, aktor-aktor non-negara dan gerakan rakyat menghiasi berbagai kehidupan kebangsaan kita. Bahkan, SBY sendiri bersamaan dengan dirinya menjadi Presiden, membuat buku berjudul “Civil Society“. Buku ini tentu bukan bahasan pertama soal masyarakat madani. Namun sebagai penguasa, ketika dia membuat buku itu, mengartikan kontrak politik SBY pada demokrasi dan masyarakat sipil bersifat paripurna.

Kekuasaan negara yang absolut di masa lalu, diganti dengan demokrasi yang luas. Produksi pemikiran dan diskursus berkembang pesat. Ormas terbesar NU dan Muhammadiyah yang dipimpin Hasyim Muzadi dan Din Syamsudin, sekalinya dalam sejarah, menjadi “oposisi” terhadap pemerintah berkuasa, di masa SBY jilid 1.

Tentara tidak lagi menjadi alat kekuasaan. Tentara mereformasi diri menjadi tentara profesional. Polisi juga tidak menjadi alat kekuasaan. SBY sendiri ketika dihina, antara lain; tudingan sudah beristri sebelum masuk Akademi TNI (Akabri), atau keluarganya menerima sogokan dari Haritanu, tidak menggunakan institusi militer atau polisi, melainkan datang sendiri ke kantor polisi melaporkan penuduhnya.

Meskipun SBY dicap lamban, autopilot, neoliberal dan sebagainya, faktanya kebebasan berbicara dan berkumpul berlangsung sempurna. HTI yang dibubarkan zaman ini, zaman SBY dibiarkan berkembang. Eggi Sujana dan kawan-kawan yang mau menjadikan Islam sebagai asas organisasi juga dibiarkan. Itu adalah kebebasan rakyat. Namun, ideologi negara tetap Pancasila.

Neo-New Order

Kritik Professor Aspinall dan Tom Power, pengamat politik Indonesia di Australia, tentang situasi Indonesia saat ini, kecenderungan matinya demokrasi mulai terjadi. Membandingkan dengan era Suharto tentu kejauhan, tapi “reformasi is history”, sebut mereka.

Istilah “Neo-New Order”, “Reformasi is History”, “democratic emergency” dan sebagainya muncul zaman Jokowi ini. Bukan di zaman eks jenderal Orde Baru, SBY. Ini sebuah ironi yang harus menjadi catatan penting kita untuk menilai.

Saat ini rezim perizinan, pembubaran acara, penangkapan karena politik berlangsung kembali. Inilah yang dicatat pengamat-pengamat tadi. Pembubaran organisasi dengan Perpu juga menjadi anomali demokrasi. Biasanya demokrasi identik dengan pengadilan, untuk mengambil keputusan.

New Prabowo

Prabowo adalah jenderal Orde Baru. Sama seperti Susilo Bambang Yudhoyono. Apakah Prabowo membunuh beberapa aktivis yang hilang?

Prabowo mungkin saja membunuh lawan-lawan politik Orde Baru. Loyalitas dia dalam mempertahankan Orde Baru, saat itu, adalah kesadaran politik yang dia miliki dan juga sebuah “kontrak politik” seorang Jenderal. Jika dia mengkhianati orde yang membesarkan dia, tentu dia adalah pengkhianat.

Menariknya soal orang-orang yang diculik orde baru seperti Pius Lustrilanang, Desmon Mahesa, Ferry Juliantono (bersama Pius pada saat diculik namun dilepas), Andi Arif, contohnya, adalah pemuja berat Prabowo. (Mengapa mereka memuja Prabowo? Allahualam.)

Namun, pasca Orde Baru, Prabowo adalah sosok jenderal yang cepat berubah dan beradaptasi. “Even Monkey can change”. Beberapa perubahan Prabowo menjadi sosok sipil dapat dicatat sebagai berikut: 1) Prabowo melakukan refleksi diri sebagai manusia. Sebuah cerita, suatu hari senior saya direktur IPTN/PTDI ditelpon seseorang: “Hallo, apa saya berbicara dengan pak direktur PTDI?”, :Iya Pak”, jawab di seberang telepon. “Boleh saya memperkenalkan diri, saya Prabowo Subianto. Saya mau menghadap bapak jika bapak bersedia. Saya ingin berbisnis dengan PTDI”, kata Prabowo.

