Pancasila Tidak Sakti Menghadapi Budaya Birokrasi dan Watak Sakit Korupsi

Portaldailynet, Jakarta – Maraknya pejabat Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang tertangkap tangan belakangan ini menandakan ada yang salah di dalam tubuh lembaga Negara ini. Bahkan bisa jadi ada yang salah dalam sistem tatanan bernegara dan bermasyarakat.

Banyaknya pegawai, pejabat, dan pimpinan lembaga negara yang menyalahgunakan wewenangnya untuk melakukan tindakan korupsi. Hal ini tidak bisa dinilai dari satu sisi saja. Bahwa hanya yang melakukan korupsi saja yang salah. Tapi ini lebih dari itu.

Jadi dimanakah letak kesalahannya. Apakah ada di sistem lembaga negaranya? Program BUMN bersih telah di jalankan. Dengan maksud agar BUMN bersih dari unsur – unsur korupsi. Tapi nyatanya tidak berjalan dengan baik.

Ketua Asosiasi Ilmuwan Praktisi Hukum Indonesia (Alpha), Azmi Syahputra kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin (25/3) menyampaikan kalau Dirut BUMN terkena korupsi, ini menunjukkan budaya birokrasi kebanyakan serta watak yang sakit.

Artinya adalah budaya birokrasi yang ada dalam Lembaga Negara memang mendorong dan memudahkan seorang pegawai, pejabat, maupun pimpinan untuk berbuat tindak korupsi. Kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat, tapi juga karena ada kesempatan.

Kalau melihat jenjang pendidikan, tentunya mereka mempunyai jenjang pendidikan yang tinggi. Tapi ternyata pendidikan yang tinggi tidak dapat membuat seorang Direktur BUMN mengetahui mana yang benar dan mana yang salah.

Menandakan bahwa sistem pendidikan, yang dipakai oleh negara ada yang salah. Sistem pendidikan yang mengusung dasar negara Pancasila sebagi acuan,tidak menyentuh hal yang mendasar. Yaitu norma moral. Sistem Pancasila sekarang ini tidak menghasilkan output yang baik.

Kita bisa saksikan bagaimana hasil pendidikan di Indonesia saat ini. Banyak siswa yang berani berbuat kasar dengan bapak ibu gurunya. Begitu juga banyak praktisi pendidikan yang tidak memberikan contoh yang baik pada anak didiknya.

Kalau dilihat dari segi penegakan hukum, amat sangat timpang. Hukum bagi maling ayam dan hukum bagi koruptor bagaikan langit dan bumi dalam sistem penegakan hukum di Indonesia.

Dari segi kerugian tentunya koruptor lebih banyak merugikan dibandingkan maling ayam. Tapi mana ada kita pernah mendengar dan membaca berita kalau ada koruptor yang di keroyok massa, bahkan sampai dibakar hidup – hidup.

Yang ada dan kita saksikan sampai hari ini, bagaimana koruptor itu melenggang dengan senyum lebar, melambaikan tanganya pada awak media. Bagaikan seorang selebritis. Setelah mereka bebas, mereka masih bisa besenang – senang. Masih bisa mencalonkan diri jadi anggota dewan. Kenapa ini bisa terjadi? Karena hukum dan penegakan hukumnya ada yang salah di Negara hukum ini!

Ada perlindungan, mengedepankan praduga tak bersalah, adanya pengistimewaan bagi koruptor. Makin banyak uang hasil korupsi seorang koruptor maka makin istimewa dan esklusif perlakuan hukum kepadanya.

Pancasila yang dipakai sebagai landasan utama, tidak mampu menyentuh akar permasalahan. Dalam segala aspek, baik untuk mengatur cara bernegara, berbangsa maupun bermasyarkat.

Pancasila tidak lagi berbekas dan berpengaruh serta menghasilkan output baik ketika dibawa dalam ruang lingkup kehidupan nyata. Tidak ada sisa dari Pancasila yang bisa mencegah dan menghilangkan budaya birokrasi dan watak yang sakit.

 

(Jo)

Related posts

Leave a Comment