Jerat Undang – Undang Terorisme untuk Penyebar Berita Hoaks, Bentuk Kekalutan dan Hilangnya Akal sehat

Portaldailynet, Jakarta – Keinginan melanggengkan kekuasaan, membuat segala cara dilakukan. Mengerahkan segala kemampuan yang dimilikinya. Menyalahguanakan jabatan, memakai jabatanya untuk tetap mendukung dan melindungi penguasa. Tanpa memikirkan keadilan, serta kepentingan – kepentingan rakyat. Mendefinisikan suatu perkara sesuai logika, kepentingan dan hawa nafsu penguasa. Memaksakan hukum yang tidak pada tempatnya. Menakut – nakuti masyarakat dengan mengatas namakan hukum.

Demi memenangkan pemilu, demi membungkam suara – suara kebenaran. Demi melindungi dan menyatakan bahwa kelompoknya, simpatisanya, dan pendukungnya bukan penyebar hoaks. Dibuatlah penggiringan opini di masyarakat. Dibikinlah seakan – akan semua suara kebeneran, tuntutan – tuntutan rakyat akan kemakmuran dan kesejahteraan sebagai suatu suara hoaks.

Pembuat dan penyebar hoaks dari dalam kelompoknya di lindungi, tak terjamah hukum, dan tetap eksis meskipun laporan – laporan kepada mereka sudah setinggi gunung. Bahkan pelapornya justru akan menjadi tersangka dengan pasal dan ayat yang gampang mereka buat -buat. Dilain sisi pembuat dan penyebar suara kebenaran dari oposisi. Akan dengan cepat dianggap sebagai penyebar hoaks, dan laporan kepada mereka dengan secepat kilat akan di proses. Dan secepatnya dijadikan pesakitan, masuk kedalam bui.

Tapi meskipun demikian, derasnya suara kebenaran dan inginya perubahan tidak menyurutkan pejuang – pejuang dan pemilik suara – suara ini surut. Bahkan makin deras dan keras menyuarakan kebenaran.

Maka melaluai kepanjangn tangannya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto, membuat terobosan baru. Dengan seenaknya menyatakan bahwa kalangan yang menjadi penyebar berita bohong atau hoaks menjelang pemungutan suara Pemilu 2019, akan dijerat Undang-undang Terorisme.

Rupa – rupanya, ancaman pidana dengan pasal dan ayat karet dari UU IT, dianggap kurang dan tidak bedampak. Sehingga ingin ditambah, biar menambah takut, menambah jera dan biar tidak lagi ada yang menyuarakan suara – suara yang dianggap mengancam kelanggengan kekuasan mereka.

Dapat diyakini bahwa penyebar hoaks yang dapat dijerat dengan Undang – Undang Terorisme ini pastinya bukan dari golongan, simpatisan, dan pendukung penguasa sekarang. Dilihat dari kasus – kasus penyebaran hoaks yang selama ini terjadi.

Jika yang dilaporkan dari kubu penguasa maka dapat dipastikan beberapa hal. Laporanya tidak di tanggapi, ditanggapi tapi tidak diproses. Prosesnya lama sekali dengan berbagai alasan yang dibuat – buat. Dipakai asas praduga tak bersalah. Dapat dengan mudah di maafkan dan bebas begitu saja. Dan yang paling parah, laporan akan berbalik arah kepada sipelapor. Melaporkan kasus kejahatan yang ditangkap justru yang melaporkan,merupakan hal biasa.

Jika yang melaporkan dari kubu penguasa maka dapat dipastikan beberapa hal. Laporannya secepat kilat ditanggapi dan segera di proses. Secepat kilat sudah masuk peradilan. Dipakai asas praduga bersalah. Tidak ada kata maaf dan segera masuk bui.

Penggunaan Undang – Undang Terorisme kepada penyebar berita hoaks seakan menjadi senjata pamungkas bagi penguasa saat ini. Senjata untuk menakut – nakuti. Senjata untuk membungkam suara – suara kebenaran. Senjata untuk mengekang kebebasan menyuarakan kebenaran. Sekaligus sebagai penggiringan opini kalau kubu penguasa sebagai penegak hukum tidak mungkin menyebarkan berita hoaks.

Jika penerapan hukum ini berjalan dengan benar dan berkeadilan. Maka jerat Undang – Undang Terorisme akan banyak menjerat orang – orang dari kubu penguasa saat ini.

Karena sejatinya produksi hoaks terbesar ada pada kubu penguasa.
Memakai Undang – undang Terorisme untuk kasus berita hoaks adalah kekalutan dan hilangnya akal sehat.

 

(Jo)

 

Related posts

Leave a Comment