Gerakan #2019GantiPresiden Dilarang Bukti Rusaknya Sistem Demokrasi

Portaldailynet, Surabaya -Komisi Pemilihan Umum RI resmi membuka pendaftaran pasangan calon presiden dan calon wakil presiden yang akan bertarung dalam pemilu presiden 2019, Sabtu (4/8/2018).
Berdasarkan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu 2019, masa pendaftaran akan berlangsung selama tujuh hari, yaitu 4-10 Agustus 2018.

Berbagai isu pun mengirinya, mulai dari vaksin influenza bagi para atlet Asian Games, acara harmoni Indonesia dan yang tidak kalah pentingnya adalah pelarangan gerakan #2019GantiPresiden.

Sehingga berbagai aksi pun dilakukan untuk menghadang setiap aksi gerakan #2019GantiPresiden.

Aksi #2019GantiPresiden digelar di wilayah Jawa Barat tampaknya akan menuai perlawanan. Pasalnya Satuan Koordinator Wilayah (Satkorwil) Barisan Ansor Serbaguna (Banser) Jawa Barat berujar akan menghalau aksi yang dilarang lewat fatwa MUI ini.

Komandan Satkorwil Banser Jabar, Yudi Nurcahyadi, mengatakan tak hanya imbauan MUI Jabar yang jadi landasan, juga MUI mengeluarkan fatwa tentang bentuk NKRI dan dasar negara Pancasila.

“Stabilitas keamanan di Jawa Barat yang utama. Banser siap jadi garda terdepan mengawal kondusifitas tersebut,” kata dia, Kamis (2/8).

Yudi menegaskan segala kegiatan yang mengarah terhadap tindakan inkonstitusional tidak bisa dibenarkan karena dasar negara Indonesia menjunjung tinggi falsafah Pancasila.

Sekretaris Jenderal Solidaritas Ulama Muda Jokowi (SAMAWI) Aminuddin menilai bahwa Gerakan #2019GantiPresiden semakin menunjukkan identitasnya sebagai gerakan makar dan anti pancasila.

“Semakin kelihatan kalau gerakan #2019GantiPresiden ini adalah gerakan makar dan anti pancasila,” ujar Aminuddin Senin (6/8/2018).

Dalam pernyataannya yang diterima tribunnews.com, Aminuddin menduga, Gerakan #2019GantiPresiden mempunyai design sendiri untuk mengubah sistem negara. Dengan berganti Presiden, imbuh Amin, organisasi yang anti pancasila akan kembali tumbuh subur di negara Indonesia.

Dari sini jelas bahwa ada upaya untuk menghalang-halangi dan merusak sistem demokrasi itu sendiri. Padahal Bawaslu menyebut bahwa belum ada larangan soal gerakan ini.

Saat rapat bersama KPU, Bawaslu, dan Kemendagri, anggota Komisi II dari Fraksi PDIP Komarudin Watubun menyebut gerakan #2019GantiPresiden sudah masuk materi kampanye. Ia kemudian bertanya kepada KPU apakah gerakan tersebut melanggar aturan atau tidak.

Menjawab hal itu, Ketua Bawaslu Abhan pun menyebut belum ada aturan yang dilanggar dari gerakan itu. Sebab, sejauh ini belum ada aturan khusus mengenai kampanye Pilpres 2019.

Maka jelaslah bahwasanya ini merupakan pelanggaran terhadap sistem demokrasi itu sendiri dan UUD I945 yakni pasal 28E ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan, “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”. Kemerdekaan mengemukakan pendapat merupakan sebagian dari hak asasi manusia.

Pertanyaannya adalah sebenarnya yang melanggar hukum, gerakan #2019GantiPresiden yang berusaha ingin mengungkapkan pendapatnya atau pihak-pihak yang ingin berusaha mempertahankan kedudukannya. Lantas siapa yang menjunjung nilai-nilai Pancasila itu sendiri.

Kesimpulannya bersikaplah yang jujur untuk menegakkan supermasi hukum. Janganlah menjadi pihak yang melanggar hukum.

(Hr)

Related posts

Leave a Comment