Setelah merenung di Yordania, Prabowo mencoba hidup sebagai bisnisman. Sebagai bisnisman dia bukan lagi Jenderal penguasa. Dia harus biasa dan membiasakan diri meminta waktu audiensi. 2) Prabowo berinteraksi dengan persoalan pembangunan rakyat. Dia masuk ke ormas HKTI. Memimpin ormas ini. Di sini Prabowo belajar mengetahui problem dasar pertanian, nasib petani, nilai tukar pertanian, Landreform, kredit tani, swasembada pangan, kedualatan pangan, aquaculture, dan sebagainya.

SBY sendiri, misalnya, tidak pernah mengalami transformasi seperti ini. SBY dari jenderal Orde Baru, menjadi jenderal Gus Dur, menjadi jenderal Megawati lalu menjadi Presiden. Sebaliknya, Prabowo hidup bersama petani-petani membicarakan nasib mereka.

Organisasi kebudayaan dan olahraga rakyat, pencak silat, juga digeluti Prabowo. Pencak silat selain mengajarkan bela diri, berisi falsafah hidup bangsa kita. Setiap seni bela diri, seperti Tae Kwon Do, Ju Jitsu, Mua Thai, Karate, Judo, Yoga, dan lain-lain mengajarkan filsafat hidup yang bukan filsafat Bangsa Indonesia asli. Ketika kebanyakan elit mengurusi organanisasi seni beladiri asing, Prabowo memilih seni bela diri bangsa sendiri. Di sini Prabowo selain mengembangkan bela diri, tentunya menyerap kembali budaya bangsa kita. Penyerapan budaya ini hanya dapat dipahami orang-orang yang mengerti bahwa seni bela diri asing itu vs bela diri asli Indonesia mengandung falsafah hidup.

3) Prabowo mendirikan partai politik. Ini adalah transformasi besar dalam diri Prabowo. Kebanyakan jenderal jenderal eks orde baru hanya kebiasaan mau menunggang partai yang ada. Tidak mau sulit. Namun, Prabowo, belasan tahun jatuh bangun membangun institusi sipil politik dalam demokrasi. Dengan pengalaman ini tentu Prabowo menegaskan bahwa jalan demokrasi adalah pilihan Prabowo pasca orde baru.

Dengan tiga alasan di atas jelas sudah bahwa Prabowo yang dipersoalkan Agum Gumelar atau eks jenderal-jenderal orde baru yang anti Prabowo, kehilangan relevansi. Prabowo yang dipersoalkan mereka adalah Prabowo 21 tahun lalu.

Kekuatan Prabowo untuk berubah mungkin salah satunya karena Prabowo gila baca. (Sebuah contoh misalnya, diceritakan Sutiyoso: Suatu hari ketika Wadanjen Kopassus, Kolonel Sutiyoso, minta ditemani Letkol Prabowo Subianto ke Amerika menghadiri acara pertemuan Pasukan Khusus se dunia (Prabowo saat itu di Kostrad, namun “dipaksa” Sutiyoso ikut ke Amerika karena tentara lain tidak fasih Bahasa Inggris), Sutiyoso kaget melihat Prabowo di atas pesawat. Ketika Sutiyoso mulai kecapekan dan tidur, dia mengintip Prabowo membuka buku dan membaca. Beberapa jam kemudian Sutiyoso terbangun, Prabowo masih membaca buku tebal dalam Bahasa Inggris.)

Setelah 21 tahun, Prabowo yang ada adalah Prabowo yang New Prabowo, dengan visi kuat membangun peradaban baru. Peradaban dimana rakyat kecil, petani, nelayan, miskin kota, akan menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Dua puluh satu tahun sudah cukup melihat manusia apakah berubah atau sama.

New Prabowo adalah Prabowo yang hampir sempurna buat kepemimpinan bangsa kita. (Cukuplah Agum Gumelar dan kawan-kawan saja tetap jenderal Orde Baru selamanya).

*ditulis di Terminal Coffee, Belakangan Boromeus Bandung.

Komentar Facebook

Original Source

Related posts

Leave a Comment