Penguasa yang Menganggap Kecurangan Bagian dari Demokrasi

Portaldaily.net, Jakarta – Beberapa menit setelah MK memberikan putusan hasil sidang gugatan tim 02 atas hasil Pilpres 2019. Pasangan calon Prabowo-Sandi langsung menggelar jumpa pers.
MK dalam putusanya menyatakan menolak seluruh gugatan Prabowo-Sandi, mulai dari dalil-dalil kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif (TSM), dalil soal Situng dan DPT, hingga dalil soal posisi Ma’ruf Amin di bank syariah.

Bukti dan saksi- saksi yang diajukan tidak bisa menembus dan mengalahkan kecurangan TSM. Bahkan di dalam lembaga hukum tertinggi yang dimiliki bangsa ini.

Dalam jumpa persnya Prabowo menyatakan menghormati putusan tersebut.

“Walaupun kami mengerti bahwa keputusan tersebut sangat mengecewakan bagi kami dan para pendukung Prabowo Sandi, namun sesuai kesepakatan, kami akan tetap patuh dan mengikuti jalur konstitusi kita yaitu UUD 1945 dan sistem perundang-undangan yang berlaku di negara kita,” ucap Prabowo di kediamannya, Kertanegara, Jakarta, Kamis (27/6).

Sidang sengketa pilpres telah berakhir dan keputusan telah dibacakan oleh MK. Untuk kedua kalinya, setelah sebelumnya di tahun 2014. Kini Bangsa Indonesia kembali akan dipimpin oleh penguasa yang meraih kemenangannya dari hasil kecurangan.

Melihat lima tahun kebelekang, bagaimana Bangsa ini mengalami dan merasakan penderitaan, dan kesengsaraan yang begitu besar dari akibat kebijakan – kebijakan penguasa yang tidak berpihak kepada rakyat kecil.

Bagaimana ketidak berpihakan penguasa pada rakyatnya sediri, begitu jelas terlihat. Kebijakan bidang ekonomi yang selalu menguntungkan cukong -cukong.

Hutang yang selalu menjadi prioritas untuk modal utama dalam pembangunan. Tanpa melihat kalau sudah melewati batas ambang aman. Bahkan selangkah lagi Negeri ini bisa tergadaikan.

Hukum tidak melihat siapa yang benar, siapa yang salah. Hukum hanya untuk penguasa beserta kroni – kroninya. Hukum bisa di beli, seperti itulah kondisi hukum sekarang ini.

Aparat penegak hukum hanya patuh dan tunduk pada penguasa dan kroninya. Siap melindungi siapa yang bekuasa dan siap menghajar siapa saja yang berani mengusik penguasa. Garang ke bawah, santun ke atas.

Setelah rakyat mendapat sedikit angin segar, akan segera mendapat pengganti penguasa yang curang saat ini. Akhirnya rakyat harus menelan pil pahit bernama kecurangan. Kembali rakyat harus pasrah menerima dan dipimpin oleh penguasa hasil dari kecurangan.

Pejabat – pejabat negara yang mengeluarkan statment – statment asal ngomong ketika di mintai solusi oleh rakyat tampaknya akan kerap kembali terjadi.

Bagaimana kecurangan ini bisa di kurangi, atau bahkan dihilangkan. Jika kecurangan merupakan bagian dari demokrasi itu sendiri. Bangsa yang besar telah jatuh ketangan para penyamun.

Jika tidak ada anak bangsa yang berani untuk menyuarakan dan membela hak – hak rakyat yang tertindas.

Dan jika tidak ada anak bangsa yang berani lagi mengatakan “Tidak” atas kebijakan – kebijakan yang mengsengsarakan rakyat.

Maka rakyat Indonesia harus menjadi budak di negeri sendiri.

Sepertinya rakyat Indonesia akan memerlukan kesabaran dan ketabahan lebih dalam menghadapi hidup di lima tahun kedepan. Di bawah penguasa hasil dari kecurangan.

 

(Sgi)

Related posts

Leave a Comment