Janji Pemberian Fee Giring Sofyan Basir jadi Tersangka

JAKARTA – Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah menyebut jika Direktur Utama PT PLN, Sofyan Basir menerima janji pemberian fee dari proyek PLTU Riau-1. Ia pun memastikan hal tersebut sudah masuk dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor).

“Pasal suap itu rumusannya bukan hanya menerima uang, tapi juga menerima hadiah atau janji. Jadi rumusannya menerima hadiah atau janji dan kita tahu proyek PLTU Riau-1 ini belum direalisasikan,” ucapnya, Selasa (23/4/2019).

Febri melanjutkan, penyidik KPK sudah mengantongi bukti penerimaan janji tersebut. Tak hanya itu, menurut Febri, Sofyan diduga telah memenuhi unsur perbuatan bersama-sama Eni Maulani Saragih dan Idrus Marham dalam penerimaan suap terkait PLTU Riau-1.

“Sudah teruji pertemuan itu berulang dan kami pandang cukup intens sehingga memenuhi pasal yang disangkakan,” tandasnya.

(Baca: KPK Tetapkan Dirut PLN Sofyan Basir Tersangka)

Sebelumnya, Sofyan diduga bersama-sama atau membantu anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi Partai Golkar nonaktif, Eni Maulani Saragih, dan kawan-kawan menerima hadiah atau janji dari pengusaha Johanes Budisutrisno Kotjo terkait dengan kesepakatan kontrak kerja sama Pembangunan PLTU Riau-1.

(Baca: Sofyan Basir Tersangka, KPK Langsung Layangkan Surat Penetapan dan Jadwalkan Penyidikan)

Atas itu, Sofyan disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau Pasal 56 ayat (2) KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP. (cw6/ys)

Original Source

Related posts

Leave a Comment